Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri BUMN Erick Thohir saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VI DPR RI dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Rabu (22/9). Foto: Investor Daily/Prisma Ardianto

Menteri BUMN Erick Thohir saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VI DPR RI dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Rabu (22/9). Foto: Investor Daily/Prisma Ardianto

Erick: Ada Indikasi Korupsi di Proyek Blast Furnace Krakatau Steel

Selasa, 28 September 2021 | 20:35 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan terdapat indikasi korupsi di tubuh PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yang mengakibatkan perseroan memiliki utang sebesar US$ 2 miliar atau Rp 28,58 triliun (asumsi kurs Rp 14.290 per dolar AS).

Ia menjelaskan, indikasi korupsi ini terdapat pada proyek pembangunan pabrik baja sistem tanur tinggi (blast furnace) yang memakan dana sebesar US$ 850 juta atau sekitar Rp 12,14 triliun.

"Krakatau Steel itu punya utang US$ 2 miliar, salah satunya karena investasi US$ 850 juta ke proyek blast furnace yang hari ini mangkrak. Ini hal-hal yang tidak bagus dan pasti ada indikasi korupsi," ujar Erick dalam webinar Bangkit Bareng, Selasa (28/9).

Adapun proyek pembangunan pabrik baja tersebut dimulai sejak 2012 dengan target mulai dioperasikan tahun 2015, namun pada akhirnya dinyatakan gagal di akhir 2019 lalu. Alhasil, dari proyek ini membuat utang Krakatau Steel menumpuk hingga mencapai US$ 2 miliar.

Dengan adanya indikasi korupsi pada perusahaan tersebut, Erick berjanji akan terus mengejar pihak-pihak yang telah merugikan perusahaan pelat merah dan menyelesaikan secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Kita akan kejar siapa pun yang merugikan, karena ini kembali bukannya kita ingin menyalahkan, tapi penegakan hukum kepada bisnis proses yang salah harus perbaiki," ungkapnya.

Tak hanya itu, seiring berjalannya waktu, Erick menyebut restrukturisasi Krakatau Steel berjalan dengan baik. Perusahaan melakukan restrukturisasi beberapa tahap. Pertama, Krakatau Steel membuat subholding untuk kawasan industri.

"Ini supaya integrasi air, listrik, lahan, dan lain-lain di kawasan industri itu dikelola secara profesional. Nantinya ini akan kita go public-kan, supaya ada funding baru untuk cicil utang US$ 2 miliar tadi," kata dia.

Kedua, perseroan juga sedang berupaya menegosiasikan dengan Posco Korea untuk kepemilikan saham di Krakatau Posco bisa meningkat, tidak lagi menjadi pemegang saham minoritas melainkan 50:50.

Menurutnya, sejauh ini sudah mulai terlihat bahwa kesepakatan kepemilikan saham 50% bisa tercapai. "Partnership dengan Posco ini yang sudah berlangsung baik selama 7 tahun ini, net income-nya itu positif. Kemarin sedang negosiasi untuk ada kesepakatan naik jadi 50:50 kepemilikan sahamnya. Sebenarnya mereka enggak mau juga boleh saja, tetapi inilah pendekatan B to B yang dilakukan kita secara profesional," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Utama Krakatau Steel, Silmy Karim menjelaskan tren meningkatnya utang dimulai di tahun 2011 sampai dengan 2018 dengan akumulasi utang mencapai Rp 31 triliun.

Menurutnya, utang disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah pengeluaran investasi yang belum menghasilkan sesuai dengan rencana. Proyek itu adalah blast furnance yang diinisiasi pada 2008.

“Proyek blast furnace diinisiasi pada tahun 2008 dan memasuki masa konstruksi pada tahun 2012, jauh sebelum saya bergabung di Krakatau Steel pada akhir tahun 2018. Manajemen saat ini sudah mendapatkan solusi agar fasilitas atau pabrik yang tadinya mangkrak bisa jadi produktif,” jelas Silmy Karim dalam keterangan tertulis, Selasa (28/9).

Ia menjelaskan, Krakatau Steel sudah memiliki dua calon mitra strategis untuk bekerja sama dalam proyek blast furnace. Bahkan satu calon sudah menandatangani Memorandum of Agreement (MOA) dengan Krakatau Steel.

“Satu mitra lagi sudah menyampaikan surat minat untuk bekerja sama dalam hal blast furnace. Artinya sudah ada solusi atas proyek blast furnace. Kita targetkan kuartal ketiga 2022 akan dioperasikan,” lanjut Silmy.

Menurutnya, pengoperasian blast furnace nantinya akan menggunakan teknologi yang memaksimalkan bahan baku dalam negeri yaitu pasir besi. Penggunaan pasir besi ini akan menghemat biaya produksi dan menurunkan impor bahan baku dari luar negeri yaitu iron ore.

Silmy menegaskan bahwa semua upaya yang dilakukan ini didukung dengan manajemen yang bebas korupsi di mana Krakatau Steel sudah menerapkan ISO 37001:2016 sejak Agustus 2020 sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan KKN karena merupakan standar internasional yang dapat digunakan semua yurisdiksi serta dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen yang sudah dimiliki Krakatau Steel saat ini.

“Kaitan adanya indikasi penyimpangan/korupsi di masa lalu tentu menjadi perhatian manajemen. Fokus saya ketika bergabung adalah mencarikan solusi dan melihat ke depan agar Krakatau Steel bisa selamat terlebih dahulu,” ungkap Silmy.

Kendati begitu, ia menegaskan bahwa akan terus melakukan pembenahan di seluruh lini dan aktivitas usaha. Adapun proses untuk membenahi Krakatau Steel merupakan usaha bersama dan membutuhkan waktu setidaknya tiga tahun untuk melihat hasilnya.

Bahkan manajemen baru Krakatau Steel berhasil melakukan restrukturisasi utang pada Januari 2020 sehingga beban cicilan dan bunga menjadi lebih ringan guna memperbaiki kinerja keuangan.

“Satu demi satu masalah di Krakatau Steel sudah kami atasi, perusahaan yang lama tidak untung, pabrik yang tidak efisien, maupun proyek yang belum selesai sudah banyak yang selesai dan sisanya sudah didapatkan solusinya,” pungkasnya.


 

Editor : Nurjoni (nurjoni@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN