Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Listrik PLN. Foto ilustrasi: IST

Listrik PLN. Foto ilustrasi: IST

Genjot Proyek 35 Ribu MW, PLN Peroleh Pinjaman Rp 7,91 Triliun

Retno Ayuningtyas, Kamis, 19 Desember 2019 | 14:31 WIB

JAKARTA, investor.id – PT PLN (Persero) kembali memperoleh pinjaman sebesar Rp 7,91 triliun untuk mendanai Proyek 35 Ribu Megawatt (MW). Pinjaman ini diberikan oleh tujuh bank dalam negeri.

 

Pinjaman senilai Rp 7,921 triliun ini memiliki jangka waktu 10 tahun dan menggunakan dua skema. Rincinya, pinjaman dengan skema konvensional sebesar Rp 5,07 triliun dan skema Syariah Rp 2,84 triliun. Pemberian pinjaman ini ditandai dengan dilakukannya penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Jaminan Pemerintah untuk pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG).

 

Adapun pembiayaan dengan skema syariah diperoleh dari sindikasi PT Bank Mandiri Syariah (BSM) yang bertindak selaku agen sindikasi, PT Bank BNI Syariah (BNIS), PT Bank BRI Syariah (BRIS), dan PT Bank Permata Unit Usaha Syariah (Bank Permata UUS). Sementara pinjaman dengan skema konvensional diperoleh dari sindikasi PT Bank Negara Indonesia,Tbk (BNI) yang bertindak selaku agen sindikasi, PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk (BRI), dan PT Bank Mandiri, Tbk (Bank Mandiri).

 

Direktur Keuangan PLN Sarwono Sudarto menuturkan, pembiayaan dengan skema Syariah ini merupakan yang pertama kalinya mendapat jaminan pemerintah. Ini menjadi bukti nyata peran PLN serta wujud dukungan yang sangat besar dari Perbankan Syariah dan Pemerintah RI melalui Kementerian Keuangan untuk mendukung penyelesaian Program 35 Ribu MW sekaligus pengembangan keuangan syariah di Indonesia.

 

“Semua untuk membangun infrastruktur kelistrikan di daerah terpencil sehingga dapat meningkatkan Rasio Elektrifikasi dan menyejahterakan masyarakat. Kami berharap kerja sama ini akan terus berlanjut dengan lebih baik,” kata dia dalam keterangan resminya, Rabu (18/12) malam.

 

Dia menjelaskan, skema penjaminan pemerintah memiliki beberapa kelebihan. Pertama, skema ini akan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan sekaligus menurunkan cost of fund pinjaman karena risiko pembiayaan dari pihak perbankan menjadi lebih rendah. Selanjutkan, ada peningkatan portofolio Rupiah pada pinjaman PLN, serta memperbesar kemampuan perbankan nasional dalam mendanai pembangunan infrastruktur mengingat pembiayaan ini tidak dihitung dalam Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

 

Pendanaan yang diperoleh dengan skema konvensional akan digunakan untuk mendanai pembangunan satu PLTU dan 10 PLTMG. Beberapa diantaranya adalah PLTU Sulawesi Selatan - Barru 100 MW, PLTMG Kupang Peaker 40 MW, PLTMG Nias 25 MW, PLTMG Luwuk 40 MW, PLTMG Nunukan 10 MW, PLTMG Waingapu 10 MW, PLTMG Alor 10 MW, PLTMG Namlea 10 MW, PLTMG Dobo 10 MW, PLTMG Saumlaki 10 MW, dan PLTMG Serui 10MW.

 

Selanjutnya, pembiayaan dengan skema syariah akan digunakan untuk mendanai pembangunan satu PLTU dan tiga PLTMG. Keempat proyek ini adalah PLTU Lombok FTP 2 berkapasitas 100 MW, PLTMG Sumbagut 2 Peaker 250 MW, PLTMG Bangkanai-2 140 MW, dan PLTMG Lombok Peaker 130-150 MW.

 

Proyek pembangunan PLTU dan PLTMG ini bagian dari Program 35 Ribu MW yang dicanangkan pemerintah. Program ini tidak hanya meningkatkan ketersediaan listrik sampai ke daerah-daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, namun juga agar terdapat infrastruktur listrik yang mampu menghasilkan listrik dengan harga yang terjangkau.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA