Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Sri Mulyani Indrawati

Sri Mulyani Indrawati

DPD Minta Kemenkeu Perpanjang Tenor Penempatan Dana di BPD

Rabu, 20 Januari 2021 | 11:24 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta Kementerian Keuangan memperpanjang tenor penempatan dana pemerintah di Bank Pembangunan Daerah (BPD) dari semula enam bulan menjadi satu tahun, dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.  

Ketua DPD Sukiryanto mengatakan bahwa perpanjangan tenor ini diusulkan untuk dimulai pada tahap pertama penempatan dana pemerintah di BPD dalam rangka PEN 2021.

“Perpanjangan tenor agar tidak jadi beban bagi bank yang ingin salurkan stimulus ekonomi,”ujarnya dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD, Jakarta, Selasa (19/1).

Menanggapi usulan tersebut, Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan bahwa untuk saat ini ketentuan tenor masih merujuk skema tahun lalu, sebagai pertimbangan agar dana yang ditempatkan di BPD bisa diawasi oleh pemerintah secara berkala, agar dana terhindar dari moral hazard atau penyalahgunaan.

“Namun kenapa kita gunakan per 6 bulan? supaya bank tahu kita mengawasi mereka. Jangan sampai dana itu untuk melakukan kegiatan yang tidak kita harapkan,”ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah juga mengevaluasi terus jika likuiditas di BPD sudah sangat tinggi, maka pemerintah tidak perlu menempatkan dana pada bank tersebut.

Kemudian Menkeu mengatakan pihaknya membuka peluang kepada BPD yang belum mendapatkan kucuran likuiditas dari penempatan dana pemerintah pusat tahun lalu. Namun, sebelumnya BPD harus direkomendasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Sehingga ktia kombinasi di 1 sisi apakah BPD itu punya prgoram atau proposal meminjam dan apakah OJK merekomendasikan, maka kami kemudian putuskan menempatkan dana di BPD.  Itu kita lakukan. makanya kalau BPD belum atau tidak dapat penempatan dana, kemungkinan adalah apakah BPD itu tidak menyampaikan proposal untuk penempatan dana atau belum dapat rekomendasi dari OJK,”ucapnya.

Ia menjelaskan bahwa penempatan dana pemerintah di BPD, himpunan bank milik negara (Himbara), dan bank syariah sudah terstimulus dengan suku bunga rendah, atau hanya sekitar 80% dari suku bungan Bank Indonesia (BI).

Adapun untuk BPD tahun lalu, pemerintah menetapkan besaran suku bunga di level 2,8% saat penempatan dana 13 Agustus 2020. Kemudian sebesar 2,84% pada 2 Oktober 2020 dan 9 Oktober 2020.

“Itu tujuannya untuk pemulihan. Kami sadari, bank waktu itu tujuannya adalah agar mereka tahan dan punya kemampuan, kemauan untuk menyalurkan dananya untuk pinjaman. Karena laju pertumbuhan kredit 2020 negatif, dan kalau ekonomi tidak didukung dengan laju pertumbuhan kredit perbankan, akan sulit tumbuh positif,”pungkasnya.

Untuk diketahui, pada tahun lalu, pemerintah telah menempatkan dana kepada 21 BPD senilai Rp 16,25 triliun. Penempatan dana ini terbagi dalam 3 tahapan, tahap pertama penempatan dana PEN kepada tujuh BPD sebanyak Rp 11,20 triliun. Kemudian Tahap kedua, sebanyak Rp 2,80 triliun kepada empat BPD dan tahap ketiga sebanyak Rp 2,25 triliun kepada 10 BPD.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN