Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
APBN. Ilustrasi: sp.beritasatu.com

APBN. Ilustrasi: sp.beritasatu.com

PERANG MELAWAN COVID-19

Ditagih, Stimulus Fiskal Superkuat

Arnoldus Kristianus/Hari Gunarto, Kamis, 26 Maret 2020 | 16:59 WIB

JAKARTA, investor.id - Pemerintah harus habis-habisan (all-out) memimpin perang melawan Virus Korona (Covid-19) dengan meluncurkan stimulus fiskal superkuat. Selain penambahan rumah sakit (RS), belanja alat pelindung diri (APD), insentif bagi tenaga medis, biaya uji cepat (rapid test), sosialisasi bahaya Korona, dan biaya perawatan pasien, dana APBN diperlukan untuk mencegah penurunan daya beli masyarakat menengah-bawah. Defisit APBN perlu dilepas hingga 6% dari produk domestik bruto (PDB).

“Ini situasi perang. Apa pun har us dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, perawatan pasien, dan subsidi pangan bagi masyarakat menengah-bawah,” kata Emanuel Melkiades Laka Lena, wakil ketua Komisi IX DPR, komisi yang membidangi kesehatan, kepada Investor Daily, Rabu (25/3/2020).

Ia mendesak pemerintah untuk memberikan perhatian pada pembenahan dan penambahan kapasitas RS untuk merawat pasien Korona, berbagai fasilitas kesehatan, insentif bagi tenaga medis sekaligus menambah jumlah mereka, dan ketersediaan APD.

Melki mengakui, fiskal bukanlah bidang yang menjadi kewenangannya. Tapi, dalam kondisi darurat Korona seperti ini, anggaran Negara harus dialihkan dalam jumlah yang optimal untuk memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19, perawatan pasien Covid-19, fasilitas kesehatan, dokter, dan perawat yang berada di garis depan.

“Lebih dari itu, perlu ada dana cukup untuk bantuan pangan lewat bantuan langsung tunai dan kegiatan padat karya,” ungkap politisi Partai Golkar dari daerah pemilihan NTT itu.

Penentu Roda Ekonomi

Ekonom Indef Eko Listiyanto MSE. Foto: indef.or.id
Ekonom Indef Eko Listiyanto MSE. Foto: indef.or.id

Secara terpisah, Deputy Director Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto menegaskan, kemampuan pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya untuk bersama- sama mengerahkan sumber daya guna menangani Covid-19 sangat menentukan jalannya roda perekonomian ke depan. “Realokasi anggaran atau stimulus harus difokuskan pada penanganan pandemi Covid-19,” tandas dia.

Menurut Eko, realokasi anggaran kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 10 triliun yang direncanakan pemerintah terlampau kecil dibandingkan kebutuhan anggaran penanganan Covid-19 secara nasional.

“Anggaran mesti diperbesar, paling tidak 10 kali lipatnya,” ujar dia.

Kebutuhan realokasi anggaran penanganan Covid-19, kata Eko Listiyanto, harus diprioritaskan pada pengadaan alat rapid test, pelaksanaan tes massal Covid-19, APD petugas medis, pengadaan tempat tidur dan kamar RS, tambahan petugas medis, obat-obatan, masker, dan peralatan medis lainnya.

Dia juga menekankan perlunya pengadaan infrastruktur kesehatan yang lebih besar, tidak hanya RS di Pulau Galang dan Wisma Atlet Kemayoran, namun juga RS-RS daerah yang kapasitasnya terbatas.

“Ini penting, mengingat RS daerah tidak dapat menampung pasien maupun suspect Covid-19 yang cenderung terus meningkat,” tutur Eko.

Realisasi Anggaran negara di sektor kesehatan, realisasi defisit APBN, realisasi penerimaan dan belanja APBN
Realisasi Anggaran negara di sektor kesehatan, realisasi defisit APBN, realisasi penerimaan dan belanja APBN

Eko Listiyanto menambahkan, anggaran lainnya diperlukan untuk mengantisipasi dampak ekonomi, baik penanganan pemberhentian hubungan kerja (PHK), bantuan sosial (bansos), subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pinjaman, serta operasi pasar bahan pangan. Eko mengungkapkan, stimulus yang harus diprioritaskan kepada industri adalah stimulus yang mampu menjaga tidak terjadi gelombang PHK massal.

“Setidaknya ada empat biaya besar bagi dunia bisnis dan industri yang perlu diperhatikan agar industri tidak cepat kolaps, yaitu tenaga kerja, utilitas dan sewa, pajak dan retribusi daerah, serta utang dan bunga pinjaman,” papar dia.

Eko Listiyanto menjelaskan, pemerintah juga harus memastikan pasokan pangan cukup dan harganya terjangkau. Merebaknya pandemik Covid-19 turut berimplikasi pada lonjakan permintaan bahan kebutuhan pokok.

“Anjuran pemerintah agar masyarakat bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah telah mendorong masyarakat membeli sembako secara masif guna memenuhi persediaan hingga beberapa waktu mendatang,” ucap dia.

Untuk meredam lonjakan harga pangan, menurut Eko, langkah pertama yang harus ditempuh pemerintah adalah memetakan stok pangan nasional secara real time. Pemetaan stok dan harga pangan harus lebih intensif lagi agar dapat mendeteksi dini wilayah mana saja yang berisiko rawan pangan atau krisis pangan.

Selain itu, kata dia, pemerintah harus lebih transparan menginformasikan stok pangan dan strategi yang akan ditempuh agar stok pangan terjaga dalam batas aman.

“Pemerintah pun harus mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang akan berimbas pada kenaikan harga pangan impor,” tutur dia.

Eko mengemukakan, pemerintah harus memberikan perhatian khusus berupa penyiapan stok pangan di wilayah episentrum penyebaran Covid-19 yang berpotensi mengalami penutupan (lockdown) terbatas.

Di samping itu, pemerintah harus menjamin kelancaran sistem logistic pangan dari dan ke wilayah episentrum Covid-19 serta kesiapan distribusi ke level konsumen.

“Ketersediaan pasokan pangan di tengah wabah Covid-19 semakin urgen karena sebulan lagi akan menghadapi Ramadan,” ujar dia. (rw)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN