Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri BUMN Erick Thohir (kedua kanan) bersama Pendiri IDN Media Winston Utomo (kanan) dan William Utomo (kiri), serta Uni Lubis dari IDN Times saat membuka Indonesia Millenial Summit 2020, di Jakarta, Jumat (17/1/2020). Acara selama dua hari tersebut mengangkat tema Shaping Indonesias Future yang menghadirkan lebih dari 60 pembicara dari berbagai kalangan di bidang ekonomi, olahraga, budaya, sosial, agama hingga millenial. Foto: BeritasatuPhoto/Defrizal

Menteri BUMN Erick Thohir (kedua kanan) bersama Pendiri IDN Media Winston Utomo (kanan) dan William Utomo (kiri), serta Uni Lubis dari IDN Times saat membuka Indonesia Millenial Summit 2020, di Jakarta, Jumat (17/1/2020). Acara selama dua hari tersebut mengangkat tema Shaping Indonesias Future yang menghadirkan lebih dari 60 pembicara dari berbagai kalangan di bidang ekonomi, olahraga, budaya, sosial, agama hingga millenial. Foto: BeritasatuPhoto/Defrizal

KASUS JIWASRAYA DAN ASABRI

Erick Mengaku Sering Dapat Ancaman

Sabtu, 18 Januari 2020 | 21:04 WIB
Triyan Pangastuti ,Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku sering mendapatkan ancaman setelah mencuatnya permasalahan di dua perusahaan asuransi BUMN, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero). Menurut dia, ada beberapa pihak yang tidak menyukai langkah kebijakan yang diambilnya dalam membenahi BUMN yang bermasalah.

(Ancaman) sudah menjadi makanan sehari-hari, apalagi ada (kasus) Jiwasraya dan Asabri,” kata Erick saat menjadi pembicara dalam acara Indonesia Millennial Summit 2020 di Jakarta, Jumat (17/1). Meski enggan menjelaskan secara detail bentuk ancaman yang diterimanya, Erick menegaskan bahwa ancaman tersebut tidak menyurutkan langkahnya dalam memperbaiki BUMN. Dia berdoa kepada Tuhan agar diberi kekuatan.

“Tapi kita lillahi ta’ala saja, kerja yang terbaik saja,” kata Erick.

Mantan Ketua Tim Kampanye pasangan Jokowi dan Maruf Amin itu mengaku sejak dilantik hingga saat ini, fokus bersih-bersih perusahaan- perusahaan BUMN dari praktik mafia dan korupsi. Ia tidak mau puluhan perusahan BUMN selalu rugi sehingga terus mendapat suntikan dana dari negara.

Dia tidak tahu apakah karena aksinya itu lalu sering mendapat ancaman. Dia hanya bertekad akan terus memberikan yang terbaik bagi negara ini. “Ketika diberikan amanat seperti ini, kita jadi yang terbaik aja,” tegas Erick Thohir.

Kantor Pusat PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
Kantor Pusat PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Terkait kasus Asabri dan Jiwasraya, Erick mengungkapkan kondisi keuangan keduanya stabil. Pemerintah menjamin dana nasabah yang tersimpan di kedua asuransi tersebut.

Untuk penyimpangan atau praktek kotor, dia menyerahkan ke aparat penegak hukum untuk menindak.

“Biar proses itu berjalan sesuai dengan aturannya dan domain hukum bukan di Kementerian BUMN. Kalau kami kan lebih ke korporasinya,” tutup Erick Thohir.

Di sisi lain, ia mengaku lebih senang menjadi seorang pengusaha ketimbang menjadi menteri. “Lebih bebas (jadi pengusaha) dan tentu juga kalau bicara kontribusi masyarakat ya sebenarnya sama juga. Cuma memang yang membedakan kebijakan lebih besar, impact full (dampak penuh) ke masyarakat (jadi menteri),” ungkapnya.

Sebelumnya, Erick Thohir mengatakan, untuk saat ini kondisi keuangan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) dalam keadaan aman dan stabil.

“Sudah kewajiban saya ketika Pak Menko Polhukam menginginkan laporan ya tentu saya sampaikan laporannya bahwa memang seperti yang saya sampaikan kondisi keuangan ASABRI stabil,” ujar Erick di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (16/1).

Logo Asabri
Logo Asabri

Adanya dugaan penyelewengan dana nasabah dan penurunan aset Asabari memiliki proses tersendiri, namun Erick tegaskan masih harus melakukan pembuktian, dan akan menyerahkannya kepada lembaga penegak hokum “Biar itu berjalan sesuai aturan dan tentunya domain penegak hukum bukan BUMN, kami lebih di korporasi,” jelas Erick.

Erick enggan mengomentari dugaan korupsi di Asabri sebesar Rp 10 triliun dan adanya dugaan adanya kerugian negara. Sebab, hal itu merupakan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kalau mengenai kerugian Negara kan bukan di kami. Pasti ada BPK, OJK. Tentu proses itu harus dijalani. Tetapi, yang penting bahwa prajurit, Polri dalam status yang baik dan aman,” katanya.

Modal Asabri Turun Rp 17 Triliun

Mahfud MD. Sumber: twitter
Mahfud MD. Sumber: twitter

Dalam kesempatan berbeda, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, dalam waktu satu tahun terjadi penurunan modal PT Asabri (Persero) sebesar Rp 17 triliun. Penurunan modal ini yang dilihat menjadi kerugian di PT Asabri.

“Saya tidak bilang kalau tidak ada (korupsi). Modalnya Asabri dalam satu tahun itu turun sekitar Rp 17,6 triliun,” ucap Mahfud MD saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (17/1).

Menurut dia, dana atau uang para prajurit TNI dan Polri yang disimpan di dalam Asabri dalam kondisi aman. Oleh karena itu, seluruh pihak yang menyimpan dana di Asabri seharusnya bisa merasa tenang.

“Prajurit, tentara, TNI, dan Polisi itu jangan khawatir karena uangnya enggak habis. Likuiditasnya menjamin mereka dibayar sesuai dengan waktu,” ucapnya.

Terkait ucapan Direktur Utama Asabri Sonny Widjaja yang sempat membantah tentang adanya dugaan korupsi dalam tubuh perusahaannya, Mahfud mengatakan, hal ini menjadi hak dari Sonny untuk menyampaikan pendapat. Tetapi Mahfud mengaku mendapat informasi dan laporan tentang adanya indikasi tindakan korupsi di Asabri dari sumber-sumber yang berkompeten.

“Polhukam itu tidak berusaha mencari itu, tapi mendapat laporan dan informasi dari sumber-sumber yang kompeten. Ya nanti biar polisi yang menindaklanjuti,” ucap Mahfud.

Adapun sebelumnya, Mahfud sempat mengatakan ada indikasi korupsi di Asabri dengan total nilai kerugian mencapai Rp 10 triliun.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah terkait untuk memperketat pengawasan di sektor keuangan sehingga kejadian serupa tak terulang kembali. “Ya, pengawasan dari sektor keuangan harusnya kita perkuat lagi sehingga mengurangi yang mencoba main-main (di sektor keuangan),” tutur Suahasil di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (17/1).

Sebelumnya, Sonny Widjaja mengatakan pihaknya menjamin dana para prajurit TNI dan Polri yang disimpan dalam kondisi aman. “Saya tegaskan, saya menjamin bahwa uang kalian yang dikelola Asabri aman aman, tidak hilang, dan tidak dikorupsi,” ucap Sonny.

Menurut Sonny, berita yang beredar tentang Asabri tidak benar dan sudah menjurus ke arah negatif serta berdampak membuat kegaduhan. Ia mengimbau seluruh pihak tenang dan tidak mudah terprovokasi. “Saya mengimbau agar kita tidak mudah terpengaruh dan terprovokasi dengan berita-berita tentang Asabri yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” ucap Sonny.

Kartika Wirjoatmodjo. Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu
Kartika Wirjoatmodjo. Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu

Sebelumnya, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan, kerugian yang dialami negara atas dugaan kasus korupsi PT Asabri lebih rendah dibanding PT Asuransi Jiwasraya. Meski begitu, Kementerian BUMN memastikan akan menelusuri dan melakukan tindakan tegas untuk mengetahui oknum yang terlibat serta bertanggung jawab atas (penurunan kinerja saham).

“Kerugiannya masih gedean Jiwasraya,” ujar Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (15/1).

Akan tetapi, ia enggan menjelaskan secara rinci data potensi kerugian. Sebab, untuk saat ini Kementerian BUMN tengah bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memeriksa keuangan Asabri secara keseluruhan.

Menurut dia, ada penurunan nilai por tofolio saham dan reksa dana secara signifikan. “Kami tadi review dengan BPKP dan komisaris kami akan melakukan tindakan-tindakan juga kami akan lihat siapa pihak yang bertanggung jawab, dan nanti pada saatnya kami umumkan sanksi dan proses seperti apa,” ujar Kartika.

Ia mengatakan, saat ini Kementerian BUMN masih akan melakukan review saham Asabri, tetapi ia menilai adanya kesamaan kasus Asabri dan Jiwasraya terkait permainan saham yang tidak bagus, namun proses penyelesaiannya akan berbeda karena Asabri merupakan asuransi sosial bukan asuransi umum.

“Intinya kami tadi review memang saham yang ada di Asabri seperti yang ditampilkan di medsos, ya mirip-mirip lah dengan Jiwasraya, jadi kami lihat ada semacam hubungan permainan saham di Jiwasraya dan Asabri” ungkapnya.

Beri Waktu Jiwasraya untuk Sembuh

Presiden Joko Widodo. Sumber: BSTV
Presiden Joko Widodo. Sumber: BSTV

Presiden Joko Widodo meminta agar masyarakat memberi waktu kepada pemerintah untuk memperbaiki kondisi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang sudah lama tidak sehat. “Sakitnya (Jiwasraya) sudah lama, jadi sembuhnya tidak sehari dua hari, berikan waktu kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan), Menteri BUMN, Menteri Keuangan untuk menyelesaikan ini. Kita ngomong apa yang membutuhkan waktu, tapi Insya Allah selesai dengan skema yang bisa ditanyakan ke menteri terkait,” kata Presiden Joko Widodo dalam acara diskusi dengan wartawan di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (17/1), seperti dilansir Antara.

Manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengakui tidak akan sanggup membayar polis nasabah yang mencapai Rp 12,4 triliun yang jatuh tempo mulai Oktober-Desember 2019 atau gagal bayar. Kesulitan keuangan ini disebabkan kesalahan investasi yang dilakukan oleh manajemen lama Jiwasraya.

PT Jiwasraya diketahui sudah merugi sejak 2006, namun catatan keuangan dibuat window dressing, sehingga tampak untung. Untuk menutupi kerugian, perseroan bahkan membeli saham- saham gorengan di pasar modal yang makin menambah kerugian. Atas kondisi tersebut, Presiden Jokowi ingin menjadikan peristiwa Jiwasraya menjadi momentum untuk mereformasi industri keuangan non bank baik asuransi maupun dana pensiun.

“Reformasi baik dalam sisi pengaturan, pengawasan, baik dari sisi risk management semuanya harus diperbaiki dan dibenahi tapi butuh waktu, gak mungkin setahun dua tahun,” ungkap Presiden.

Reformasi tersebut termasuk dengan melakukan revisi Undang-undang No 21 tahun 2011 tentang OJK. “Termasuk reformasi dari sisi permodalannya juga sehingga muncul kepercayaan dari masyarakat terhadap perusahaan asuransi kita. Artinya, bisa saja UU-nya juga direvisi karena UU Otoritas Jasa Keuangan itu 2011 sebelumnya diatur Bappepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan),” tambah Presiden.

Presiden pun memastikan uang nasabah akan dikembalikan. “Tidak ada target waktu, target saya yang penting selesai terutama nasabah-nasabah rakyat kecil,” ungkap Presiden.

Menteri BUMN Erick Thohir. Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu
Menteri BUMN Erick Thohir. Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menargetkan holdingisasi PT Jiwasraya (Persero) akan mulai dilakukan pada pertengahan Februari 2020. Dari pembentukan holding tersebut, Erick memperkirakan dapat mendatangkan dana segar sekitar Rp 1,5-2 triliun.

Lalu, pemerintah akan mencarikan investor untuk anak perusahaan Jiwasraya, yakni Jiwasraya Putra, untuk mendapat dana segar sebanyak Rp 1-3 triliun. Selanjutnya ada aset saham yang saat ini dideteksi valuasinya mencapai Rp 2-3 triliun untuk mendapatkan saving plan.

Selain holdingisasi, Erick juga akan melakukan restrukturisasi terhadap produk-produk Jiwasraya. Kasus Jiwasraya ini juga sudah masuk ke ranah hukum yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung sudah menetapkan lima orang tersangka yaitu Komisaris PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) Heru Hidayat, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Harry Prasetyo, mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Jiwasraya Syahmirwan.

Kelimanya seusai diperiksa pada Selasa (14/1) langsung ditahan di lima rutan yang berbeda. PT Asuransi Jiwasraya (Persero) telah banyak melakukan investasi pada aset-aset dengan risiko tinggi untuk mengejar keuntungan tinggi, di antaranya penempatan saham sebanyak 22,4% senilai Rp5,7 triliun dari aset finansial.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 5% dana ditempatkan pada saham perusahaan dengan kinerja baik, sisanya 95% dana ditempatkan di saham yang berkinerja buruk.

Selain itu, penempatan reksa dana sebanyak 59,1% senilai Rp 14,9 triliun dari aset finansial. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2% dikelola oleh manajer investasi dengan kinerja baik. Sementara 98% dikelola oleh manajer investasi dengan kinerja buruk.

Akibatnya, PT Asuransi Jiwasraya hingga Agustus 2019 menanggung potensi kerugian negara sebesar Rp 13,7 triliun. (b1/jn)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN