Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Dirjen Pajak Suryo Utomo. Foto: BeritaSatu Photo/M Defrizal

Dirjen Pajak Suryo Utomo. Foto: BeritaSatu Photo/M Defrizal

Ditjen Pajak Gencarkan Antikorupsi Jadi Budaya Organisasi

Kamis, 2 Desember 2021 | 12:08 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku tengah gencar menjadikan langkah antikorupsi sebagai budaya organisasi demi mewujudkan instansi yang kuat, kredibel, dan akuntabel.

“Antikorupsi adalah budaya dalam organisasi yang harus ditumbuhkembangkan agar organisasi kuat, kredibel, dan akuntabel,” kata Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo dalam Peringatan Hakordia 2021 di Jakarta, Kamis (2/12/2021).

Suryo mengatakan budaya antikorupsi juga sejalan dengan tujuan pemerintah dalam melakukan reformasi perpajakan yaitu memperkuat penerimaan pajak tanpa adanya tindakan korupsi. Terlebih lagi, lanjut Suryo, penerimaan pajak sangat dibutuhkan dalam memulihkan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19 seperti sekarang.

“Kita harus rapatkan barisan untuk memulihkan negeri, di satu sisi ada frasa perkuat pajak tanpa korupsi. Frasa yang begitu kental dan begitu ingin kami merealisasikannya,” kata Suryo.

Ia menuturkan, negara yang kuat adalah negara yang pajaknya terkumpul banyak dengan tingkat korupsi rendah sehingga Ditjen Pajak (DJP) ingin menjadi bagian dari satu institusi yang berkontribusi mewujudkannya.

Menurut Suryo, hal itu sesuai instruksi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yaitu pajak memiliki dimensi sangat kompleks yakni harus mengumpulkan penerimaan sekaligus peka, sensitif, dan responsif, terhadap kebutuhan ekonomi namun tanpa korupsi.

Suryo menjelaskan, upaya DJP untuk memperkuat integritas demi mewujudkan budaya organisasi antikorupsi meliputi implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani (WBBM).

Kemudian juga melalui program public campaign, whistle blowing system, dan knowing your employee, serta pengawasan pelaksanaan proses bisnis oleh atasan langsung.

DJP turut menindaklanjuti rekomendasi yang ada sebagai upaya perbaikan, melakukan internalisasi corporate value sekaligus menerapkan komitmen integritas pimpinan agar dapat menjadi contoh bagi para pegawai DJP.

Sementara untuk pengawasan internal dilakukan melalui profiling pegawai, penyusunan risk control matrix, pemanfaatan Fraud Risk Scenario (FRS), dan pemantauan pengendalian intern (PPI) oleh UKI di seluruh unit kerja DJP.

Pengawasan internal turut dilakukan melalui pengujian kepatuhan oleh KITSDA atas proses bisnis berisiko tinggi atau berdampak strategis serta memperkuat koordinasi dan kerja sama antara DJP dengan Inspektorat Jenderal (Itjen) selalu lini ketiga SPI.

“Budaya antikorupsi terus kami kembangkan. Kami menerapkan hukum sebagai cara mengingatkan termasuk bercerita tidak hanya internal tapi juga masyarakat karena terjadinya korupsi tidak hanya satu pihak melainkan dua pihak atau tiga pihak,” jelas Suryo.

 

Editor : Nasori (nasori@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN