Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

FLPP Diharapkan Pulihkan Ekonomi Sektor properti

Senin, 23 Agustus 2021 | 16:49 WIB
Imam Mudzakir (imam_koran@investor.co.id)

JAKARTA, Investor.id-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen meningkatkan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendapatkan rumah melalui bantuan pembiayaan perumahan, salah satunya lewat kredit pemilikan rumah (KPR) berskema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Stimulan bantuan pembiayaan perumahan diharapkan terus menjadi salah satu pendukung pemulihan ekonomi di sektor properti. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna, dalam siaran pers, Senin (23/8/2021).

Menurut Herry, salah satu sektor yang paling berpengaruh terhadap ketahanan perekonomian Indonesia saat pandemi Covid-19 adalah properti, termasuk perumahan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor properti tetap tumbuh positif pada masa pandemi Covid-19.

Sempat tumbuh melambat pada triwulan II-2020 sampai triwulan I- 2021 dan mulai naik pada triwulan II-2021. “Hal ini disebabkan karena masih berjalannya stimulan pembiayaan perumahan khususnya bagi MBR," ujarnya.

Untuk itu, kata Herry, pemerintah akan memberikan insentif untuk berlangsungnya sektor properti. Terakhir Pemerintah memberikan insentif berupa bebas PPN 100% untuk pembelian rumah sampai Rp 2 miliar dan 50% untuk pembelian rumah dengan harga berkisar Rp 2-5 miliar sebagaimana diatur pada PMK No. 103/PMK.010/2021 tentang PPN atas penyerahan rumah tapak dan unit rusun yang ditanggung Pemerintah.

Terkait penyediaan perumahan di Indonesia, Herry mengatakan, terdapat tantangan yang cukup berat sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

“Di antaranya bagaimana kita meningkatkan rasio KPR dari saat ini 2,9% menjadi 4% pada tahun 2024. Kalau kita mengacu kepada negara tetangga, banyak yang rasionya sudah di angka dua digit,” tuturnya.

Sebagai dukungan terhadap program RPJMN tersebut, Herry menyatakan Kementerian PUPR akan terus menganggarkan dan memfasilitasi berbagai kebijakan untuk kemudahan memperoleh rumah bagi MBR melalui program bantuan perumahan antara lain FLPP, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Editor : Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN