Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kapal wisatawan merapat di kawasan Pianemo (Painemu) Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Foto: Investor Daily/DEFRIZAL

Kapal wisatawan merapat di kawasan Pianemo (Painemu) Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Foto: Investor Daily/DEFRIZAL

INDONESIA PERLU DORONG WISMAN PREMIUM

Hambatan Regulasi Wisata Raja Ampat Harus Dicabut

Tri Listyarini/Eva Fitriani, Sabtu, 22 Februari 2020 | 22:52 WIB

JAKARTA , investor.id – Hambatan regulasi dari Dinas Pariwisata Raja Ampat harus segera dicabut, karena Indonesia perlu mendorong wisatawan asing premium agar target devisa bisa dicapai di tengah tekanan dampak virus korona. Raja Ampat merupakan salah satu destinasi wisata favorit kalangan turis kaya yang biasa menggunakan kapal pesiar, namun kini terhambat regulasi baru yang antara lain mewajibkan pembayaran deposit hingga Rp 1 miliar per trip.

Regulasi yang menghambat itu perlu segera direvisi karena merugikan pariwisata lokal maupun nasional. Pemda dan pemerintah pusat harus duduk bersama dengan kalangan operator kapal, wisatawan, hingga pelaku bisnis biro perjalanan untuk merumuskan kembali regulasi yang baik bagi semua pihak.

Pengamat pariwisata Asnawi Bahar menuturkan, Surat Edaran No 800/003/DISPAR-RA/2020 diterbitkan Dinas Pariwisata Raja Ampat menyusul terjadinya kerusakan terumbu karang tahun lalu karena tertabrak kapal.

“Aturan tersebut memang bisa untuk pencegahan agar kejadian kerusakan terumbu karang di Raja Ampat tidak terulang, tetapi kurang tepat karena tentu akan berdampak negatif pada pariwisata Indonesia, tidak hanya Raja Ampat. Apalagi juga ada virus korona, semua trip atau perjalanan kapal pesiar ke Raja Ampat batal.

Untuk itu, perlu pertemuan antara operator kapal pesiar dengan Pemda Raja Ampat dan pemerintah pusat, operator kapal pesiar harus diajak duduk bersama membicarakan aturannya,” kata Asnawi Bahar yang juga mantan ketua umum Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita), Jakarta, Jumat (21/2).

Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Didin Junaedi. Foto: sp.beritasatu.com
Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Didin Junaedi. Foto: suarapembaruan

Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Didien Junaedy menuturkan, Surat Edaran (SE) No 800/003/DISPAR-RA/2020 tentang Operasional Kapal Wisata di Raja Ampat yang dikeluarkan Dinas Pariwisata Raja Ampat tertanggal 10 Januari 2020 tersebut dipastikan resmi.

Namun demikian, hal ini tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah RI yang sudah berjanji memberikan insentif kepada kalangan terkait pariwisata yang terdampak mewabahnya virus korona dari Tiongkok, seperti untuk maskapai penerbangan. Harapannya, harga tiket pesawat bagi para turis premium bisa didiskon dan mendorong berkunjung ke Indonesia.

Didien Junaedy mengatakan, di tengah mewabahnya virus korona di Tiongkok dan sejumlah Negara kemungkinan besar memang berdampak pada penurunan arus wisatawan asing ke Indonesia. Namun demikian, Indonesia masih bisa mengejar target devisa wisata sebesar US$ 21 miliar tahun ini apabila mampu mengambil wisatawan dengan market premium (wisata premium). Mereka adalah wisatawan asal Eropa, Amerika Serikat (AS), Rusia, dan Timur Tengah, atau wisatawan dari negara di luar itu yang berencana mengunjungi Tiongkok namun gagal karena virus korona.

“Itu bisa dilakukan kalau pemerintah kita bisa memberikan insentif buat mereka, berupa diskon tiket transportasi (pesawat) dan tiket hotel (penginapan). Bukan malah dipermahal,” papar Didien.

Oleh karena itu, pemerintah harus banyak berkoordinasi dengan para agen wisata, agen penjualan tiket, dan berbagai pihak terkait untuk mendorong datangnya wisatawan asing (wisman) premium tersebut. Jangan justru mempersulit atau menghambat.

“Sekarang bukan saatnya mengejar kuantitas tapi kualitas. Tidak masalah jumlah wisatawan asing kita tidak sampai 20 juta kunjungan tahun ini, 10 juta cukup, tapi kalau wisatawan premium kan spending-nya minimal US$ 2.000, berarti bisa US$ 20 miliar lebih atau sesuai target. Kalau wisatawan biasa paling hanya US$ 1.000 per kunjungan,” ujar Didien kepada Investor Daily, Jakarta, Jumat (21/2). (ant/b1/sp/sumber lain/en)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN