Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M Said. Foto: youtube

Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M Said. Foto: youtube

DPR Beri Ruang Pelonggaran Defisit APBN 2021 hingga 4,7%

Selasa, 14 Juli 2020 | 23:47 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberi ruang bagi pemerintah untuk melakukan pelebaran defisit hingga 4,7% dari produk domestik bruto (PDB) dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Itu dimaksudkan untuk mendukung keberlanjutan upaya pemulihan ekonomi 2021 dari dampak pandemi Covid-19.

Hal tersebut merupakan salah satu catatan yang disampaikan Wakil Ketua Banggar DPR Muhidin Mohamad Said dalam Rapat Paripurna DPR Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020 dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2021 dan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 di Ruang Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Selasa (14/7).

"RKP Tahun 2021 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makroekonomi khususnya pemulihan perekonomian nasional yang terdampak pandemi Covid-19, pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi pemerataan, kualitas lingkungan hidup, pertumbuhan industri, dan pembangunan pariwisata," papar Muhidin.

Sebagai perwakilan pemerintah, rapat tersebut juga dihadiri oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara, beserta jajaran pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dalam APBN 2020, pada awalnya defisit ditetapkan sebesar 1,76% dari PDB. Namun, seiring dengan datangnya pandemi Covid-19 yang diperkirakan membutuhkan biaya penanganan hingga Rp 695,2 triliun, defisit anggaran diperlebar untuk kedua kalinya menjadi 6,34%. Pada pelebaran pertama defisit ditetapkan sebesar 5,07%.

Banggar DPR juga memberikan catatan lain bahwa dalam rangka restrukturisasi BUMN serta penguatan peran special mission vehicle (SMV), sovereign wealth fund (SWF), dan badan layanan umum (BLU) dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional, pembiayaan investasi diusulkan diperlebar hingga 0,6% dari PDB.

Melalui rapat paripurna itu, DPR juga menyetujui kesepakatan Banggar dan pemerintah mengenai asumsi makro ekonomi 2021 yaitu pertumbuhan ekonomi 4,5-5,5%, defisit anggaran 3,21-4,17% terhadap PDB, rasio utang di kisaran 37,64-38,5% terhadap PDB, dan keseimbangan primer 1,24-2,07% terhadap PDB.

“Namun, dalam rangka mendukung keberlanjutan pemulihan ekonomi 2021, pemerintah dapat melakukan pelebaran defisit hingga 4,7% dari PDB dalam penyusunan RAPBN 2021,” ucap Muhidin.

Sedangkan laju inflasi disepakati 2-4%, nilai tukar rupiah Rp 13.700-Rp 14.900 per dolar Amerika Serikat, tingkat suku bunga SBN 10 tahun 6,29-8,29%, dan harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$ 42-US$ 45 per barel. Selain itu, lifting minyak bumi sebesar 690 ribu-710 ribu barel per hari, serta lifting gas bumi sebesar 990 ribu-1,01 juta barel setara minyak per hari.

 

Indikator Pembangunan

Sedangkan target dan indikator pembangunan 2021 yang menjadi kesepakatan antara DPR dan pemerintah adalah pengangguran 7,7-9,1%, angka kemiskinan 9,2-9,7%, indeks rasio gini 0,377 – 0,379, dan indeks pembangunan manusia (IPM) dengan perhitungan yang baru 72,78 hingga 72,95.

Selain itu juga disepakati penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) menuju target 29% pada 2030 yaitu 23,55-24,05%, pertumbuhan industri pengolahan 4,7-5,5% PDB, nilai devisa pariwisata US$ 4,8-8,5 miliar, nilai tukar petani (NTP) 102 -104 dan nilai tukar nelayan (NTN) 102 -104.

 

Editor : Nasori (nasori@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN