Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Elvyn G Masassya: Indonesia Butuh Transformasi Model Ekonomi untuk Mengatasi Resesi

Jumat, 11 September 2020 | 15:16 WIB
Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Jakarta, Investor.id – Sejumlah negara harus menghadapi resesi ekonomi setelah dihantam pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19). Indonesia yang tidak luput dari serangan Covid-19 pun harus bekerja ekstra keras dengan jurus yang tidak biasa. Mengatasi masalah kesehatan mutlak menjadi prioritas selain persoalan ekonomi.

Selain masalah kesehatan, pandemi Covid-19 juga memengaruhi perekonomian. Ekonomi Indonesia pada triwulan I-2020 tumbuh 2,97% dan triwulan II-2020 terkontraksi 5,32% dibandingkan triwulan II-2019. Sedangkan triwulan III-2020 diperkirakan terkontraksi berkisar 3-4%.

“Persyaratan utama untuk recovery ekonomi saat ini adalah dengan menyelesaikan dahulu masalah Covid-19-nya. Untuk itu harus dilakukan dengan segala cara (at all cost),” ujar Elvyn G Masassya, chairman Financial Intelligence, kepada Investor Daily, baru-baru ini.

Di sisi lain, mantan Direktur Utama PT Jamsostek dan PT Pelindo II itu menilai, Indonesia juga perlu melakukan transformasi model ekonominya.

Berikut petikan wawancaranya.

 

Apa persyaratan mutlak untuk memulihkan ekonomi akibat pandemi Covid-19?

Banyak negara menghadapi resesi ekonomi yang dipicu oleh pandemi Covid-19.

Isunya bukan soal mampu atau tidak mampu menghadapi resesi ekonomi. Tapi, berapa lama dibutuhkan waktu untuk kembali pulih (recovery). Itu yang nanti membedakan antara satu negara dengan negara yang lain.

Dalam perspektif saya, sebelum mencapai mekanisme recovery, kita harus faham dulu apa itu tujuan negara dan apa itu resesi dan seterusnya.

Sederhananya begini. Sebuah negara itu berkeinginan untuk sejahtera. Persyaratan untuk sejahtera itu ada tiga faktor utama, yaitu pertama, rakyatnya harus sehat. Kedua, rakyatnya harus pintar dan ketiga, rakyatnya harus berpenghasilan.

Kini, kita terkena pandemi Covid-19 sehingga ketiga aspek tadi terganggu. Rakyat menjadi tidak sehat, orang sekolah menjadi terganggu, dan kemudian dampak ekonominya membuat banyak orang tidak berpenghasilan.

Oleh karena itu, persyaratan utama untuk recovery ekonomi yang mengalami resesi adalah dengan menyelesaikan dahulu masalah Covid-19 nya. Untuk itu harus dilakukan dengan segala cara (at all cost). Percuma kita mencari jalan keluar untuk ekonomi kalau masalah kesehatannya tidak selesai karena tidak akan optimal. Jadi, persyaratan mendasar untuk kita recovery itu adalah Covid-19 nya diatasi dulu, at all cost.

 

Bagaimana laju recovery?

Lalu, recovery itu sendiri lajunya bisa dibagi menjadi tiga jenis. Pertama, recovery yang pola kurva “V”, yaitu dimana kondisi turun lalu kembali naik lagi ke atas. Versi kedua adalah kurva “U”, yaitu turun ke bawah dalam satu hingga tiga tahun, baru naik ke atas lagi. Kondisi paling kacau adalah bila kena kurva “L”, dia ke bawah dan masa untuk pemulihannya panjang sekali. Jika kita tidak mampu menangani Covid-19, saya khawatir, recovery kita bentuknya kurva “L”. Artinya, masalah Covid-19 harus bisa diatasi.

 

Dalam hal ini bagaimana seharusnya peran pemerintah?

Kalau sudah ada kebijakan yang radikal untuk mengatasi Covid-19, baru kita bicara bagaimana caranya recovery. Jika kita lihat konsep untuk recovery di berbagai negara sudah banyak. Di Amerika Serikat (AS), pada 1930-an ada Great Depretion. Saat itu, AS bisa recovery dalam rentang waktu lima sampai sepuluh tahun. Saat itu, Presidennya AS, Rosevelt membuat 47 New Deal. Dimana sebagian di antaranya adalah membuka lapangan pekerjaan, memasok uang ke masyarakat, dan lain sebagainya.

Point yang ingin saya katakana, negara seperti AS pun, untuk memulihkan ekonomi mempersyaratkan adanya keterlibatan pemerintah yang sangat dalam di perekonomian. Itu kuncinya.

Di Indonesia, kalau kita mau recovery, tidak bisa bertumpu pada masyarakat atau swasta. Pemerintah harus hadir. Pemerintah harus melakukan segala cara untuk involve untuk recovery ekonomi.

 

Anda bilang perlu money transfer, apa itu?

Kita kan tahu bahwa penurunan pendapatan negara karena konsumsi (concumption) masyarakat turun. Penurunan itu terjadi karena daya beli turun. Maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah, naikkan lagi demand ini.   Naikkan lagi daya beli untuk itu masyarakat harus punya pendapatan.

Pemerintah harus money transfer ke masyarakat. Apakah itu melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT), apakah melalui pola lain. Intinya harus ada money transfer dari pemerintah ke masyarakat.

Ini berarti kebijakan pemerintah tidak bisa hanya dari sisi fiskal atau moneter saja, tapi multi policies. Artinya, ada berbagai kebijakan yang ditautkan untuk bisa mendorong demand masyarakat. Jika demand masyarakat sudah ada, tentu produksi meningkat. Kalau produksi meningkat, lapangan pekerjaan akan muncul. Lapangan pekerjaan muncul, pendapatan diperoleh. Begitulah dia berputar seterusnya.

Artinya, dari pemerintah selain menaikkan demand masyarakat, juga melakukan harus money transfer untuk menaikkan produksi. Harus melakukan upaya membuka lapangan pekerjaan sehingga masyarakat punya pendapatan.

 

Bagaimana caranya melakukan kesemua itu?

Pertama, lakukan fiscal expantion, yaitu pemerintah mengeluarkan uang sedemikian rupa kepada masyarakat secara langsung. Bukan kontraksi. Bukan malah meminta atau menaikkan pajak. Dalam situasi resesi pajak itu harus seminimal mungkin, bahkan kalau perlu ditunda. Supaya ada uang di masyarakat untuk mereka punya demand.

Dari mana dana untuk mendapatkan fiscal expantion itu? Ada dua jurus. Paling lazim adalah pemerintah bisa mencetak uang atau pemerintah berutang. Tapi, hati-hati dalam memilih opsi cetak uang karena akan memicu masalah baru yang lebih besar. Uang beredar yang terlalu banyak dari mencetak uang akan menyebabkan inflasi. Ini berbahaya.

Saya lebih cenderung pemerintah berutang. Tidak ada salahnya berutang untuk mendorong perekonomian.

Tinggal persoalannya, berutang kepada siapa. Saya punya pemikiran yang agak berbeda. Pilihan berutang dalam kondisi saat ini seharusnya kepada masyarakat. Di Indonesia ada 280 ribu orang yang uangnya di bank di atas Rp 2 miliar, yakni dari Rp 2 miliar hingga trilunan rupiah. Artinya masyarakat ini tidak terkena dampak resesi. Dia masih punya tabungan yang sangat besar. Oleh karena itu, pilihan berutang ke masyarakat harus bersifat mandatory. Konkretnya, pemerintah menerbitkan surat utang, lalu dibeli oleh masyarakat sesuai kemampuannya. Misal, orang yang berpendapatan tetap Rp 10 juta, bisa memakai 10%-nya untuk membeli surat utang. Kalau pendapatan Rp 100 juta, maka 10%-nya atau Rp 10 juta untuk membeli surat utang. Secara progresif, begitu terus menerus.

Dengan cara ini pemerintah akan dapat mengumpulkan uang dalam jumlah cukup banyak dari masyarakat. Dan, bagi masyarakat manfaatnya, mereka yang membeli surat utang itu bisa membayar dengan offset pajak, tapi nanti, tiga tahun lagi ketika ekonomi sudah mulai kembali pulih, perkiraan pada 2023 atau 2024. Lewat cara ini masyarakat akan sukarela untuk membeli surat utang pemerintah.

Dengan demikian, pasokan uang ke masyarakat, sebenarnya bersumber dari dana masyarakat juga. Ini semacam cross subsidy dari masyrakat mampu kepada masyarakat tidak mampu. Dan, cross subsidy tidak diperoleh secara gratis melainkan pemerintah berutang kepada masyarakat.

Setelah pemerintah memiliki uang, tentu ini harus dipasok ke masyarakat apakah dalam bentuk BLT bagi masyarakat tidak mampu.

 

Lantas, untuk sektor UMKM bagaimana?

Di sisi lain yang harus juga dipikirkan adalah menghidupkan kembali usaha mikro kecil menengah (UMKM). Kelompok UMKM kontribusinya sekitar 60% terhadap Gross Domestic Product (GDP) selama ini. Untuk UMKM bergerak kembali, dia harus dipasok pendanaan baru (fresh money). Sumber untuk pemasokan dana itu bisa diambil dari dana penerbitan surat utang atau bisa juga dari perbankan. Tentu dengan bunga kredit yang sangat murah. Bunga yang sangat murah ini saya sebut sharing pain dari perbankan. Kelak, jika UMKM bergerak, perbankan juga akan menikmati hasilnya.

Situasi saat menurut saya solusinya adalah gotong royong. Ada sharing pain, antar para pelaku usaha. Nanti akan dinikmati bersama-sama ketika ekonomi mulai bergerak kembali.

Berikutnya, saya ada pemikiran untuk transformasi model ekonomi Indonesia. Orientasi yang awalnya pada pertumbuhan, harus bergeser ke pemerataan. Artinya, kesempatan berusaha. Akses untuk berusaha diberikan kepada semua pihak. Contoh konkret, selama ini yang bisa mendapatkan akses bisnis besar hanya konglomerat.

Harusnya para konglomerat itu diwajibkan membuat ekonomi gotong royong dalam ekosistem. Konglomerat harus kerja sama dengan UMKM sebagai vendor, peran UMKM sebagai suplier. Dia menjadi satu mata rantai pasokan dalam ekosistem.

Sekarang kan tidak. Konglomerat mendapat pasokan dari anak usahanya, vendornya juga. Dia menjadi suatu grup yang besar. Lewat transformasi mengubah model tadi sehingga UMKM bisa bermitra dengan konglomerat.

Semua hal ini tidak bisa diserahkan kepada pasar. Harus ada keterlibatan pemerintah. Bahkan, pemerintah bisa menerbitkan Perpu untuk itu.  Situasi sekarangkan emergency. Perpu tadi untuk mewajibkan masyarakat membeli surat utang dan mewajibkan konglomerat bekerjasama dengan UMKM dalam ekosistem. Perpu nya cukup satu, namun di dalamnya banyak item-item yang intinya adalah transformasi model ekonomi Indonesia untuk mengatasi resesi.

Kesimpulannya ada solusi gotong royong ada cross subsidy dari yang mampu kepada masyarakat tidak mampu, dan ada keterlibatan yang signifikan dari pemerintah untuk recovery. Ada keterlibatan pemerintah, ada keterlibatan konglomerat, UMKM, dan perbankan. Dengan cara ini recovery kita bisa lebih cepat dengan suatu model bisnis yang baru.  

 

Bagaimana mengatasi korban PHK?

Bagi masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau tidak bekerja lagi. Untuk itu pemerintah harus mengoptimalkan lembaga-lembaga yang dimiliki pemerintah. Salah satu lembaga yang belum optimal perannya dalam membantu mengatasi resesi adalah BPJS Ketenagakerjaan. Saya melihat, inilah saatnya bagi BPJS Ketenagakerjaan membuat suatu program baru yang bernama un employment benefit. Misalnya, seorang yang kena PHK menurut saya tidak perlu sampai ambil jaminan hari tua (JHT) nya, orang yang kena PHK itu diberi bantuan per bulan selama satu atau dua tahun. Dia bisa menghidupi hidup kesehariannya. Nanti, manakala ekonomi sudah pulih, dia bisa bekerja lagi.

Sekarang, orang ambil JHT-nya, lalu habis, dan tetap menjadi pengangguran terus. Karena itu, pemerintah harus optimalkan lembaga-lembaga yang selama ini punya peran dalam kesejahteraan masyarakat.

Saat ini belum ada regulasi tentang ini. Ini merupakan pemikiran baru agar BPJS Ketenagakerjaan punya peran untuk membantu negara mengatasi dampak resesi.

 

Agar semua ini semua bisa tereksekusi dengan baik apa yang harus dilakukan?

Saya belum melihat pemerintah memanggil konglomerat dan para chief executive officer (CEO) perusahaan besar untuk diminta komitmennya menjalankan solusi gotong royong ini. Jadi, pemerintah tidak hanya menerbitkan regulasi, tapi panggil para pelaku usaha itu. Kemudian kasih mereka arahan untuk bisa ikut serta dalam recovery ekonomi  melalui program gotong royong tadi.

Mungkin policy yang saya tawarkan ini tidak terlalu populer, tapi dalam keadaaan yang tidak biasa, kita tidak bisa mengatasi dengan cara biasa.

Selama ini kita punya banyak kebijakan, tapi problemnya dieksekusi. Nah, agar eksekusi berjalan baik, panggil konglomerat dan CEO perusahaan besar minta komitmennya menjalankan gotong royong, serta optimalkan lembaga yang ada. Salah satunya BPJS Ketenagakerjaan.

Pemerintah bisa melakukan itu karena punya otoritas. Kita butuh cara-cara tidak biasa atau out of the box untuk mengatasi kondisi tidak biasa saat ini.

 

Editor : Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN