Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pembangunan rumah. Foto: PUPR

Pembangunan rumah. Foto: PUPR

Empat Jurus Menepis Problem Perumahan

Imam Mudzakir/Edo Rusyanto, Minggu, 17 November 2019 | 10:40 WIB

JAKARTA, investor.id - KEBUTUHAN akan hunian masih cukup tinggi. Tengok saja angka backlog penghunian dan pemilikan hunian yang masih mencapai angka 11,6 juta unit. Belum lagi, pertumbuhan permintaan hunian yang ditaksir berkisar 600-700 ribu unit per tahun.

Karena itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengaku bahwa selama lima tahun ke depan terus mendorong pelaksanaan program perumahan untuk masyarakat Indonesia.

Setidaknya ada empat program pembangunan infrastruktur terkait perumahan yang akan dilaksanakan yakni pembangunan rumah susun (rusun), rumah khusus (rusus), rumah swadaya, dan bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan untuk rumah bersubsidi pemerintah.

“Ada empat program perumahan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PUPR selama lima tahun ke depan yakni 2020 sampai 2024,” ujar Menteri PUPR Basuki  Hadimuljono saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan terdapat empat program perumahan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PUPR selama lima tahun ke depan. (Imam Mudzakir)
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan terdapat empat program perumahan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PUPR selama lima tahun ke depan. (Imam Mudzakir)

Basuki menerangkan, empat program perumahan yang akan dilaksanakan tersebut merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur dan perumahan untuk masyarakat. Pertama adalah pembangunan 50.000 unit rusun, 25.000 unit rusus, 1.500.000 unit rumah swadaya, dan bantuan PSU untuk 500.000 unit rumah bersubsidi.

Anggaran untuk Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR untuk melaksanakan berbagai program pembangunan perumahan adalah Rp 8,48 Triliun. “Pembangunan perumahan akan dilaksanakan Kementerian PUPR tersebar di seluruh Indonesia,” tandasnya.

Lebih lanjut, Basuki menerangkan, guna mendorong pelaksanaan program pembangunan infrastruktur dan perumahan rakyat tersebut Kementerian PUPR pun telah menetapkan beberapa strategi pembangunan diantaranya melanjutkan pembangunan infrastruktur tahun 2015-2019 untuk mendukung pengembangan wilayah seperti Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasab Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, Kawasan Bandara/ Pelabuhan dan kawasan produktif lainnya.

Selain itu juga meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) melalui sertifikasi tenaga kerja konstruksi dan program link and match (magang) yang mempertemukan industri jasa konstruksi dan dunia pendidikan.

Strategi lainnya adalah dengan mengembangkan strategi pembiayaan alternatif pembiayaan melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan skema lainnya yang menarik bagi investor. Kementerian PUPR juga akan memperkuat dan membuka peluang kerja bagi kontraktor nasional/lokal dengan melakukan pembinaan melalui regulasi dan kebijakan pamaketan.

“Kami juga akan melaksanakan strategi penggunaan material dan peralatan produksi dalam negeri yang memberikan nilai tambah dalam setiap infrastruktur yang terbangun sehingga dapat mengurangi ketergantungan impor,” ujar Basuki.

Selain itu, tambahnya, pemerintah juga akan menyederhanakan regulasi dan birokrasi dengan reviei Peraturan menteri (Permen) PUPR yang menghambat dan mempercepat pengadaan barang dan jasa melalui lelang dini agar infrastruktur diselesaikan tepat waktu. “Serta tetap menjaga kualitas kontruksi,” tukasnya.

Bahkan, di bagian lain merintah juga tengah mengkaji untuk menghidupkan kembali kebijakan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) guna mendongkrak pencapaian Program Sejuta Rumah (PSR). Konsep akan disandingkan dengan sejumlah jurus guna mempercepat akselerasi PSR, seperti Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan pemangkasan birokrasi.

“Kami berencana melaksanakan pembangunan rumah berskala besar. Mungkin akan kami hidupkan kembali kebijakan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba),” jelas Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid, dalam publikasinya di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul hamid saat berikan penjelasan soal program Rusun dan Rusus, di Kementerian PUPR.
Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul hamid saat berikan penjelasan soal program Rusun dan Rusus, di Kementerian PUPR.

Guna mempermulus Kasiba dan Lisiba, Khalawi berharap di dalam Undang-undang Pertanahan ada pasal tentang land banking dan land concolidation. “Kedua hal tersebut sangat penting untuk mempercepat pembangunan rumah untuk masyarakat pada masa mendatang,” tukas dia.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri ditegaskan bahwa Kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman skala besar yang terbagi dalam satu lingkungan siap bangun atau lebih. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan lebih dahulu dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang lingkungan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan memenuhi persyaratan pembakuan pelayanan prasarana dan sarana lingkungan.

Lalu, Lisiba adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Kasiba ataupun berdiri sendiri yang telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan dan selain itu juga sesuai dengan persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan untuk membangun kaveling tanah matang.

PP tersebut juga menegaskan bahwa pengelolaan Kasiba dilakukan oleh pemerintah yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Pengelola. Badan itu dapat berupa badan usaha milik negara (BUMN) atau badan lain yang dibentuk oleh pemerintah, yang bertugas sebagai pengelola Kasiba termasuk badan usaha milik daerah (BUMD). “Penunjukan Badan Pengelola untuk menyelenggarakan suatu Kasiba dilakukan oleh Kepala Daerah,” bunyi PP No 80 tahun 1999.

Pemangku Kepentingan

Pembangunan rumah bagi ASN di Palembang. Foto: PUPR
Pembangunan rumah bagi ASN di Palembang. Foto: PUPR

Sementara itu, Khalawi Abdul Hamid menyatakan Program Satu Juta Rumah dinilai menjadi salah satu terobosan bidang perumahan yang dilaksanakan oleh pemerintah guna menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

“Negara harus hadir dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat. Program Satu Juta Rumah ini akan tetap dilanjutkan,” katanya.

Khalawi menerangkan, saat ini Kementerian PUPR akan terus mendorong dan menggandeng para pemangku kepentingan (stakeholder) perumahan seperti pemerintah daerah (pemda), pengembang perumahan, perbankan, masyarakat dan sektor swasta untuk mensukseskan Program Satu Juta Rumah di lapangan.

Adapun proporsi pembangunan rumah dalam Program Satu Juta Rumah tersebut adalah 70 % untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan sisanya sebanyak 30 % untuk non MBR.

Khalawi menerangkan, berdasarkan data di Ditjen Penyediaan Perumahan, capaian Program Satu Juta Rumah sampai pertengahan November tepatnya per tanggal 11 November 2019, angka pembangunan rumah untuk masyarakat sudah menembus angka satu juta unit lebih tepatnya 1.101.424 unit rumah di seluruh Indonesia. Program Satu Juta Rumah yang dilaksanakan oleh pemerintah, imbuhnya, tentunya dapat berhasil berkat dukungan dari seluruh stakeholder bidang perumahan khususnya dari masyarakat dan sektor swasta masyarakat.

Program Satu Juta Rumah sejak dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo di Jawa Tengah pada tanggal 29 April 2015 lalu terus meningkat dari tahun ke tahun. Tercatat pada 2015 jumlahnya 699.770 unit, tahun 2016 sebanyak 805.169 unit dan tahun 2017 sebanyak 904.758 unit. Pada 2018, capaiannya bahkan sudah melebihi target yang ditentukan yakni mencapai angka 1.132.621 unit.

“Tahun 2019 ini kami optimis target pembangunan rumah sebanyak 1,25 juta unit bisa tercapai,” ujarnya.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA