Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.  Foto: Humas BI

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Foto: Humas BI

Efek Burden Sharing, Sebabkan Neraca Keuangan BI Defisit Rp 21 Triliun Tahun 2021

Selasa, 29 September 2020 | 04:46 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id - Bank Indonesia (BI) mengungkapkan skema burden sharing untuk pendanaan APBN di tahun ini, memiliki dampak pada neraca keuangan BI di tahun 2021. Prognosanya di tahun depan neraca keuangan BI akan mengalami defisit Rp 21 triliun.

Gubernur BI  Perry Warjiyo mengatakan perhitungan defisit pada neraca BI di tahun depan didasarkan atas prognosis Agustus, khususnya terkait peran BI dalam pendanaan APBN untuk pemulihan ekonomi nasional.  Padahal untuk neraca BI di tahun ini diperkirakan mengalami surplus.

“Tahun depan kemungkinan BI akan alami defisit Rp 21 triliun dari surplus tahun ini memang relatif besar,”tuturnya dalam raker bersama Komisi XI, Senin (28/9).

Kendati begitu, hitungan perkiraan defisit di tahun depan itu pun sedikit membaik, dibandingkan perhitungan awal pada 6 Juli 2020 dengan perkiraan defisit Rp 24 triliun.

“Dan itu perlu dipertimbangkan juga bagaimana mekanisme burden sharing dilakukan dan sudah disampaikan 6 Juli waktu itu tahun depan defisit Rp 24 triliun  dengan terakhir kemarin tahun depan kurang lebih Rp 21,8 triliun,”tuturnya.

Selain skema burden sharing, ia mengatakan bahwa faktor tren suku bunga global yang menurun juga menyebabkan penerimaan devisa BI tergerus.

Meski begitu, ia memastikan akan menggenjot peningkatan devisa melalui berbagai alternatif lain, salah satunya mendorong penanaman devisa hasil ekspor.

“Kami sudah menngenjot cari alternative lain agar penerimaan hasil penanaman devisa lebih tinggi. Kami melakukan efisiensi melalui operasi moneter,”ujarnya.

Sebagaimana diketahui BI memiliki dua skema burden sharing. Pertama kesepakatan antara Menkeu dan Gubernur  BI, 16 April tentang pembelian SBN oleh BI di pasar perdana untuk pembiayaan APBN.

Kedua, SKB pada tanggal 7 Juli 2020 pembelian SBN oleh BI secara langsung untuk pembiayaan public goods dan non public goods dalam APBN 2020.

“Tapi SBN  yang kami miliki sekarang juga sebagian besar untuk burden sharing juga jadi skenario ini terus kami lakukan,”ucap nya.

Misbakhun. Foto: IST
Misbakhun. Foto: IST

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Golkar Mukhamad Misbakhun mengatakan bahwa risiko moneter yang diterima oleh BI ke depan, penerimaan devisa akan mengalami defisit Rp 21 triliun, yang dinilainya harus diperhatikan, agar tidak mempengaruhi kegiatan institusional BI.

“Penerimaan devisa BI tahun depan Rp 21 triliun atau   shortfall dan timbulkan risiko secara institusional dan kelebihan (surplus) tahun ini dan tahun depan jadi resiko defisit, akan ada offside. Mungkin pemerintah tidak menerima surplus BI sisi penerimaan,” katanya.

Di sisi lain, ia mengingatkan agar skenario burden sharing itu tidak berdampak pada neraca BI khususnya memperlemah posisi kelembagaan BI.

“Agar skenario beban sharing itu tidak berdampak pada neraca BI khususnya memperlemah posisi kelembagaan BI dan kredibilitas BI,” jelasnya.

 

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN