Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menkeu Sri Mulyani Indrawati.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati.

Dorong Pemerataan, Pemerintah Naikkan Penyaluran Dana Desa Tahap I

Arnold Kristianus, Selasa, 14 Januari 2020 | 23:10 WIB

JAKARTA, investor.id - Pemerintah mengubah besaran penyaluran anggaran dana desa lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205 Tahun 2019.  Penyaluran besaran anggaran dibuat terbalik dari tahun-tahun sebelumnya. Kementerian Keuangan menganggarkan dana desa sebesar Rp 72 triliun pada APBN 2020.

“Untuk tahun 2020 penyaluran dana desa kami ubah. Presiden meminta agar 40% disalurkan di depan sehingga kami mengeluarkan PMK. Dimana untuk dana desa transfer 40% diberikan di Januari ini. 40% Tahap kedua sebesar 40% paling cepat Maret dan tahap ketiga  sebesar 20% di bulan Juli,” ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat rapat dengan Komite IV DPD di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (14/1).

Dalam formula sebelumnya penyaluran dana desa tahap I sebesar 20%, tahap II sebesar 40%, tahap III sebesar 40%. Dalam aturan yang baru ini, pemerintah menetapkan skema besaran tahap I menjadi 40%, tahap II sebesar 40%, dan tahap III sebesar 20%. Untuk tahap I paling cepat cair bulan Januari dan paling lambat Juni. Untuk dapat 40% ini, harus ada tata cara pengalokasian dan rincian dana, ada surat kuasa pembukuan dana desa dari Kepala Desa (Kades). Untuk bisa mencairkan tahap kedua harus ada pelaporan realisasi penyerahan.

"Jadi cukup waktu sebetulnya, laporan realisasi penyerahan tahapan 1 minimal 50%. Dan capaian keluaran tahap 1 minimal 35%," ucap Sri Mulyani.

Ia menjelaskan dalam formula dana desa pagu alokasi afirmasi dihitung sebesar 1,5% dari anggaran dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. Lalu, pagu alokasi kinerja dihitung 1,5% dari anggaran dibagi kepada desa berkinerja terbaik.Sedangkan pagu alokasi formula dihitung sebesar 28% dari anggaran dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

“Ini untuk memberikan keseimbangan ke desa yang bagus. Jangan yang bagus alokasinya turun sehingga mereka tidka berkeingan menjadi bagus. Tetapi yang tertinggal juga bisa mengejar ketertinggalannya,” ucap Sri Mulyani.

Sementara itu untuk pencairan tahap terakhir yang 20% akan dilakukan pencairannya bulan Juli paling cepat. Kemenkeu membutuhkan laporan realisasi penyerapan sampai tahap 2 minimal 90%. Dan capaian pengeluarannya minimal sampai 75%.

"Kami juga meminta ada laporan mengenai pencegahan stunting. Untuk desa-desa yang mandiri bahkan kami memberikan transfer langsung besar karena kami percaya desa ini yaitu 60% dan 40%. 60% bahkan bisa kita cairkan Januari ini asal ada Perkada, Surat Kuasa, dan Perdes," tutur dia.

Menurutnya bupati dan walikota melakukan verifikasi mengenai jumlah desa  sebelum menetapkan dalam peraturan bupati. Bupati/walikota harus melakukan pemantauan sisa dana desa di rekening daerah. Untuk daerah yang memiliki kinerja baik Pemerintah tidak segan-segan untuk menyalurkan dana desa dalam dua tahap saja. Di mana dalam tahap pertama diberikan sebesar 60% dan di tahap kedua sebesar 40%

“Untuk realisasi kedua di bulan Juli kami meminta laporan realisasi dari tahun sebelumnya, laporan realisasi tahap pertama dan laporan mengenai stunting. Kalau bisa makin baik kita memberikan keleluasaan lebih banyak kepada yang tersebut,” ucap Sri Mulyani.

Menkeu Sri Mulyani. Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu
Menkeu Sri Mulyani. Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu

Sekjen Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Anwar Sanusi mengatakan dengan adanya percepatan penyaluran ini diharapkan dapat menjadi stimulus bagi perekomian di desa. Pada dasarnya  dana desa digunakan dengan sistem padat karya.

“Artinya pekerjaan yang menggunakan dana desa akan mampu menyerap tenaga kerja di desa secara signifikan. Sehingga akan memberikan kontribusi bagi penciptaan lapangan pekerjaan,” ucap Anwar.

Pihak Kemendes PDTT juga akan melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk segera menyelesaikan ketentuan administratif. Misalnya untuk penyaluran harus ada peraturan bupati atau walikota terkait besaran alokasi dana desa. Penggunaan dana desa juga sudah diatur melalui Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2019 terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa. Dalam regulasi ini sudah ada daftar kegiatan atau belanja yang dilakukan melalui dana desa.

“Ini yang terus kami komunikasikan untuk melihat sejauh mana kabupaten sudah siap secara administrasi,” ucap Anwar.

Dalam pasal 32 disebutkan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatakn kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa.

Lebih lanjut Anwar mengatakan desa yang memiliki kemiskinan sangat tinggi akan mendapatkan perhatian lebih serius. Apalagi perintah Presiden untuk mempercepat pengentasan terhadap desa tertinggal dan sangat tertinggal.

“Presiden menginstruksikan agar 5000 ribu desa  tertinggal bisa diselesaikan, ini pekerjaan yang cukup berat,” ucap Anwar.

Ketua Komite IV DPD Elviana mengatakan saat melakukan kunjungan ke daerah dia mendapatkan usulan agar pelaporan dan pengelolaan dana desa dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam hal ini sebaiknya sekretaris desa berasal dari ASN. Sebab ia melihat ada celah penyelewengan bila dana desa tidak dikelola oleh ASN.

“Ini menjadi satu pintu untuk menyulap  atau mengakali dana desa. Dana desa menjadi salah satu sarana pemerataan,” ucap Elviana.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah sebaiknya pemerintah juga memberikan penghargaan untuk desa yang melakukan pengelolaan keuangan dengan baik. Pemerintah bisa bekerjasama dengan DPD untuk menilai kepala desa yang berprestasi dalam hal tersebut.

“Kita perlu mengangkat sisi positif dari daerah yang berhasil mengelola dana desa dengan baik. Misalnya memberikan penghargaan kepada dua desa yang  berhasil mengelola dana desa. Sebab selama ini hanya diangkat mengenai kepala desa bermasalah,” ucap Elviana.

Dengan dipercepatnya penyaluran dana desa maka pemerintah harus memperhatikan pendampingan dan pengawasan secara bersamaan. Dengan jumlah yang semakin besar maka tantangan pengelolaan dana desa menjadi semakin besar.

Direktur Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng. Foto: youtube
Direktur Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng. Foto: youtube

“Pemerintahan harus memiliki kapasitas yang kuat dalam pengelolaan dan pengganggaran. Dengan integritas pengelolaam yang kuat maka desa dapat menjadi elemen penting untuk mengantitipasi perlambatan  ekonomi,” ucap Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng.

Untuk menjadikan dana desa sebagai stimulan ekonomi perbaikan tata kelola harus dilakukan. Misalnya lewat penguatan kelembagaan ekonomi seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan koperasi. Upaya tersebut dimulai dari saat menyusun Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Desa sampai pelaksanaan APBD Desa.

”Dari perencanaan sampai penggunaan anggaran harus  harus mencerminkan poisisi dana desa atau APBD desa secara umum sebagai instrumen fiskal untuk menstimulasi kapitalisasi potensi lokal desa  dan berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan,” ucap Robert.

Robert mengatakan sejauh ini kemampuan desa dalam mengelola anggaran masih relatif. Ia menilai baru desa-desa di Pulau Jawa dan Sumatera yang siap untuk mengelola dana desa. Oleh karena itu Pemerintah pusat harus melakukan peningkatan kemampuan pemerintah daerah sehingga memiliki pemahaman pengelolaan keuangan yang baik.

“Dalam pengelolaannya dana desa masih membutuhkan penataaan administrasi dan peguatan tata kelola. Kemampuan setiap daerah bervariasi sehingga harus disiapkan kesana,” ucap Robert.

Ketika berbicara pengelolaan dana desa ada tiga kementerian yang terlibat yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Tetapi dalam pelaksanannya di lapangan tetap membutuhkan kinerja dari pihak lain khususnya pendamping desa. Dibutuhkan pendamping desa yang memiliki kualifikasi dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan desa.

“Dari sisi jumlah  sampai hari ini baru 40 ribu pendamping desa sehingga tidak bisa menjangkau semua desa. Butuh upaya besar mendorong desa sebagai pelaku baru untuk mendorong pembangunan ke depan,” ucap Robert.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN