Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menko Perekonomian Darmin Nasuton saat membuka secara resmi pelaksanaan Jakarta Fair Kemayoran 2019 di panggung utama, Rabu (29/5/19). Foto: IST

Menko Perekonomian Darmin Nasuton saat membuka secara resmi pelaksanaan Jakarta Fair Kemayoran 2019 di panggung utama, Rabu (29/5/19). Foto: IST

Finalisasi Revisi Peraturan DNI Disiapkan

Nasori, Jumat, 19 Juli 2019 | 13:36 WIB

JAKARTA, investor.id--Pemerintah kembali menyiapkan finalisasi revisi peraturan daftar negatif investasi (DNI), yang pembahasannya telah tertunda lama. Langkah ini diambil untuk mendorong kegiatan penanaman modal di dalam negeri.

"Detailnya nanti saja, habis itu mau difinalkan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution seusai memimpin rapat koordinasi membahas daftar negatif investasi di Jakarta, Rabu (17/7) malam.

Darmin belum mau mengatakan secara jelas mengenai rancangan revisi DNI yang terakhir kali pembahasannya dilakukan pada akhir 2018.

Namun, ia memastikan arahan untuk menyiapkan revisi DNI ini terkait dengan pidato Presiden terpilih Joko Widodo mengenai Visi Indonesia pada Minggu (14/7). "Pada dasarnya iya, sesuai pidato," kata Darmin.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, revisi DNI ini dapat memberikan kepastian atas masuknya investasi dan tidak akan bertentangan dengan undang-undang.

"Perpres itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Kalau sudah ditulis misalnya dalam UU UMKM, ngapain ditulis lagi di DNI," kata dia.

Sebelumnya, Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan lima hal terkait Visi Indonesia, yang salah satu diantaranya, mencakup komitmen peningkatan investasi untuk membuka lapangan kerja.

"Jangan ada yang alergi terhadap investasi karena dengan cara ini lapangan pekerjaan akan terbuka sebesar-besarnya. Oleh sebab itu, yang menghambat investasi semuanya harus dipangkas," tegas Jokowi.

Dalam menanggapi arahan tersebut, Kemenko Perekonomian mulai mengevaluasi kembali efektivitas pelaksanaan paket kebijakan ekonomi yang telah diterbitkan hingga 16 jilid sejak September 2015.

Selain itu, evaluasi juga dilakukan kepada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS) yang diluncurkan sejak Juli 2018 untuk mempermudah perizinan usaha.

Wacana revisi DNI untuk mengatur kepemilikan asing dalam bidang usaha tertentu kembali muncul setelah hampir mendapatkan persetujuan di meja Presiden pada November 2018.

Finalisasi terakhir pada waktu itu adalah mengenai 49 bidang usaha yang keluar dari DNI dan lima bidang sektor UMKM tertutup bagi kepemilikan asing.

Regulasi mengenai DNI saat ini tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. (ns)

Sumber : ANTARA

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA