Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Foto: huimas BKPM

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Foto: huimas BKPM

Hantu Berdasi Jadi Tantangan Investasi Mangkrak

Triyan Pangastuti, Kamis, 20 Februari 2020 | 14:16 WIB

JAKARTA, investor.id – Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan investasi mangkrak tahun 2019 yang ditemukan sebesar Rp 708 triliun.

Hingga kini BKPM, baru berhasil mengeksekuai sebesar Rp 189 triliun, masalah ini disebabkan oleh arogansi sektoral antara Kementerian/Lembaga (K/L), tumpang tindih aturan pusat dan daerah serta masalah di lapangan.

"Banyak masalah 'hantu' di lapangan, 'hantu-hantu' berdasi yang ganggu investasi. Ini dapat diselesaikan oleh orang-orang yang pernah menjadi bagian dari kelompok itu. Karena saya pernah tahu itu, maka saya bisa selesaikan," jelas dia dalam Rakornas Investasi di Jakarta, Kamis (20/2).

Bahlil mengatakan bahwa penyelesaian masalah investasi, tak hanya cukup melalui pendekatan regulasi di lapangan, tetapi masalah di lapangan justru lebih banyak.

Kemudian hambatan investasi mangkrak juga terkait pemberian cap atau stempel ini sebenarnya hambatan yang sederhana, namun sangat mengganggu. Menurut dia, ketika kepala daerah sudah menandatangani izin tapi staf yang mengurus stempel tidak ada maka harus menunggu waktu lagi.

"Gubernur, Bupati, Walikota, saya tahu mereka ini baik tapi kadang-kadang suratnya sudah diteken, cap suratnya belum datang, staf pegang cap surat. Jadi kewenangan pemegang cap surat dengan bupati yang teken surat kadang-kadang sama. Ini problemnya," kata dia.

Selain itu, investasi mempunyai peran penting bagi pertumbuhan ekonomi, dimana investasi dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan berimbas pada kepastian pendapatan dan peningkatan konsumsi masyarakat.

Adapun sebagai tindak lanjut Inpres No 7/2019 dalam rangka percepatan kemudahan berusaha, saat ini telah ada pejabat penghubung K/L yang ditempatkan di BKPM.

Sehingga setelah perusahaan memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), investor tidak perlu tawaf ke K/L untuk mendapatkan notifikasi, termasuk urusan insentif fiskal seperti Tax Holiday, Tax Allowance, dan pembebasan bea masuk impor barang modal.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN