Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Dirjen Pajak Suryo Utomo. Foto: IST

Dirjen Pajak Suryo Utomo. Foto: IST

DJP akan Gaet 6 Perusahaan untuk Jalankan Pemungutan Pajak Digital

Kamis, 25 Juni 2020 | 21:08 WIB
Investor Daily

JAKARTA, investor.id –   Direktorat Jenderal Pajak sudah menghubungi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) terkait pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada konsumen. Hal ini dilakukan sebagai persiapan menjalankan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.03/2020 berlaku per 1 Juli 2020.

“Dari komunikasi yang dilakukan paling tidak ada 6 pelaku usaha luar negeri siap jadi pemungut PPN di awal periode,” ucap Dirjen Pajak Suryo Utomo dalam media briefing pada Kamis (25/6).

Ia menjelaskan perusahan terpilih harus mempersiapkan infrastruktur yang akan dijalankan. Persiapan juga harus memperhatikan besaran invoice tagihan yang akan diterima konsumen ketika pemungutan PPN dilakukan. Serta informasi yang harus disampaikan ke konsumen.

“Secara spesifik ada kesepakatan kedua belah pihak, di satu sisi kita mensyaratkan yang lain mereka melaksanakan kewajiban yang kita letakkan kepadanya,” katanya. 

Proses pemungutan PPN, lanjut dia, akan mulai dilakukan per 1 Agustus 2020. Diharapkan dalam waktu dekat akan semakin banyak perusahaan digital yang ikut melakukan pemungutan PPN.

"Prosesnya untuk penunjukan PMSE pemungut PPN berlangsung panjang, kami diskusi segala macam. Nanti kalau sudah ada penunjukkan dan sebagai part of transparancy akan disampaikan ke publik siapa yang sudah ditunjuk," ucap Suryo.

Ignatius Untung, Ketua Umum idEA dalam diskusi Zooming with Primus - Pandemi Dongkrak E-Commerce di BeritasatuTV, Kamis (25/6/2020). Sumber: BSTV
Ignatius Untung, Ketua Umum idEA.  Sumber: BSTV

Sebelumnya Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menyatakan pengenaan pajak lewat transaksi digital sebaiknya juga dilakukan untuk transaksi yang dilakukan media sosial. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi sikap penjual yang menjual barang lewat media sosial agar tidak menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

“Karena bentuknya self claim, pedagang yang tadinya berdagang di market place nantinya bisa berpindah ke  media sosial. Sebab penjual yang berdagang lewat media sosial tidak dimintakan NPWP,” ucap Ketua idEA Ignatius Untung.

Pihaknya melihat transaksi lewat media sosial belum memberi kontribusi besar untuk penerimaan negara. Sebab pedagang yang berjualan di media sosial, sering tidak mengakui berapa omzet pasti yang didapatkan dalam setahun. 

Media sosial yang dipakai untuk berjualan misalnya Facebook dan Instagram belum mempunyai data pasti mengenai omzet pedagang yang berjualan di platformnya. Sementara market place memiliki data omzet penjual yang dimiliki. idEA sendiri mengusulkan pajak pedagang di media sosial tidak ada tingkatan atau disamakan. Sementara itu di marketplace, pajak dikenakan pada pedagang yang memiliki omzet Rp 300 juta per tahun.

"Kalau datang ke marketplace DJP bisa bertanya ini pedagangnya omzetnya berapa. Ketika ke media sosial kan platformnya tidak punya datanya," ujar Untung. (ark)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN