Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Presiden Joko Widodo di Sidang Tahunan MPR RI dengan pekik kemerdekaan di Gedung MPR/DPR/DPD, Jumat (14/8/2020). Foto: IST

Presiden Joko Widodo di Sidang Tahunan MPR RI dengan pekik kemerdekaan di Gedung MPR/DPR/DPD, Jumat (14/8/2020). Foto: IST

Ekosistem Nasional yang Kondusif akan Perluas Kesempatan Kerja

Jumat, 14 Agustus 2020 | 13:34 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Presiden Joko Widodo mengatakan, untuk meningkatkan perluasan kesempatan kerja maka harus ada ekosistem nasional yang kondusif. Oleh karena itu harus ada penataan regulasi. Selama ini masih ada regulasi yang tumpang tindih, dan merumitkan.

“Regulasi yang merumitkan dan menjebak semua pihak dalam risiko harus kita sudahi,” ucap Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR & DPD RI 2020 di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat (14/8). 

Ia mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghadirkan perekonomian nasional yang adil serta memperluas kesempatan kerja. Saat peningkatan jumlah kesempatan kerja tinggi maka jumlah penganggguran dan angka kemiskinan berkurang yang berujung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kita ingin semua harus bekerja. Kita ingin semua sejahtera,” imbuh Joko Widodo.

Kondisi pandemi Covid 19 telah menyebabkan peningkatan jumlah kemiskinan dan pengangguran. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang. Meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap Maret 2019.

Sedangkan data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan hingga  31 Juli 2020 secara total baik pekerja formal maupun informal yang terdampak Covid-19 mencapai 2.146.667 orang yang terdata by name by address. Data yang sudah cleansing tersebut terdiri dari pekerja formal yang dirumahkan mencapai 1.132.117 orang, sementara pekerja formal yang di-PHK tercatat 383.645 orang. Sedangkan pekerja sektor informal yang terdampak sebanyak 630.905 orang.

Menurut Presiden, ekosistem nasional yang produktif dan inovatif tidak mungkin tumbuh tanpa ekosistem hukum, politik, kebudayaan, dan pendidikan yang kondusif. Fleksibilitas yang tinggi dan birokrasi yang sederhana tidak bisa dipertukarkan dengan kepastian hukum, antikorupsi, dan demokrasi.

Dalam hal ini semua kebijakan harus mengedepankan ramah lingkungan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Kecepatan dan ketepatan tidak bisa dipertukarkan dengan kecerobohan dan kesewenang-wenangan.

“Pemerintah tidak pernah main-main dengan upaya pemberantasan korupsi. Upaya pencegahan harus ditingkatkan melalui tata kelola yang sederhana, transparan, dan efisien. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” tandas Joko Widodo.

Dalam kesempatan yang sama Presiden juga menekankan pentingnya penegakan nilai-nilai demokrasi. Demokrasi harus tetap berjalan dengan baik, tanpa mengganggu kecepatan kerja dan kepastian hukum, serta budaya adiluhung bangsa Indonesia.

Selain itu, sistem pendidikan nasional harus mengedepankan nilai-nilai Ketuhanan, yang berkarakter kuat dan berakhlak mulia, serta unggul dalam inovasi dan teknologi.

“Agenda Pilkada 2020 harus tetap berjalan dengan disiplin tinggi dalam menjalankan protokol kesehatan," ucap Joko Widodo.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN