Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Edhy Prabowo telah melakukan audiensi dengan beberapa kelompok pelaku usaha kelautan dan perikanan. Foto: IST

Edhy Prabowo telah melakukan audiensi dengan beberapa kelompok pelaku usaha kelautan dan perikanan. Foto: IST

Edhy Prabowo Serahkan 407 SIUP dan SIPI

Ridho Syukra, Rabu, 20 November 2019 | 15:57 WIB

JAKARTA, investor.id - Dalam rangka akselerasi pengembangan industri perikanan tangkap, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo bertemu dengan lebih dari 400 pelaku usaha perikanan tangkap Indonesia di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Selasa (19/11/2019).

Dalam kesempatan tersebut, Edhy menyerahkan 407 Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) secara simbolik.

“ Kami ingin penyerahan izin ini menjadi simbol bahwa kami akan memberikan pelayanan seutuhnya,” ujar dia di Jakarta, Rabu (20/11).

Edhy tidak hanya menyerahkan SIUP dan SIPI tetapi juga memperkuat komunikasi antara pelaku usaha dengan pemerintah untuk menemukan solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi.

Pemerintah melalui koordinasi antara KKP, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Perhubungan sudah sepakat untuk saling sinergi dan mempercepat segala proses perizinan.

Edhy meminta pelaku usaha perikanan tangkap untuk melaporkan hasil tangkapan secara benar dan membayar pajak secara tertib, ia juga meminta pelaku usaha untuk mendukung konsep sustainability dalam menjalankan usaha.

Untuk menjaga agar usaha penangkapan ikan ini terus memberikan profit dan mampu menopang kehidupan para pelaku usaha an para pekerjanya, Edhy mengimbau pelaku usaha tidak melakukan penangkapan ikan secara berlebihan.

Pelaku usaha juga dinilai memegang peranan penting bagi perekonomian negara melalui penerimaan pajak dari sektor perikanan.

Kebijakan pemerintah yang melarang transshipment atau bongkar muat di tengah laut juga dilakukan atas dasar pertimbangan keadilan.

Praktek bongkar muat di tengah laut membuka peluang bagi para pelaku usaha untuk mentransfer hasil tangkapannya ke kapal angkut yang sudah menunggu di laut lepas untuk kemudian dikirim ke luar negeri dengan harga yang lebih tinggi.

“Pajak jangan lupa dibayar, tanpa pajak negara tidak akan hidup dan pelaku usaha harus mengingat itu,” ujar dia.

KKP juga berkomitmen untuk menyamakan kepentingan pelaku usaha penangkapan ikan dan nelayan kecil di pesisir, ia meminta agar pelaku usaha menjalankan usaha dengan bijak dan tidak menabrak kepentingan nelayan kecil.

“Saya minta tidak ada lagi tabrakan dengan nelayan kecil, besar dan kecil harus hidup dalam keharmonisan dan keindahan,” ujar dia.

Edhy juga mengingatkan agar pelaku usaha perikanan tangkap tidak terlibat dalam berbagai macam tindakan kriminal seperti penyelundupan obat-obatan, satwa yang dilindungi, perbudakan dan perdagangan orang.

Begitu ada kapal asing yang masuk dan aktivitas yang mencurigakan di tengah laut bisa hubungi KKP dan pelaku usaha bisa manjadi saksi.

Ia juga berharap para pelaku usaha perikanan tangkap yang memiliki modal cukup tinggi dapat berkontribusi dalam mengembangkan usaha budidaya perikanan baik ikan maupun rumput laut.

Dirjen Perikanan Tangkap Zulficar Mochtar berharap komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha ikan tangkap terus dilanjutkan.

Ia juga meminta kerjasama dari para pelaku usaha untuk tertib dalam membayar pajak agar segala perizinan dapat diproses.

Untuk mengoptimalkan perizinan, pihaknya akan memanfaatkan perkembangan teknologi melalui perizinan online agar pelaku usaha dapat mengurus perizinan dengan cepat.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA