Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pembangunan rumah bagi ASN di Palembang. Foto: PUPR

Pembangunan rumah bagi ASN di Palembang. Foto: PUPR

Gemuruh Rumah Berbasis Komunitas

Minggu, 17 November 2019 | 10:49 WIB
Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id  – Kini, sebanyak 24 komunitas masyarakat mengajukan permohonan bantuan perumahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Karena itu, Kementerian PUPR melakukan monitoring terkait kesiapan dan usulan lokasi pembangunan perumahan komunitas yang tersebar di 11 provinsi tersebut.

“Dari hasil pendataan yang kami laksanakan, setidaknya sudah ada 24 komunitas masyarakat yang mengajukan permohonan bantuan perumahan berbasis komunitas,” ujar Direktur Rumah Umum dan Komersial (RUK) Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Mochammad Yusuf Hariagung, dalam siaran pers di Jakarta, belum lama ini.

Yusuf menjelaskan, pada 2020 kebijakan penyediaan perumahan berbasis komunitas akan menjadi salah satu fokus kebijakan dalam program perumahan pemerintah. Tujuannya adalah untuk membangun dan menguatkan swadaya masyarakat dalam membangun perumahan yang partisipatif dan inklusif.

Berdasarkan data yang ada di Direktorat Rumah Umum dan Komersial Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, 24 komunitas yang mengajukan permohonan berasal dari berbagai latar belakang. Beberapa komunitas tersebut antara lain buruh tani kopi, petugas kebersihan kota, pedagang kaki lima (PKL), masyarakat berpenghasilan rendah, buruh tani. Selain itu ada juga komunitas tukang bakso cuanki, tukang temped an tahu, pekerja rokok tembakau, makanan dan minuman, nelayan, guru honrere, penarik bentor, porter, supir taksi, pedagang buah, tukang cukur, buruh kelapa petani garam, dan rumput laut.

Untuk mendorong kesiapan lokasi pembangunan rumah komunitas tahun depan, imbuh Yusuf, pihaknya telah menerjunkan tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi ke lapangan. Hal itu dilakukan untuk koordinasi dengan pemerintah daerah serta perwakilan komunitas.

Selain itu, tambah dia, Kementerian PUPR juga ingin memastikan kesiapan lahan, administrasi serta perijinan pembangunan. Saat ini, proses pembangunan rumah komunitas juga telah berlangsung seperti rumah komunitas tukang cukur di Kabupaten Garut, Jawa Barat dan rumah komunitas guru honorer di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.

“Setidaknya ada 22 lokasi dengan luas lahan mencapai 214,95 hektare yang disiapkan sebagai lokasi pembangunan rumah komunitas tersebut,” ujar Yusuf.

Lokasinya, jelas dia, tersebar di beberapa provinsi seperti Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Nusa Tenggara Timur. Dari luas lahan tersebut, setidaknya bisa dibangun sebanyak 7.473 unit rumah komunitas.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN