Menu
Sign in
@ Contact
Search
Blended Finance Seminar and Knowledge Exchange yang digelar di Jakarta, Kamis 29 September 2022. (Dok. B20)

Blended Finance Seminar and Knowledge Exchange yang digelar di Jakarta, Kamis 29 September 2022. (Dok. B20)

Genjot Blended Finance untuk Infrastruktur dan Transisi Energi

Selasa, 4 Oktober 2022 | 15:25 WIB
Jayanty Nada Shofa (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id - Blended finance bisa menjadi solusi untuk mempercepat pembangunan proyek infrastruktur untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan transisi energi, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Pesan inilah yang digaungkan oleh Business 20 (B20) Finance & Infrastructure Task Force (F&I TF). 

Dana di dunia sebenarnya melimpah ruah. Namun yang jadi pertanyaan adalah bagaimana memobilisasi dana tersebut ke proyek infrastruktur untuk pembangunan berkelanjutan, apalagi mengingat terbatasnya anggaran pemerintah. Sebagai informasi, skema blended finance menggabungkan anggaran negara dengan sumber pendanaan lainnya baik itu sektor swasta, filantropi, dan lain-lain.

Menurut Chair B20 F&I TF dan CEO Indonesia Investment Authority (INA) Ridha Wirakusumah, institutional asset global bisa melebihi $120 triliun pada tahun 2025. Belum lagi $120 triliun dari high-net-worth individuals dan $100 triliun dari kelompok mass affluent. Jika dijumlahkan, angka itu sudah lebih dari cukup untuk menutup kebutuhan kesenjangan infrastruktur di dunia yang diperkirakan mencapai $14,9 triliun pada 2040.

“Masalahnya, dana ini kesulitan masuk ke proyek infrastruktur yang siap diinvestasikan. Penambahan kekayaan kini terjadi begitu cepat. Tetapi, pertanyaannya, bagaimana kita memobilisasi kekayaan dan modal ini untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur, khususnya di negara berkembang,” ungkap Ridha saat membuka Blended Finance Seminar and Knowledge Exchange yang digelar di Jakarta, Kamis (29/9).

“Untuk itu, B20 F&I TF mendorong peningkatan akses ke sumber pembiayaan yang terjangkau dan sesuai untuk infrastruktur,” imbuh Ridha.

Sementara itu, B20 Chair Shinta Kamdani menekankan blended finance dapat membantu negara berkembang untuk transisi ke energi hijau. Sebagaimana diketahui, negara-negara maju tidak menepati janjinya menyediakan bantuan $100 miliar bagi negara berkembang untuk mengatasi perubahan iklim. 

“B20 Indonesia berharap skema blended finance dapat berperan dalam menyalurkan peluang pembiayaan untuk berbagai proyek infrastruktur hijau dan transisi energi,” kata Shinta.

Rekomendasi Kebijakan

Adapun salah satu rekomendasi kebijakan B20 F&I TF terkait blended finance adalah peningkatan dukungan sektor publik untuk memobilisasi commercial finance untuk proyek infrastruktur. 

“Saat ini, bank pembangunan multilateral (multilateral development bank) telah memobilisasi modal untuk infrastruktur. Tetapi, mereka sebenarnya juga bisa memainkan peran lebih signifikan dalam structuring dan implementasi blended finance, sehingga mobilisasi dana swasta dapat lebih ditingkatkan. Bank pembangunan multilateral serta development finance institution perlu memprioritaskan ini,” ungkap Radju Munusamy selaku perwakilan B20 F&I TF Policy Manager & Partner PwC Indonesia.

Namun, Radju menegaskan blended finance bukan magic bullet atau solusi sederhana untuk menarik dana swasta ke proyek infrastruktur. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana kita mematangkan persiapan proyek infrastruktur tersebut agar lebih menarik di mata investor.

Lebih lanjut, Radju juga menekankan pentingnya kebijakan oleh sektor publik yang bertujuan untuk meningkatkan kelayakan dari proyek infrastruktur tersebut. Hal ini termasuk mengatasi hambatan investasi yang di antaranya meliputi alokasi pendapatan dan risiko yang tidak jelas dan tidak menarik secara komersial.

Tantangan Blended Finance

Sementara itu, CEO Convergence Blended Finance Joan Larrea memaparkan empat tantangan blended finance. Pertama, dana yang diberikan donor biasanya tidak memiliki strategi khusus untuk blended finance ini. Kedua, minimnya data yang menjelaskan progres atau hasil dari blended finance yang telah diberikan sebelumnya.

“Ketiga, sisi lokal yang cenderung ‘diam’. Kita perlu melihat lebih banyak lagi pemain dalam negeri baik dari pemerintah maupun sektor swasta. Tantangan keempat blended finance adalah perihal standarisasi. Kita terlalu banyak transaksi yang didesain khusus dari pada (transaksi, red) yang baku,” jelas Joan.

SDG Indonesia One

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) lewat special mission vehicle (SMV) PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) membentuk platform blended finance yakni SDG Indonesia One. 

Menurut Public Financing & Project Development Director PT SMI Faaris Pranawa, per September 2022, SDG Indonesia One telah memperoleh pendanaan sebesar $3,2 miliar dari 35 mitra. Dari komitmen tersebut, $900 juta siap disalurkan ke proyek.  

“Jika berbicara soal proyek infrastruktur atau energi baru terbarukan, tahap pengembangan proyek masih menjadi sebuah isu. Dengan blended finance, kami bisa mengakses hibah dan bantuan teknis dari donor dan filantropi. Dengan mengakses pendanaan tersebut, kita bisa membantu pemilik proyek atau pemerintah kota untuk mematangkan persiapan proyeknya dan mendapatkan pembiayaan,” ungkap Faaris.

Editor : Jayanty Nada Shofa (JayantyNada.Shofa@beritasatumedia.com)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com