Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri BUMN Erick Thohir. Foto: Photo/Mohammad Defrizal

Menteri BUMN Erick Thohir. Foto: Photo/Mohammad Defrizal

PMN RP 23,65 T UNTUK 7 BUMN DISETUJUI DPR

Erick: Kuartal I, BUMN Bayar Pajak Rp 55,5 Triliun

Kamis, 16 Juli 2020 | 10:56 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, BUMN pada kuartal I-2020 telah membayar pajak sekitar Rp 55,51 triliun yang bisa mendukung likuiditas (cash flow) pemerintah.

"Jadi, kami terus, terlepas dari kondisi Covid-19, agar turut menjaga cash flow pemerintah. Pajak-pajak kami bayar tepat waktu," jelas Erick dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (15/7).

Ia mengatakan, BUMN juga telah menyetor penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 31,43 triliun pada triwulan I-2020. Bahkan, pada 2019 BUMN sudah membayarkan pajak sebesar Rp 283 triliun dan PNBP sebesar Rp 136 triliun.

Di sisi lain, bantuan pemerintah kepada BUMN seperti PMN, pencairan utang pemerintah, hingga dana talangan, untuk menjaga kondisi BUMN di masa pandemi Covid-19. “Hal ini tidak lain dilakukan untuk menunjukkan proses yang kami lakukan dengan pemerintah, itu proses yang memberi solusi bersama," jelas dia.

Dengan demikian, jika pemerintah melakukan pembayaran utang kepada BUMN, maka hal itu dapat mendukung BUMN agar bisa tetap melayani publik. "Dan tentu dengan segala kerendahan hati, utang yang memang kita tagihkan kepada pemerintah saat ini sangat amat diperlukan untuk kami dari pada kementerian BUMN dan BUMN terus menjaga pelayanan kepada publik,” tutur dia.

Dalam rapat itu, Komisi VI DPR RI memberikan persetujuan atas usulan besaran penyertaan modal negara (PMN) untuk tujuh BUMN sebesar Rp 23,65 triliun, sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemi covid-19.

Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menyatakan besaran yang disepakati tersebut akan disampaikan ke Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dengan rincian PMN untuk PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 7,5 triliun, yang akan digunakan untuk pembiayaan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Kemudian, Rp 1,5 triliun bagi PT Permodalan Nasional Madani (Persero) yang digunakan untuk menjaga keberlangsungan program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar), khususnya bagi kelompok wanita prasejahtera.

Kemudian PMN untuk PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau ITDC sebesar Rp 500 miliar, yang diperuntukan untuk pengembangan infrastruktur di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Selain itu, untuk Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) untuk meningkatkan kapasitas penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui penguatan modal pada PT Askrindo dan PT Jamkrindo dalam rangka pemulihan pelaku usaha yang terkendala dampak Covid-19.

“Sesuai dengan penugasan dari pemerintah dengan PMN sebesar untuk Bahana Pembinaan Usaha Indonesia sebesar Rp 6 triliun," kata Aria. Selanjutnya bagi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Rp 4 triliun untuk investasi yang tertunda karena keterbatasan dana, serta tambahan investasi dan modal kerja dalam meningkatkan produksi dan profitabilitas perusahaan.

Lalu, PMN untuk Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) sebesar Rp 650 miliar untuk membantu likuiditas perusahaan dan mempertahankan keberlangsungan bisnis perusahaan. Terakhir PMN untuk PT KAI (Persero) Rp 3,5 triliun untuk mendanai biaya operasional.

Kendati begitu, Aria Bima mengatakan persetujuan usulan PMN pada BUMN untuk 2020 diberikan dengan lima catatan di antaranya penggunaan PMN yang membutuhkan pengadaan barang dan jasa, agar mengutamakan produk-produk dan penyedia jasa dari dalam negeri.

 

Setuju Pencairan Utang

Dalam rapat tersebut, Komisi VI DPR menyetujui usulan dan besaran pencairan utang pemerintah kepada sembilan BUMN. "Komisi VI DPR RI menyetujui besaran pencairan utang pemerintah pada BUMN tahun anggaran 2020 untuk disampaikan ke Badan Anggaran DPR RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima.

Dalam paparannya, Wakil Ketua Komisi VI RI itu menyampaikan bahwa dengan demikian pemerintah perlu membayar utang kepada sembilan BUMN, antara lain PT Hutama Karya sebesar Rp 1,88 triliun, kemudian kepada PT Wijaya Karya sebesar Rp 59,91 triliun, PT Waskita Karya sebesar Rp 8,94 triliun, dan PT Jasa Marga sebesar Rp 5,02 triliun.

Pencairan utang pemerintah kepada empat BUMN karya ini sebagian besar diperuntukkan untuk kekurangan pembayaran pemerintah terhadap pembelian lahan dan kekurangan penggantian pembebasan lahan proyek jalan tol.

Selain itu, pemerintah juga perlu melunasi utangnya kepada PT Kereta Api Indonesia sebesar Rp 257,8 miliar, PT Pupuk Indonesia sebesar Rp 5,75 triliun, Perum Bulog sebesar Rp 566,3 miliar. Dua BUMN lainnya yang meminta pencairan utang dari pemerintah yakni PT Pertamina sebesar Rp 45 triliun dan PT PLN sebesar Rp 48,46 triliun. 

Editor : Nasori (nasori@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN