JAKARTA, investor.id – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mendukung kebijakan pemerintah yang menyubsidi harga minyak goreng (migor) dengan menggunakan dana pungutan ekspor (PE) sawit yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Melalui upaya itu, harga migor diharapkan bisa ditekan sehingga inflasi tahun ini terjaga, di sisi lain pelaku usaha dan petani sawit tetap bisa merasakan dampak kenaikan harga komoditas perkebunan tersebut.
Ketua Bidang Luar Negeri Gapki Fadhil Hasan mengatakan, Gapki mendukung kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk stabilisasi harga migor. Selama pemerintah bisa mengendalikan harga maka pengusaha tetap mendukung karena tujuannya memang untuk menekan inflasi.
“Dana subsidi yang bersumber dari dana PE sawit memang pas (digunakan), semoga harga migor kembali stabil,” ujar dia ketika dihubungi Investor Daily di Jakarta, Senin (10/1).
Kenaikan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di pasar global merupakan kondisi yang langka sehingga momentum ini harus dimanfaatkan produsen dan petani.
Wakil Ketua Umum Gapki Togar Sitanggang sebelumnya mengatakan, fakta menarik dari kenaikan harga CPO adalah menanjaknya harga migor yang menyebabkan tingginya inflasi. Di Bursa Rotterdam, harga CPO sejak awal Januari hingga saat ini tetap bertahan di atas US$ 1.300 per ton.
“Kenaikan harga CPO membuat devisa negara bertambah, di sisi lain inflasi harus tetap dijaga. Ini tantangan, apa yang mesti dilakukan,” kata dia.
Indonesia mempunyai ribuan produsen CPO, puluhan produsen migor, dan ribuan distributor. Permasalahan utama yang tidak bisa dikontrol adalah distributor, inilah yang harus diawasi agar harga migor bisa stabil.
Terkait tingginya harga migor, jelas Togar, Gapki meminta agar pemerintah bisa membuat regulasi yang bisa menjaga inflasi namun jangan sampai mengorbankan produsen CPO. Sebab, kenaikan harga CPO saat ini merupakan hal sangat langka dan harus dimanfaatkan momentumnya. Perusahaan atau produsen CPO memang diuntungkan dengan kenaikan harga CPO, tetapi sebenarnya yang paling merasakan dampaknya adalah petani.
“Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan semua, produsen maupun konsumen. Kebijakan harus lebih adil, konsumen tidak dirugikan dan produsen CPO juga aman,” ungkap dia.
Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (Paspi) Tungkot Sipayung mengatakan, upaya paling realistis untuk menekan harga migor di pasar domestic secara teknis adalah melakukan operasi pasar (OP) atau memberikan subsidi harga pada komoditas migor dengan menggunakan dana sawit (PE sawit yang dikelola BPDPKS).
“Untuk subsidi dari dana sawit, aturan terkait tugas BPDPKS memang boleh ya, tapi idealnya jangan semua disubsidi, subsidi hanya berlaku untuk migor yang digunakan oleh UKM (usaha kecil menengah) dan kelompok menengah ke bawah, harus bisa tepat sasaran,” jelas Tungkot.
Tungkot memperkirakan, pemberian subsidi pada 10% kebutuhan migor setiap bulannya mampu menormalkan harga yang sudah setahun terakhir terus menunjukkan tren kenaikan seiring melonjaknya harga CPO global. Konsumsi migor nasional per bulan sekitar 300 ribu ton.
Masih Tinggi
Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, harga migor di pasaran masih tinggi. Rata-rata nasional harga migor curah pada Senin (10/1) mencapai Rp 18.650 per kilogram (kg) atau naik 0,54% dari Selasa (4/1) sebesar Rp 18.550 per kg.
Khusus di DKI Jakarta, harga migor curah pada Senin (10/1) mencapai Rp 20.650 per kg atau tidak mengalami perubahan sejak Selasa (4/1). Harga migor curah di DKI Jakarta pada 30 Agustus 2020 masih Rp 13.350 per kg, pada 30 Maret 2021 menjadi Rp 15.150 per kg, pada 30 Mei 2021 sebesar Rp 16.150 per kg, pada 30 Agustus 2021 sebesar Rp 17.250 per kg, pada 30 Oktober 2021 sebesar Rp 19.000 per kg, dan pada 29 Desember 2021 menembus Rp 20.500 per kg.
Kementerian Perdagangan dan perusahaan migor, juga Kementerian BUMN melalui PTPN Group, dan sejumlah pihak telah melakukan OPuntuk mengintervensi harga komoditas itu. Harga migor saat ini telah jauh melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan Rp 11 ribu per liter.
Pada Rabu (5/1), pemerintah telah memutuskan menyediakan migor kemasan sederhana dengan harga Rp 14 ribu per liter pada periode Januari-Juni 2022 sebanyak 1,2 miliar liter dan akan dievaluasi pada Mei untuk dilanjutkan atau sebaliknya. Kebutuhan anggaran Rp 3,6 triliun untuk menutup selisih harga dan pajak pertambahan nilai (PPN), pemerintah menginstruksikan BPDPKS menyediakan dana tersebutyang bersumber dari PE sawit. Saldo akhir BPDPKS pada akhir 2021 diperkirakan Rp 71 triliun. (tl)
Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)
Sumber : Investor Daily
Berita Terkait
