Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Robert Pakpahan. Foto: kemenkeu.go.id

Robert Pakpahan. Foto: kemenkeu.go.id

DJP Targetkan Penerimaan Pajak 2020 Tumbuh hingga 12%

Triyan Pangastuti, Selasa, 25 Juni 2019 | 12:36 WIB

JAKARTA, investor.id – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan pertumbuhan penerimaan pajak pada 2020 dalam rentang 9-12% dibanding realisasi tahun ini.

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan menjelaskan, objek atau basis pajak tahun depan ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi nasional dan perkembangan inflasi tahun depan. Di antara asumsi ekonomi makro dalam RAPBN 2020 yang disepakati Kementerian Keuangan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR adalah pertumbuhan ekonomi 5,2-5,5%.

“Kalau secara teoritis, kasar pertumbuhan pajak bergantung pada pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2-5,3% dan inflasi 3,5%, kami perkirakan range penerimaan pajak tumbuh 9% ditambah dengan effort di luar yang normal. Sehingga, kami bisa menduga, 2020 target penerimaan pajak yang dikelola DJP tumbuh 9-12% dari tahun 2019,” ujar dia dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Banggar DPR di Jakarta, Senin (24/6).

Ia mengandaikan, jika penerimaan pajak 2018 tumbuh sebesar 13%, dengan ekonomi tumbuh kurang lebih 9%, maka 4% sisanya berasal dari upaya ekstra atau extra effort. Kendati demikian, angka perkiraan ini belum difinalkan oleh Presiden dan masih akan disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi sebagai basis perpajakan.

Robert mengungkapkan, extra effort dalam bidang pajak tahun depan harus dilihat berdasarkan kebijakan yang mendukung terkait adminsitrasi untuk mendorong upaya itu. Meski demikian, pemerintah tetap memiliki basis data wajib pajak yang dijadikan kunci untuk mengoptimalisasikan penerimaan negara.

Oleh karena itu, Robert mengatakan, tahun depan pemerintah akan mengoptimalkan manajemen data perpajakan yang saat ini juga telah diperkuat melalui instrumen Automatic Exchange of Information, sehingga wajib pajak yang tidak taat pajak di luar negeri dapat diketahui.

“Data 'kan tugas rutin sebab sumber data makin kaya, termasuk data keuangan dalam negeri data keuangan luar negeri. Itu proses bisnis rutin dilakukan. Jadi, semakin bagus kualitas data, kalau pun ada ketidakpatuhan ada room. Tapi, 9-12% itu kombinasi basis ekonomi dan extra effort,” papar dia.

Robert mengakui, tahun depan pemerintah memiliki inisiasi untuk menurunkan pajak penghasilan (PPh) badan dari 25% menjadi 20% sebagai langkah untuk menarik minat invesatsi. Menurut dia, target pertumbuhan pajak sekitar 9-12% itu belum memperhitungkan adanya penurunan pajak penghasilan badan, sebab dalam menurunkan PPh badan memerlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang.

 

Menarik Invesasi

Tujuan utama dari rencana penurunan PPh badan itu adalah agar Indonesia mampu berdaya saing menarik invesasi dan tidak tertinggal dengan negara lain. Ia tak menampik bahwa penurunan PPh badan dapat menurunkan target pernerimaan pajak. Namun, hal itu dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi sehingga penerimaaan pajak kembali terdongkrak.

“Jika berdasarkan status quo ceterus paribus, kalau yang lain sama berarti turun. Namnya juga tarif turun. Tapi, pemerintah mengunakan penurunan tarif sebagai alat, sehingga diharapkan penurunann itu ada dampak positif lain yang kick in, walaupun tidak immediate (tidak langsung ) over time. Tapi, dalam setahun malah ada positifnya, yaitu meng-create pertumbuhan ekonomi yang ujungnya 'menendang' lagi terhadap penerimaan” tutur dia.

Sebagai informasi, dalam RAPBN 2019 penerimaan negara melalui perpapajakan ditargetkan sebesar Rp 1.786,4 triliun sedangkan untuk penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp 1.577,6 triliun. Sementara bila mengacu data hingga Mei 2019, penerimaan pajak baru mencapai Rp 496,6 triliun atau 31,5% dari total target penerimaan perpajakan yang terdiri atas pajak dan bea cukai.

Penerimaan pajak tersebut tercatat hanya tumbuh 2,4% dibanding Mei 2018. Sementara pada Mei 2018 lalu, total pajak yang masuk ke kantong negara saat itu tercatat telah tumbuh 14,2% dibanding Mei 2017.

Terkait pertumbuhan penerimaan pajak hingga Mei yang masih lamat, Robert menilai, tahun ini pihaknya memeiliki tantangan dalam menghimpun penerimaan pajak yang lebih besar. “Tahun ini lebih menantang dari tahun lalu. Tahun lalu 'kan sudah kencang penerimaannya setelah ekonomi tumbuh bagus. Kemudian, wkatu itu restitusi masih aturan biasa,” pungkas dia.

 

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA