Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Iskandar Simorangkir. Foto: youtube

Iskandar Simorangkir. Foto: youtube

Hindari Resesi, Pemerintah Andalkan Konsumsi Rumah Tangga

Rabu, 5 Agustus 2020 | 21:11 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir mengatakan, pemerintah akan mengoptimalkan komponen konsumsi rumah tangga. Sektor ini diharapkan akan menopang pertumbuhan ekonomi domestik sebab pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan belanja dari APBN saja.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan konsumsi rumah tangga mengalami kontraksi 5,51% pada kuartal II-2020. Dimana sektor ini menjadi penyumbang kontraksi terbesar 2,96%. Pada kuartal II-2020 komponen konsumsi rumah tangga yang penurunannya sangat dalam adalah restoran dan hotel yang terkontraksi 16,53% serta transportasi dan komunikasi terkontraksi 15,33%.  Komponen pakaian alas kaki dan jasa perawatannya yang terkontraksi 5,13%. Komponen makanan, minuman selain restoran mengalami kontraksi 0,71%.

“Di tengah-tengah permintaan global yang masih lemah dan ketidakpastian akan investasi masih tinggi. Maka kunci utama kita untuk bisa tidak jatuh ke resesi di kuartal ketiga yaitu mendorong konsumsi rumah tangga,” ucap Iskandar Simorangkir dalam konferensi  pers secara virtual, Rabu (5/8).

Ia menuturkan saat ini komponen belanja pemerintah paling maksimal berkontribusi terhadap 16% pertumbuhan ekonomi domestik. Pada kuartal II-2020 komponen konsumsi pemerintah terkontraksi mencapai 6,9%. Belanja pemerintah tidak bisa menjadi pendorong utama perekonomian.

Oleh karena itu pemerintah memprioritaskan pengembangan UMKM. Sebab UMKM memberikan kontribusi terhadap terhadap perekonomian itu 61%. Sedangkan dari sisi Ketenagakerjaan UMKM itu memberikan kontribusi 97%. Dalam program PEN pemerintah mendorong pengembangan UMKM.

“Dengan dengan terdorongnya UMKM nanti ke depan maka konsumsi yang menjadi bantalan ekonomi kita yang 56% itu bisa kita dorong lebih tinggi lagi.  Salah satu cara pemerintah untuk mendorong UMKM ini adalah memberikan penjaminan untuk kredit UMKM ini supaya usaha mereka tetap berjalan,” ucap Iskandar. 

Pemerintah baru saja menghapus pembatasan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke sektor non produksi atau perdagangan. Hal ini dilakukan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi di kuartal III dan IV-2020.  

“Upaya ini dilakukan dalam rangka untuk mendorong UMKM tadi sebagai bantalan ekonomi yang bisa menyerap tenaga kerja karena kita sadar dengan adanya pembatasan sosial jelas aktivitas ekonomi terhenti atau parsial sebagian terhenti, “ucap Iskandar.

Peningkatan laju perekonomian akan berimplikasi terhadap jumlah pemutusan hubungan kerja dan karyawan yang dirumahkan. Upaya mengurangi pengangguran bergantung terhadap kecepatan dari pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

“Untuk melihat ke depannya tentunya sangat tergantung realisasi program PEN kami belum bisa memperkirakan jumlah pengangguran dan kemiskinan kedepan,” ucap Iskandar.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN