Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menkeu Sri Mulyani

Menkeu Sri Mulyani

Estimasi Dana Otsus Papua-Papua Barat Hingga 2041 Capai Rp 234 Triliun

Selasa, 26 Januari 2021 | 17:45 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan, perpanjangan dana otonomi khusus (otsus) Papua dan Papua Barat hingga 2041 mencapai Rp 234,6 triliun.  Angka ini naik dua kali lipat dibandingkan dengan keseluruhan dana otsus Papua yang diberikan sejak tahun 2001 hingga 2021 sebesar Rp 101,2 triliun.

Proyeksi peningkatan dana otsus berdasarkan asumsi kenaikan Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai 3,02% per tahun berdasarkan rata-rata perkembangan pagu DAU selama sembilan tahun terakhir. Bahkan usulan dana otsus untuk Papua dan Papua Barat naik dari 2% menjadi 2,25% dari DAU nasional.

“Esitmasi kami 20 tahun kedepan apabila APBN dan estimasi kami 20 tahun ke depan apabila APBN dan DAU akan berkembang sesuai tren jangka panjang. Dana 20 tahun ke depan akan capai lebih dari Rp 234 triliun,” jelasnya dalam rapat kerja bersama Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Selasa (26/1).

Ia mengatakan estimasi dana otsus untuk 20 tahun yang meningkat juga bentuk komitmen pemerintah untuk mencapai pembangunan dan mengurangi kesenjangan di Papua dan Papua Barat, sehingga tercipta pemerataan dan perbaikan dari kesejahteraan.

Untuk mencapai DAU 3%, maka pemerintah akan akan mendorong peningkatan penerimaan perpajakan dan menjaga kesehatan APBN guna memenuhi kebutuhan anggaran tersebut.

“Kalau itu terjadi maka kita bisa transfer untuk dana otsus dalam 20 tahun ke depan,”jelasnya.

Di sisi lain, Kementerian Keuangan telah mengusulkan revisi untuk rencana perpanjangan dana otsus Papua dan Papua Barat  hingga 20 tahun kedepan dan usulan juga sudah disampaikan pemerintah kepada DPR melalui Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua. 

Kendati begitu, Menkeu menegaskan bahwa perkiraan dana otsus 20 tahun mendatang yang meningkat juga harus disertai dengan pembenahan dari sistem tata kelola, oleh karena itu ia mengusulkan penyaluran otsus Papua dan Papua Barat menggunakan skema block grant dan earmark berbasis kinerja.

"Tujuannya supaya setiap Rupiah otsus itu betul-betul terkait dengan hasil dan juga perlu adanya tambahan pembagi diantara provinsi serta pembinaan dan pengawasan dana otsus yang lebih kuat dan lebih reliable," jelasnya.

Bahkan diperlukan Peraturan Pemerintah (PP) untuk membangun tata kelola dana otsus untuk membangun sistem yang lebih baik. 

“Berbagai kelemahan bisa dilakukan perbaikan dan koreksi serta bangun sistem lebih baik yang bisa diikuti masyarakat Papua dari sisi transparansi bisa dipertanggungjawabkan akuntabilitas mengenai hasil dari otsus,”ujarnya.

Selain itu Menkeu mencatat bahwa dana otsus Papua dan Papua Barat cukup besar selama 20 tahun terakhir dengan total alokasi Otsus dan dana transfer infrastruktur mencapai Rp 138,65 triliun dari 2002-2021.

Selain itu, transfer keuangan dan dana desa (TKDD) dari 2005-2021 mencapai Rp702,3 triliun dan belanja kementerian/lembaga mencapai Rp251,29 triliun selama 2005-2021.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN