Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi: Obligasi Negara Ritail/IST

Ilustrasi: Obligasi Negara Ritail/IST

Hingga Akhir Tahun, Kemenkeu Harus Terbitkan SBN Rp 900,4 T

Kamis, 2 Juli 2020 | 14:45 WIB
Gita Rossiana dan Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, nilai sisa penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang akan dilakukan pemerintah untuk menutup pembiayaan APBN 2020 hingga akhir tahun mencapai Rp 900,4 triliun. Namun, sebagian dari penerbitan SBN tersebut kemungkinan besar tidak bisa diserap pasar sehingga harus disiapkan skema lain.

Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Riko Amir mengatakan, sisa penerbitan akan dipenuhi melalui lima jalur yaitu lelang di pasar domestik, penerbitan SBN ritel dengan kisaran Rp 30 triliun hingga Rp 40 triliun, private placemnet, penerbitan SBN valuta asing (valas), dan skema khusus ke BI.

“Sisa penerbitan SBN sebesar Rp 900,4 triliun itu tidak semuanya (bisa) diserap market. Tentunya market tidak akan menyerap sebesar itu,” ujar Riko dalam diskusi Strategi dan Kebijakan Pembiayaan APBN 2020 untuk Akselerasi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) secara virtual, Kamis (2/7).

Riko memberikan gambaran, jika jadwal penerbitan atau lelang SBN Rp 900,4 triliun yang tersisa hanya 12 kali, maka setidaknya perlu penyerapan dana dari pasar dalam kisaran Rp 70-75 triliun per lelang. “Market kita tahun lalu (rata-rata) hanya menyerap Rp 20 triliun hingga Rp 30 triliun untuk setiap lelang mingguan. Sehingga, kami memperkenalkan SBN skema khusus yang dibeli Bank Indonesia,” ujar dia.

Menurut Riko, pemerintah mengandalkan penerbitan SBN untuk pembiayaan anggaran karena defisit APBN yang melebar hingga menjadi Rp 1.039,2 triliun atau setara 6,34%. Angka ini telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020.

Kenaikan defisit ini sejalan dengan peningkatan anggaran penanganan pandemi Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadi Rp 695,2 triliun. “Untuk merespons kebutuhan penanganan pandemi covid-19, tidak hanya Indonesia yang melakukan pelebaran defisit. Hampir semua negara melakukan stimulus fiskal,” jelas dia.

Ia menegaskan, ketika pertumbuhan ekonomi turun karena terkena dampak Covid-19, maka pemerintah hadir dengan memberikan stimulus fiskal sebagai kebijakan countercyclical dan untuk menggerakkan kembali ekonomi.

Riko merinci, dari pembiayan utang tahun ini yang mencapai Rp 1.220,4 triliun, porsi penerbitan SBN neto sebesar Rp 1.173,7 triliun, pinjaman sebesar Rp 46,7 triliun dan pembiayaan nonutang sebesar Rp 181, 2triliun.

Riko mengatakan, ada dua pesan yang hendak disampaikan dari adanya SBN skema khusus yang dibeli oleh Bank Indonesia (BI). Pertama, bahwa ada burden sharing antara pemerintah dan bank sentral. “Kedua, memastikan bahwa SBN yang kami sampaikan ke lelang domestik masih sesuai dengan yang apa diharapkan oleh market,” jelas dia.

Kendati begitu, untuk skema dan mekanisme penerbitan SBN skema khusus masih terus dibahas secara intensif antara pemerintah dan BI. Dalam beberapa hari ke depan, dipastikan, akan lebih jelas bentuk dan berapa porsi nilai SBN yang akan diserap oleh bank sentral.

 

Oportunistik dan Prudent

Menurut Riko, pemerintah mengusulkan skema burden sharing dengan BI untuk mengurangi beban bunga utang pemerintah. Dengan burden sharing itu, BI dapat menanggung sebagian beban yang timbul akibat pembiayaan utang pemerintah.

Skema dan mekansime penerbitan SBN tersebut harus melalui surat keputusan bersama kedua yang saat ini tengah dibahas secara insentif antara pemerintah dan BI guna dicapai porsi burden sharing yang lebih adil.

“Mungkin dalam beberpa hari ke depan sudah jelas bentukanya seperti apa dan juga berapa yang akan diambil oleh BI. Tapi, gambarannya seperti itu, kalau sisa penerbitan SBN Rp 900,4 triliun kita masuk ke market ini jelas tidak mungkin sehingga ada burden sharing dengan BI,” jelas dia.

Menurut Riko, dalam strategi pembiayaan, pemerintah akan mengarahkan pembiayaan yang lebih oportunistik, terukur, dan prudent. Oportunistik artinya mencari kesempatan pembiayaan dengan cost of fund minimal dan tidak sembarangan. Terukur artinya mengukur segala risiko yang mungkin muncul, dan prundent adalah ada akuntabiitas yang jelas.

Editor : Nasori (nasori@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN