Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Industri nikel. Foto: IST

Industri nikel. Foto: IST

Ekspor Nikel Dihentikan Sementara Dua Pekan

Rangga Prakoso, Selasa, 29 Oktober 2019 | 20:43 WIB

JAKARTA, investor.id - Pemerintah menghentikan sementara kegiatan ekspor bijih nikel paling lama dalam dua pekan ke depan, terhitung 29 Oktober 2019. Penghentian ini lantaran ditemukan indikasi lonjakan ekspor hingga tiga kali lipat dari kuota yang ada.

Selama penghentian ekspor itu dilakukan investigasi dan akan ada sanksi pidana bagi perusahaan yang melampaui kuota ekspor.

Kebijakan penghentian sementara ini diambil berdasarkan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaiatan, kemarin. Luhut mengatakan, larangan ekspor bijih nikel tetap diberlakukan mulai awal 2020 mendatang. Dia mengungkapkan setelah investigasi selesai maka kran ekspor nikel kembali dibuka.

"Kita temukan ada pelanggaran-pelanggaran yang masif jadi kita hentikan sementera, evaluasi semua. Syukur-syukur satu dua minggu selesai dan buka lagi (izin ekspornya)." kata Luhut di Jakarta, Selasa (29/10).

Luhut mengungkapkan, lonjakan kuota ekspor mulai terjadi sejak dua bulan terakhir. Dia menyebut volume ekspor bijih nikel meningkat seiring dengan sikap pemerintah pada Agustus kemarin yang mengumumkan pemberian batas waktu ekspor sampai akhir 2019. Namun Luhut tidak membeberkan secara rinci lonjakan kuota ekspor tersebut. Dia hanya menyebut sekitar 100-130 kapal per bulan mengangkut bijih nikel keluar dari Indonesia. Padahal rata-rata normal pengiriman bijih nikel itu sekitar 30 kapal.

"Dari laporan yang kita dapat ekspor nikel ore itu sudah melampaui kuota sampai tiga kali lebih dari kuota yang ada," ungkapnya.

Dikatakannya investigasi melibatkan seluruh pemangku kepentingan mulai dari Kementerian teknis, Bea Cukai, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Luhut bahkan menyebut Kementerian ESDM bersama KPK akan turun ke lapangan guna melihat langsung progres pembangunan smelter. Pasalnya selama ini izin ekspor hanya diberikan bagi perusahaan yang membangun smelter. Dia menjelaskan perusahaan yang tidak membangun smelter pun melalukan ekspor. Hal ini yang membuat ekspor melonjak. Selain itu ditemukan bijih nikel yang diekspor pun lebih tinggi dari ketentuan sekitar 1,8%. Padahal bijih nikel yang diizinkan ekspor kurang dari 1,7%..

 

Hipmi Dukung

 

Sebelumnya, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Mardani Maming menilai kesepakatan pengusaha untuk mempercepat penerapan larangan ekspor bijih mentah (ore) nikel akan mendorong Indonesia menjadi pemain dominan di industri pengolahan dan pemurnian (smelter).

"Kesepakatan ini akan meningkatkan nilai tambah nikel sekaligus menjadi kekuatan bagi Indonesia," ujar Mardani Maming di Jakarta, Senin (28/10).

Ia menambahkan percepatan penerapan larangan ekspor bijih mentah nikel juga akan mendorong hilirisasi di sektor pertambangan. Menurut dia, kesepakatan itu juga tidak merugikan pengusaha mengingat harga yang disepakati nantinya berdasarkan acuan internasional.

"Pemerintah telah mencarikan jalan tengah, nikel yang dibeli smelter lokal mengacu harga internasional. Untuk apa ekspor atau kirim ke China, toh untungnya sama saja," katanya.Di samping itu, lanjut dia, kesepakatan itu juga membantu pengusaha yang membangun smelter di Indonesia.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjamin hasil produksi bijih mentah nikel nikel akan diserap oleh smelter di dalam negeri.

Kendati demikian, pihaknya belum dapat memaparkan jumlah persediaan nikel ekspor yang ada hingga Desember. "Masih diidentifikasi, yang penting sudah ada kesepakatan, berapapun jumlahnya akan diserap smelter lokal," ucapnya.

Ia mengharapkan percepatan larangan ekspor bijih mentah nikel itu dapat menambah jumlah pengusaha baru nasional di bidang pertambangan.

"Investor asing tetap kita jamin di negara kita. Namun, tentunya kita juga harus menjamin tumbuhnya pengusaha di dalam negeri terutama di daerah. Keduanya harus tetap dijaga agar lebih baik, sehingga investasi juga masih tetap mengalir ke dalam negeri," ucapnya.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA