Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi. Foto: kemenkeu.go.id

Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi. Foto: kemenkeu.go.id

DJBC: Patuh Masukkan DHE, Restitusi Pajak Bisa Dipercepat

Minggu, 29 Desember 2019 | 10:51 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id  – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) akan memberikan fasilitas khusus bagi pengusaha eksportir yang patuh dalam memasukkan devisa hasil ekspor (DHE) ke bank devisa domestik berupa percepatan restitusi pajak, khususnya pajak pertambahan nilai (PPN). Bahkan, pemberian sejumlah insentif fiskal lain juga dimungkinkan.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan, data terkait DHE tersebut akan ditampung secara cepat dan tepat melalui Sistem informasi Monitoring Devisa Terintegrasi Seketika (Simodis) yang akan mulai diterapkan pada 1 Januari 2020 mendatang.

“Kita tahu untuk mendapatkan restitusi dipercepat harus memenuhi beberapa kriteria sehingga kami jadikan output Simodis ini sebagai salah satu referensi untuk memberikan pelayanan restitusi dipercepat,” kata dia di Kantor Pusat DJBC, Jakarta, Jumat (27/12).

Heru menuturkan, eksportir patuh tersebut juga akan diprioritaskan untuk mendapatkan insentif lainnya seperti Kemudahan Impor Tujuan Ekspor, kawasan berikat (KB), dan authorized economic operator (AEO).

Sementara untuk para importer yang patuh menyampaikan devisa pembayaran impor (DPI), Heru menyebutkan, akan mendapat insentif berupa importir jalur prioritas, mitra utama (MITA), dan Authorized Economic Operator (AEO).

Selain itu, Heru mengatakan, pihaknya juga akan memberikan profil atau status yang lebih baik kepada para eksportir dan importir patuh, serta dari aspek layanan dan penjaluran akan diberikan proses clearance lebih cepat.

“Untuk yang tidak patuh kita down grade profilnya dan akan diverifikasi mendalam dengan cara misalnya pemeriksaan fisik,” ujar dia.

Kena Sanksi

Di sisi lain, ia menyebutkan, bagi eksportir dan importir yang tidak patuh maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa penundaan pelayanan maupun pemblokiran serta masuk dalam pengawasan melalui skema Joint Program antara DJBC dengan Direktorat Jenderal Pajak.

"Misal perusahaan ekspor tapi uangnya tidak bawa pulang maka akan kena sistem ini dan konsekuensinya dianggap tidak patuh lalu diberikan sanksi dan bisa dijadikan sebagai dasar untuk dilakukan verifikasi lebih mendalam bersama DJP melalui joint program,” jelas dia.

Sebagai informasi, Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan Devisa Pembayaran lmpor (DPI) pada 29 November 2019 untuk mendukung implementasi Simodis. PBI tersebut mencakup ketentuan penerimaan devisa hasil ekspor, penerimaan devisa hasil ekspor dari sumber daya alam, dan penambahan pengaturan kewajiban pelaporan devisa pembayaran impor.

Pemerintah juga telah mengeluarkan PP Nomor 1/2019 tentang DHE dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan SDA yang mewajibkan pengusaha untuk menempatkan DHE SDA di sistem keuangan dalam negeri.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN