Menu
Sign in
@ Contact
Search
Menkeu Sri Mulyani

Menkeu Sri Mulyani

Harga Komoditas Naik, PNBP SDA Diproyeksi Lampaui Target

Rabu, 3 Agustus 2022 | 11:46 WIB
Triyan Pangastuti (redaksi@investor.id)

JAKARTA, Investor.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapka kenaikan harga komoditas berimbas positif terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari Sumber Daya Alam. PNB sektor ini untuk tahun 2022 diprediksi melampaui realisasi 2021 sebesar Rp 149,5 triliun. Bahkan, angkanya bisa melampaui target dalam Perpres 98/2022.

Proyeksi ini didukung oleh meningkatnya harga komoditas seperti minyak dan gas bumi. Menurut dia, hingga semester I 2022, penerimaan PNBP SDA Migas tumbuh 86,8% (yoy) menjadi Rp 74,6 triliun. Capaian ini sudah memenuhi 53,6% dari target dalam Perpres 98/2022, dengan rincian minyak bumi sebesar Rp 66,1 triliun dan gas bumi Rp 8,4 triliun.

Baca juga: Platform Digital Dorong Penerimaan Negara Lewat Layanan Pembayaran Pajak Online

Sedangkan PNBP SDA non migas tercatat tumbuh 101,8% (yoy) atau Rp 40 triliun dan sudah memenuhi 45,8% dari target APBN dengan rincian minerba Rp 36,3 triliun dan Non Minerba Rp 3,7 triliun

"Tahun 2021, PNBP SDA mencapai Rp 149,5 triliun dengan pertumbuhan 53% (yoy). Namun di semester I 2022 PNBP SDA kita mencatatkan rekor luar biasa yakni Rp 114,6 triliun (PNBP SDA migas dan SDA Non migas), kenaikan jauh lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang sudah tumbuh 53 persen"tegasnya dalam Webinar Digitalisasi sebagai Sarana Pencegahan Korupsi di Jakarta Rabu (3/8).

Dengan capaian tersebut, Menkeu menegaskan bahwa peranan komoditas bagi perekonomian Indonesia sangat penting karena memberikan hasil pada penerimaan negara yang besar.

Oleh karena itu, SDA harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk mendukung kemakmuran rakyat. Hal ini telah tertuang dalam Undang Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 yang mengamanatkan bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dapat digunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat.

"Ini amanat harus dan terus menerus perlu dilakukan untuk konsisten oleh karena itu pemerintah dalam hal ini dikuasai oleh negara dilaksanakan pemerintahan setiap masa perlu lakukan langkah bangun sistem agar bumi air kekayaan alam bener bener digunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar besarnya,"tegasnya.

Di samping itu, pemerintah terus mengawal pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19 yang sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat yang tak hanya sisi kesehatan sosial dan ekonomi.

Baca juga:Menkeu-BI: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II Bisa di Atas 5%

"Kita perlu pulihkan agar kemiskinan menurun dan menuju single digit secara meyakinkan. Kita perlu pulihkan pertumbuhan ekonomi, kami perlu pulihkan untuk menciptakan kesempatan kerja jadi mereka yang kehilangan kesempatan kerja selama pandemi bisa pulih. Ini upaya luar biasa butuhkan resources luar biasa,"tuturnya.

APBN keuangan negara instrumen sangat penting untuk terus bangun fondasi transformasi digitalisasi Indonesia dalam masa pandemi semua Kementerian atau Lembaga (KL) anggaran turun, semua fungsi turun kecuali untuk tangani kesehatan penanganan pandemi dan tingkatkan bansos.

"Ini semua untuk membantu masyarakat terpukul selama pandemi serta belanja transformasi digital enggak dipotong justru ditingkatkan dalam periode pandemi 2020,"ucapnya.

Editor : Parluhutan (parluhutan@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com