Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pekerja menyelesaikan pembangunan perumahan di Bogor, Jawa Barat,  Senin (29/11/2021). Foto ilustrasi: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Pekerja menyelesaikan pembangunan perumahan di Bogor, Jawa Barat, Senin (29/11/2021). Foto ilustrasi: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

DPR: Pengurangan Backlog Perumahan Terbentur Anggaran

Selasa, 25 Januari 2022 | 09:53 WIB
Tri Listiyarini

JAKARTA, investor.id-Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PAN A Bakri HM mengatakan, upaya pemerintah dalam mengatasi defisit rumah layak huni atau kekurangan kebutuhan (backlog) perumahan untuk saat ini memang terbentur anggaran. Pemerintah melakukan refocusing anggaran besar-besaran pada 2020 dan 2021 untuk mengatasi pandemi Covid-19 dan memulihkan ekonomi akibat pandemi dan hal itu berlanjut tahun ini.

Backlog itu kan terkait anggaran juga. Masalahnya, sampai hari ini anggaran atau dana APBN itu di-refocusing untuk mengatasi Covid-19. Nah, kita lihat tahun ini bagaimana Covid-19 ini. Kemungkinan baru 2023 nanti anggaran untuk mengatasi backlog bisa maksimal,” kata Bakri.

Meski demikian, kata Bakri saat dihubungi Investor Daily, belum lama ini, parlemen telah meminta pemerintah untuk tetap meneruskan program-program perumahan terutama terkait pengurangan backlog. “DPR dan pemerintah sudah sepakat, bagaimana masyarakat tidak mampu atau belum punya rumah tetap bisa mendapatkan rumah tinggal layak huni. Untuk itu, program-program yang ada tetap diteruskan di tengah pandemi ini,” ujar Bakri.

DPR selalu mengingatkan pemerintah untuk tetap membangun rumah susun atau rusunawa layak huni di tengah keterbatasan anggaran. “Intinya, kalau soal backlog ya anggaran. Makanya, ini kita lihat, kecenderungannya tahun ini bagaimana, apakah Covid-nya turun, kalau turun kita push (anggaran), dan tahun 2023 tentu kita push lebih besar lagi. Karena bagaimanapun semua rakyat berhak untuk mendapat kehidupan layak, termasuk rumah tinggal,” jelas Bakri.

Menurut Bakri, kehadiran UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) sebenarnya sangat membantu menyelesaikan persoalan di sektor perumahan, terutama backlog. Banyak aturan-aturan yang disederhanakan atau dipangkas sehingga memudahkan masyarakat untuk bisa memiliki rumah tinggal layak huni, termasuk kesulitan-kesulitan di sektor perumahan yang kerap kali muncul karena kebijakan pemerintah daerah (pemda).

Namun dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk merevisi UUCK tersebut, tentu ini bisa berdampak pada sektor perumahan. “Karena itu, harapan kita adalah Covid-19 ini segera mereda sehingga tersedia ruang anggaran yang cukup besar untuk mengatasi backlog dan pada 2023 mudah-mudahan semua normal,” ungkap Bakri.  

 

 

Editor : Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN