Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Direktur Kepabenanan Internasional DJBC Kemenkeu Syarif Hidayat

Direktur Kepabenanan Internasional DJBC Kemenkeu Syarif Hidayat

DJBC: Lelang Harley Davidson dan Sepeda Brompton Setelah Keputusan Pengadilan

Jumat, 18 Juni 2021 | 19:04 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Direktur Kepabeanan Internasional Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Syarif Hidayat mengatakan pihaknya belum melakukan lelang  motor Harley Davidson dan dua sepeda Brompton dari kasus penyelundupan mantan direktur utama Garuda Indonesia Ari Askhara. Sebab pihaknya masih menunggu keputusan pengadilan.

“Barangnya bagaimana? Masih wait and see nanti yang memutuskan adalah pengadilan.  Pengadilan yang akan memutuskan (lelang),” ucap Syarif dalam media briefing pada Jumat (18/6).

Menurutnya bila pengadilan sudah memutuskan untuk menyerahkan barang sitaan ke DJBC maka akan diserahkan lagi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu untuk dilelang. Namun tidak semua barang yang disita karena sebuah kasus akan dilelang. Pengadilan  bisa saja memutuskan untuk mengembalikan barang sitaan  ke tersangka.

“Banyak kasus seperti itu, tetapi ada juga yang barangnya dikembalikan ke bea cukai untuk dimusnahkan Penyelesaiannya tergantung keputusan pengadilan,” ucapnya.

Pengadilan Negeri Tangerang telah memvonis satu tahun penjara dan denda Rp 300 juta atas kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton oleh Ari Askhara. Namun DJBC masih menunggu apakah pelaku akan melakukan banding ke pengadilan tinggi atau tidak.  Catatan Kemenkeu menunjukkan bahwa dari penyelundupan tersebut ada potensi kerugian negara hingga Rp 1,5 miliar.

“Bisa juga pengadilan sendiri yang memutuskan barang tersebut dimusnahkan. Jadi tergantung keputusan pengadilan. Sampai hari ini  sudah selesai di pengadilan negeri,” ucap Syarif.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN