Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Warga mengurus aplikasi di kantor BPJS Kesehatan. Foto: Investor Daily/ant

Warga mengurus aplikasi di kantor BPJS Kesehatan. Foto: Investor Daily/ant

DPR Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Peserta Mandiri Kelas III

Triyan Pangastuti, Selasa, 3 September 2019 | 14:35 WIB

JAKARTA, investor.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melalui Komisi IX dan Komisi XI menyepakati kenaikan iuran atau premi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri kelas I dan II yang diusulkan oleh Kementerian Keuangan. Namun, dewan menolak rencana kenaikan iuran JKN BPJS kesehatan untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) atau peserta mandiri kelas III.


"Komisi IX dan Komisi XI DPR RI menolak rencana pemerintah untuk menaikkan premi JKN untuk PBPU dan BP Kelas III sampai pemerintah menyelesaikan data cleansing serta mendesak pemerintah untuk mencari cara lain dalam menanggulangi defisit Dana Jaminan Sosial kesehatan," ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja Gabungan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (2/9).


Ia juga menyampaikan kesimpulan lainnya yakni Komisi IX dan Komisi XI DPR RI mendesak pemerintah untuk segera mengambil kebijakan untuk mengatasi defisit DJS kesehatan tahun 2019 yang diproyeksikan mencapai Rp 32,84 triliun. Kedua, komisi gabungan itu juga meminta pemerintah untuk segera memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagai basis dari data terpadu penentuan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program JKN.


Perbaikan ini termasuk penyelesaian data cleansing terhadap sisa data 10,65 juta peserta JKN yang masih bermasalah menurut hasil audit dengan tujuan tertentu Dana Jaminan Sosial Kesehatan pada 2018 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Beberapa kesimpulan lainnya adalah perbaikan sistem pelayanan kesehatan, manajemen iuran, penyelesaian penunggakan pembayaran klaim dari Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut, dan sebagainya.


Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan kenaikan pembayaran iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan hingga mencapai 100% mulai 1 Januari 2019. Peserta JKN kelas I (mandiri) yang tadinya hanya membayar Rp 80 ribu per bulan naik menjadi Rp 160 ribu. Kemudian, untuk peserta JKN kelas II membayar Rp 110 ribu dari sebelumnya hanya Rp 51 ribu. Sedangkan iuran peserta kelas III naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42 ribu.


Pada kesempatan yang sama, menanggapi kesimpulan hasil rapat gabungan itu, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, pemerintah akan segera menyelesaikan perbaikan data atau data cleansing terhadap sisa data dari hasil audit dengan tujuan tertentu Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan tahun 2018. "Masih ada beberapa data yang perlu dilakukan data cleansing, ini coba kita perbaiki semuanya," ujar dia.


Mardiasmo menjelaskan bahwa data cleansing itu perlu dilakukan di sejumlah institusi kementerian seperti Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri. Tujuan data cleansing ini agar peserta Penerima Biaya Iuran (PBI), terutama untuk PBI Kelas III, BPJS Kesehatan lebih tepat sasaran kepada rakyat miskin yang berhak menjadi peserta PBI tersebut.
"Prinsip asuransi sosial gotong royong itu adalah orang kaya membantu orang miskin, yang miskin itu merupakan PBI Kelas III. Negara harus hadir baik yang pemerintah maupun swasta, maka dari itu datanya perlu kita perbaiki," kata Mardiasmo.


Menurut dia, dengan demikian selisih kenaikan iuran untuk Kelas III BPJS Kesehatan dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000 akan dicarikan solusinya, jangan sampai menjadi beban bagi rakyat miskin tapi menjadi beban pemerintah apakah itu pusat atau daerah dan salah satu upayanya melalui data cleansing.

 

Akhir September
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berharap dapat menuntaskan data cleansing Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan pada akhir September 2019. "Semakin cepat data cleansing, semakin bagus. Kalau kita inginnya bulan September tahun ini selesai," ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris usai menghadiri rapat gabungan tersebut.
Fahmi menjelaskan bahwa cepat atau tidaknya penyelesaian data cleansing itu juga tergantung dari koordinasi antarkementerian terkait seperti Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri.


Terkait temuan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengenai adanya 10,65 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang masih bermasalah, Fahmi menyebut tindak lanjut dari temuan BPKP itu ada banyak.
"Tindak lanjut atas temuan BPKP itu banyak sebetulnya, bukan hanya sekedar data cleansing, bagaimana mencegah penipuan misalnya dengan menerbitkan peraturan menteri kesehatan. Jadi begini iuran itu hanya salah satu bagian, ada yang namanya bauran kebijakan yang saling melengkapi satu sama lain. Ini artinya kita harus kerjakan secara paralel," kata dia.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA