Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Dirjen Pajak Robert Pakpahan. Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu

Dirjen Pajak Robert Pakpahan. Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu

DJP Alokasikan Rp 38 M untuk Pengembangan Cortex

Arnoldus Kristianus, Minggu, 8 September 2019 | 18:20 WIB

JAKARTA, investor.id – Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Robert Pakpahan mengatakan, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 38 miliar untuk pengembangan Core Tax Administration System (Cortex) atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan pada 2020. Anggaran itu masuk dalam pagu anggaran DJP tahun depan yang sebesar Rp 7,6 triliun.

"Total anggaran Cortex-nya Rp 370 miliar, tetapi diperkirakan hanya Rp 38 miliar dulu untuk tahun depan. Jadi, kalau untuk membangun sistem besar belum pakai dana tahun depan. Baru ditunjuk September, artinya tinggal tiga bulan baru siap-siap," ujar Robert di Kompleks DPR RI, Jumat (6/9) malam.

Pengadaan sistem Cortex sedang dalam proses dan diharapkan bisa selesai secepatnya sehingga pada 2023 bisa diuji coba, selanjutnya pada 2024 bisa digunakan. Anggaran paling banyak kemungkinan baru dikucurkan pada 2021 mendatang. “Jadi, untuk membangun sistem besarnya mulai (pada) Januari 2021,” kata Robert.

Ia mengatakan, keberadaan sistem ini diharapkan bisa mempermudah upaya pengumpulan pajak, khususnya untuk mengumpulkan data wajib pajak. Sistem ini dibangun untuk mendukung tugas Posko Administrasi Perpajakan dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan di bidang pelayanan, pengawasan, pembayaran, pelaporan, pengolahan data, dan cara mengelola risiko.

"Ini sangat dibutuhkan DJP biar lebih efisien karena terintegrasi dalam proses besar, akurat cara bekerjanya, termasuk dalam menata pembayaran dan tunggakan. Pertukaran data yang ratusan juta diharapkan bisa handle dengan cepat. Jadi, ini sangat diperlukan, enggak mungkin lagi manual," kata Robert.

Target Pajak

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan negara dari sektor pajak ditargetkan sebesar Rp 1.865,7 triliun dalam postur sementara Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2020. "Jumlah itu naik sebesar Rp 3,9 triliun dari yang tadinya (RAPBN) sebesar Rp 1.861,8 triliun," kata dia.

Menurut Sri Mulyani, peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak sebesar Rp 3,9 triliun itu karena perubahan asumsi makro yakni adanya koreksi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dari US$ 65 per barel menjadi US$ 63 per barel.

Selain itu, dalam asumsi makro dan parameter migas juga disebutkan bahwa lifting minyak bumi juga dikoreksi meningkat dari 734 ribu barel per hari menjadi 755 ribu per hari. Biaya operasi atau cost recovery juga diasumsikan turun dari US$ 11,58 miliar menjadi US$ 10 miliar.

Menkeu merinci, kenaikan Rp 3,9 triliun itu disumbangkan oleh penerimaan dari pajak penghasilan (PPh) Migas sebesar Rp 2,4 triliun, kenaikan PBB sebesar Rp 300 miliar hasil upaya ekstra atau extra effort, serta didorong kenaikan cukai hasil tembakau sebesar Rp 1,2 triliun, yang juga merupakan hasil dari extra effort.

Seperti dilaporkan Antara, Menkeu mengharapkan, target penerimaan pajak sebesar Rp 1.865,7 triliun itu dapat mendukung pendapatan negara sebesar Rp 2.233,2 triliun dalam postur sementara RAPBN 2020. Postur sementara pendapatan negara dalam RAPBN 2020 tersebut naik Rp 11,6 triliun dari rancangan sebelumnya sebesar Rp 2,221,5 triliun.

Besaran target penerimaan pajak dalam postur sementara RAPBN 2020 itu lebih tinggi dari postur APBN 2019 yang mencapai Rp 1.786,4 triliun. Ia juga menyebutkan, defisit APBN 2020 akan dijaga sebesar 1,76% dari produk domestik bruto (PDB).

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA