Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Wilayah Kerja (WK) Rokan. Foto: dok. SKK Migas

Wilayah Kerja (WK) Rokan. Foto: dok. SKK Migas

Hanya PLN yang Bisa Pasok Listrik ke Blok Rokan

Jumat, 9 April 2021 | 15:33 WIB
Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

JAKARTA, Investor.id - Saat pengelolaan beralih ke Pertamina, Agustus 2021, Blok Rokan menjadi wilayah usaha PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Sebab, berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 634-12/20/600.3/2011, wilayah usaha PLN antara lain meliputi Riau, di mana Blok Rokan berada.

Demikian ditegaskan Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril, Jumat (9/4/2021). “Jadi, tidak ada badan usaha selain PLN yang berhak dan berwenang untuk melakukan kegiatan usaha penyediaan listrik di Blok Rokan. Hanya PLN,” tegas Bob.

Selain itu, Bob menuturkan, berdasarkan Permen ESDM 28 Tahun 2012, penyediaan listrik di Blok Rokan memang menjadi hak dan kewenangan PLN. Pasal 3 ayat (1), misalnya, menyebutkan, wilayah usaha dapat ditetapkan dalam dua hal. Pertama, wilayah tersebut belum terjangkau oleh pemegang wilayah usaha yang sudah ada. Kedua, pemegang wilayah usaha yang sudah ada tidak mampu menyediakan tenaga listrik atau jaringan distribusi tenaga listrik dengan tingkat mutu dan keandalan yang baik.

“Nyatanya, wilayah ini sudah terjangkau oleh PLN. Selain itu, PLN mampu menyediakan listrik dan distribusi,” imbuh dia.

Sementara itu, berdasarkan Permen ESDM Nomor 39 Tahun 2018, permohonan izin usaha penyediaan tenaga listrik harus berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik antara pemohon dengan calon pemberi tenaga listrik. PLN sudah melakukan penandatanganan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dan Uap (PJBTLU) dengan Pertamina. PJBTLU antara Pertamina dan PLN sudah ditandatangani dan akan efektif pada Agustus 2021, bersamaan dengan berakhirnya pengelolaan Blok Rokan oleh PT Chevron Pacific Indonesia (CPI).

Perjanjian itu terbagi menjadi dua tahap. Pertama, tahap transisi selama tiga tahun, yaitu 2021-2024. Kedua, masa permanen, sejak 2024 hingga seterusnya. “Perjanjian jual beli tidak hanya listrik, tetapi juga uap,” lanjut Bob.

Masa transisi, kata dia, memang hanya tiga tahun. Waktu tersebut yang dibutuhkan PLN untuk menyambung sistem Sumatera yang akan menyuplai Blok Rokan pada masa permanen. PLN memastikan, suplai kepada Pertamina Hulu Rokan (PHR) dilakukan tanpa pemadaman.

Oleh sebab itu, lelang PLTGU NFC seharusnya tidak dilakukan. Sebab, setelah berakhir masa pengelolaan Blok Rokan oleh CPI, Energy Service Agreement (ESA) antara CPI dan PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara (MCTN) berakhir.

“Imbasnya, Chevron Standard Ltd (CSL) sebagai pemegang saham mayoritas MCTN tidak sepantasnya melakukan bidding terbuka penjualan saham MCTN dengan menggunakan jasa konsultan keuangan JP Morgan,” tegas Bob. 

Editor : Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN