Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di acara TFI 2019 Majalah Investor di Balai Kartini, Kamis (12/12/2019). Foto: Majalah Investor/UTHAN A RACHIM

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di acara TFI 2019 Majalah Investor di Balai Kartini, Kamis (12/12/2019). Foto: Majalah Investor/UTHAN A RACHIM

1.194 PASAL DALAM 82 UU AKAN DISELARASKAN

Dua RUU Omnibus Law Segera Diserahkan ke DPR

Jumat, 13 Desember 2019 | 18:17 WIB
Prisma Adrianto ,Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id – Pemerintah segera mengajukan dua rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR, yaitu RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan RUU Omnibus Law Perpajakan. Dua RUU ini disiapkan untuk memperkuat perekonomian Indonesia melalui perbaikan ekosistem investasi dan daya saing, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global.

“RUU Omnibus Law Perpajakan akan dimasukkan Desember ini, sedangkan RUU Omnibus Law Perpajakan diajukan Januari tahun depan,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan keynote speech pada acara pemberian penghargaan Tokoh Finansial Indonesia 2019 yang diselenggarakan majalah Investor, di Balai Kartini Jakarta, kamis (12/12) malam.

Airlangga menambahkan, kedua RUU tersebut bakal masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan menjadi superprioritas tahun depan. Pembahasan bersama DPR ditargetkan rampung dalam tiga bulan, sehingga kedua RUU tersebut dapat diundangkan dan diberlakukan mulai April 2020.

Menko Perekonomian menjelaskan, substansi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja mencakup 11 klaster, yaitu penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan, pemberdayaan, serta perlindungan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Klaster lainnya adalah kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah, serta kawasan ekonomi.

"Kami telah membahas substansi 11 klaster tersebut secara intensif dengan 31 kementerian dan lembaga (K/L) terkait. Juga mendiskusikannya dengan Kadin Indonesia," tutur dia.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di acara TFI 2019 Majalah Investor di Balai Kartini, Kamis (12/12/2019). Foto: Majalah Investor/UTHAN A RACHIM
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di acara TFI 2019 Majalah Investor di Balai Kartini, Kamis (12/12/2019). Foto: Majalah Investor/UTHAN A RACHIM

Menurut Airlangga, sampai saat ini telah teridentifikasi sebanyak 1.194 pasal dalam 82 UU yang akan diselaraskan melalui Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Satu UU bisa masuk dalam beberapa klaster, sehingga jumlah UU bukan penjumlahan total dari seluruh klaster. Apabila satu UU terkait dengan tiga klaster maka dihitung sebagai satu UU.

"Substansi kedua Omnibus Law tersebut kami selaraskan. Substansi yang terkait dengan aspek perpajakan dan kebijakan fiskal, yang menyangkut substansi di Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dimasukkan ke dalam Omnibus Law Perpajakan," tutur dia.

Airlangga siap menyampaikan laporan hasil pembahasan Omnibus Law kepada Presiden Jokowi, termasuk penyelesaian naskah akademik dan draf RUU Omnibus Law, untuk kemudian diserahkan ke DPR. "Paralel dengan pembahasan bersama DPR RI nanti, kami juga akan mulai menyiapkan regulasi turunannya," ucap mantan Menteri Perindustrian (Menperin) ini.

Airlangga juga mengungkapkan, selain Omnibus Law, pemerintah tengah menyiapkan positive list atau daftar terbuka investasi, yang paralel dengan daftar investasi yang terbuka atau tertutup bagi investor, khususnya investor asing, yang selama ini dikenal dengan istilah Daftar Negatif Investasi (DNI).

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di acara TFI 2019 Majalah Investor di Balai Kartini, Kamis (12/12/2019). Foto: Majalah Investor/UTHAN A RACHIM
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di acara TFI 2019 Majalah Investor di Balai Kartini, Kamis (12/12/2019). Foto: Majalah Investor/UTHAN A RACHIM

“Ada beberapa sektor yang tertutup, misalnya narkoba golongan satu, kasino, proses manufaktur berbahan merkuri dan bahan berbahaya lainnya, termasuk senjata kimia. Itu juga sedang kami siapkan,” ucap dia.

Menko Perekonomian menegaskan, positive list maupun DNI yang disusun pemerintah akan memberikan kemudahan berinvestasi di berbagai sektor, terutama sektor-sektor yang memberikan nilai tambah tinggi dan dapat memperkuat fundamental ekonomi nasional.

Airlangga mencontohkan, kelak para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bisa membentuk perseroan terbatas (PT) sendiri, tanpa dibatasi ketentuan modal minimal Rp 50 juta. Selain itu, para investor kelak cukup resgistrasi melalui online single submision (OSS). “Aturannya akan dituangkan dalam peraturan pemerintah, akan kita buat pada Januari nanti,” kata dia.

Menko Perekonomian menegaskan, pemerintah akan membenahi fundamental ekonomi nasional, di antaranya melalui program hilirisasi, baik di sektor pertambangan mineral maupun perkebunan, khususnya sawit.

Airlangga Hartarto mengakui, di tengah perang dagang yan gberekcamuk antara AS dan Tiongkok, Indonesia masih bisa mengambil keuntungan, seperti di sektor otomotif. “Tadi Pak Presiden mencanangkan kita harus bisa ekspor mobil dari sekitar 300 ribu unit saat ini dengan nilai US$ 8 miliar menjadi satu juta unit senilai US$ 20 miliar pada 2024,” papar dia.

Untuk memperkuat fundamental ekonomi nasional, kata dia, pemerintah akan terus mendorong program pencampuran 30% biodiesel dengan solar (B30). “Ini sangat penting untuk mengurangi defisit neraca perdagangan migas akibat tingginya impor BBM dan minyak mentah,” tandas dia.

Menurut Menko Perekonomian, sejak pemerintah mencanangkan program B30 pada awal pemerintahan kedua Jokowi, harga komoditas kelapa sawit naik US$ 130 dari US$ 570 menajdi US$ 700 per ton.

“Tentu ini menjadi confident kita. Walau Uni Eropa menggugat produk biodisel kita, kita bisa mengompensasi pasar ekspor ke pasar domestik. Bahkan Malaysia kini ikut kita, mereka bikin program B20 mulai tahun depan, Thailand pun ikut B10. Di situlah Indonesia dilihat sebagai pionir,” tegas Airlangga.

Airlangga Hartarto mengakui, program yang dicanangkan pemerintah, termasuk yang berkaitan dengan program hilirisasi sumber daya alam, mendapatkan tantangan dari sejumlah negara. Bahkan, mereka menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Logo World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia ( Foto: AFP / File / Thomas Coex )
Logo World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia ( Foto: AFP / File / Thomas Coex )

“Mereka tidak senang karena kita bisa melakukan hilirisasi. Kalau kita punya daya saing, punya keunggulan, negara-negara lain tidak senang. Sekarang kita mulai digugat lagi di WTO untuk nikel. Kita dianggap membuat kebijakan yang tidak friendly bagi negara lain. Tentu kita akan melawan,” papar dia.

Airlangga menambahkan, produk nikel dan baja Indonesia punya daya saing tinggi karena negara ini punya bahan bakunya. Begitu pula dengan batu bara.
 

Enam Pilar

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara. Foto: fiskal.depkeu.go.id
Suahasil Nazara. Foto: fiskal.depkeu.go.id


Sementara itu, saat menyampaikan perkembangan tentang draf Omnibus Law kepada pers di Jakarta, Kamis (12/12), Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan, ada enam pilar dari UU Omnibus Law Perpajakan.

Pertama, penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan secara bertahap dari 25% ke 20% hingga 2023. Dengan penurunan tarif PPh Badan ini juga nanti dilakukan penyesuaian penurunan tarif PPh badan untuk wajib pajak (WP) yang sudah go public.

Kedua, perbaikan dari ketentuan mengenai subjek pajak orang pribadi dalam negeri. “Terkait orang pribadi, pemerintah akan menggunakan kriteria 183 hari. Kalau memang selama periode itu ada di Indonesia, berarti yang bersangkutan adalah subjek pajak dalam negeri Indonesia,” tutur dia.

Sebaliknya, kata Suahasil, jika orang pribadi itu tinggal di luar Indonesia lebih dari 183 hari, berarti yang bersangkutan menjadi subjek pajak luar negeri. Mengenai hal itu, pemerintah akan memperbaiki juga sistem teritori untuk penghasilan luar negeri.

“Penghasilan tertentu dari luar negeri tidak dikenakan PPh sepanjang diinvestasikan di Indonesia. Begitu juga penghasilan WNA (warga negara asing) yang di dalam negeri hanya dikenakan atas penghasilan dia yang didapatkan dari Indonesia,” ucap dia.

Ketiga, subjek pajak orang pribadi. Keempat, kepatuhan wajib pajak. Kelima, keadilan iklim berusaha. Dan keenam yaitu fasilitas. Saat ini pemerintah sudah memberikan fasilitas tax holiday, tax allowance, super tax deduction, fasilitas PPh untuk kawasan ekonomi khusus.

“Termasuk memberikan ketentuan bahwa pemerintah daerah pun dapat memberikan keringanan atau pembebasan pajak, yang diberikan oleh kepala daerah. Ini juga untuk mendorong iklim investasi di perekonomian daerah,” ucap Suahasil.

Rosan P Roeslani. Foto: Investor Daily/EMRAL
Rosan P Roeslani. Foto: Investor Daily/EMRAL

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, Kadin akan memberikan masukan sesudah RUU itu rampung. Dengan begitu, Undang-Undang Omnibus Law menjadi lebih optimal dan efisien dalam implementasinya, termasuk bagaimana menciptakan iklim investasi yang kondusif serta menaikkan peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB). “Ujungnya tentu penciptaan lapangan pekerjaan,” ujar dia.

Rosan mengatakan, Kadin akan berkoordinasi secara terus-menerus dengan pemerintah. “Kami juga akan melihat bagaimana monitoring dan implementasinya di lapangan untuk memastikan kebijakan ini berjalan dengan baik. Kami pun akan melakukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat,” ucap Rosan.

Ekstensifikasi Pajak
Kalangan pengusaha menilai, pemerintah perlu memperhatikan sejumlah hal dalam menyusun omnibus law. Meskipun omnibus law dimaksudkan untuk memberi daya dorong bagi ekonomi, namun upaya untuk melakukan penyederhanaan regulasi dan pemberian insentif secara jangka pendek diharapkan tidak sampai mengganggu pencapaian target pengumpulan penerimaan negara.

“Kalau menjadi shortfall akan bahaya untuk keuangan negara kita. Bagaimana supaya tidak shortfall, maka harus ada jalan tengah yaitu ekstensifikasi pajak,” kata Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Tax Center Ajib Hamdani di Jakarta, baru-baru ini.

Ketua Hipmi Center Ajib Hamdani
Ketua Hipmi Center Ajib Hamdani

Menurut dia, ekstensifikasi pajak akan berdampak terhadap dua hal. Pertama, mengamankan keuangan negara. Kedua, memberikan keadilan karena adanya perlakuan ekonomi dalam level yang sama.

Di sisi lain, Director of Finance & Strategic Planning PT Pegadaian (Persero) Ninsi K Adriani mengatakan, dampak omnibus law tidak secara langsung bisa dirasakan perseroan. Namun, langkah pemerintah sangat positif, karena bertujuan mendorong perekonomian nasional.

"Sekarang kalau ekonomi bagus, kita kan ada pembiayaan dan investasi. Kalau daya beli kuat, masyarakat akan investasi, misalnya ke tabungan emas kami. Pengusaha juga akan butuh modal kerja, kita juga punya pembiayaan," papar dia.

Menurut Chief Corporate Communication PT Federal International Finance (FIF Group) Yulian Warman, omnibus law memberikan peluang bagi para pelaku usaha untuk berkembang. "Omnibus law itu kan berupa rambu-rambu yang dibuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kita sebagai swasta akan mendukung," tutur dia. (pri)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN