Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi pajak. Foto: Pixabay

Ilustrasi pajak. Foto: Pixabay

PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA (PPS)

DJP Sebar Surel ke WP Ingatkan Harta yang Belum Dilaporkan

Rabu, 30 Maret 2022 | 15:29 WIB
Triyan Pangastuti (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus mengajak wajib pajak (WP) untuk mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang berlangsung sejak awal tahun ini dan berakhir pada 30 Juni mendatang. Imbauan ini disampaikan DJP secara massal melalui surat elektronik/surel atau email pada bulan ini.

Dalam Laporan APBN KiTa edisi Maret 2022, imbauan DJP sudah dimulai sejak Januari lalu dengan mengirimkan surat elektronik kepada 13.351.715 wajib pajak hingga pertengahan Januari 2022 lalu. Namun, untuk email imbauan yang disebar pada Maret ini berbeda karena dilengkapi dengan data-data harta milik WP yang telah dihimpun oleh DJP.

"Dengan surel itu, DJP ingin menginformasikan kepada wajib pajak bahwa ada harta-harta yang dimiliki oleh wajib pajak, namun belum dilaporkan," bunyi laporan tersebut seperti dikutip Investor Daily pada Rabu (30/3/2022).

Laporan itu menjelaskan DJP telah menghimpun data harta yang dimiliki wajib pajak tetapi belum dilaporkan dalam surat pemberitahuan (SPT) PPh atau belum diikutkan dalam program pengampunan pajak pada 2016-2017. Harta-harta itulah yang kemudian dapat wajib pajak ungkapkan dalam PPS.

Pemerintah menyelenggarakan PPS pada 1 Januari hingga 30 Juni 2022 berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). PPS dapat diikuti wajib pajak orang pribadi dan badan peserta tax amnesty dengan basis aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan.

Selain itu, program tersebut juga dapat diikuti wajib pajak orang pribadi yang belum mengikuti tax amnesty dengan basis aset perolehan 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2020.

Pemberian Kesempatan

Menurut laporan APBN KiTa, PPS merupakan pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran pajak penghasilan (PPh) final berdasarkan pengungkapan harta.

"Data-data yang ada dalam surat imbauan tersebut semata-mata diterbitkan untuk membantu wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sekaligus membantu wajib pajak untuk mengungkapkannya secara sukarela," bunyi laporan tersebut.

Selain mengirimkan email, masing-masing kantor pelayanan pajak (KPP) juga bakal mengirimkan surat imbauan berdasarkan data kepada wajib pajak yang diadministrasikannya. Hal itu dimaksudkan agar wajib pajak terinformasikan secara jelas mengenai PPS dan mengikuti program tersebut

Sebagai informasi, hingga Rabu (30/3), DJP telah berhasil maraup penerimaan pajak penghasilan final (PPh) Rp 4,8 triliun dari program pengungkapan sukarela. Setoran ini berasal dari pengungkapan harta bersih wajib pajak yang mencapai Rp 47,7 triliun.

Berdasarkan situs resmi DJP, sebanyak 30.663 wajib pajak sudah mengikuti PPS atau tax amnesty jilid II. Dari total WP tersebut, DJP telah mengeluarkan 34.927 surat keterangan. Sementara itu, deklarasi dalam negeri dan repatriasi yang dilakukan wajib pajak sebesar Rp 41,38 triliun dan deklarasi luar negeri sebesar Rp 3,27 triliun.

Editor : Nasori (nasori@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN