Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ketum Hipmi Mardani H Maming. Foto: IST

Ketum Hipmi Mardani H Maming. Foto: IST

Hipmi: Hati-Hati dengan Status Negara Maju

Gora Kunjana, Selasa, 25 Februari 2020 | 15:00 WIB

JAKARTA, investor.id —Amerika Serikat (AS) menaikkan Indonesia menjadi negara maju. Dengan demikian, Indonesia ke luar dari daftar negara berkembang. Selain Indonesia, ada Tiongkok, Brasil, India, dan Afrika Selatan yang 'naik level' jadi negara maju.

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Mardani H Maming mengingatkan agar berhati-hati dengan status tersebut. “Mesti berhati-hati. Jangan sampai ini cuma 'jebakan batman' saja,” ujar Maming dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (25/2/2020).

Maming mengatakan, bahwa Indonesia memang memiliki potensi dan kapasitas ekonomi yang besar. Namun untuk melangkah menjadi negara maju masih membutuhkan waktu dan langkah yang panjang.

“Misalnya jumlah pengusaha kita masih sedikit dari total populasi. Sedangkan syaratnya minimal 14% dari jumlah penduduk. Saat ini, jumlah pengusaha kita masih dibawah 5%,” papar Maming.

Sebab itu, Maming mengingatkan jangan sampai isu negara maju untuk Indonesia hanya menjadi “jebakan batman”. Sebab, dengan menjadi negara maju, ujar Maming, Indonesia harus kehilangan banyak fasilitas sebagai negara berkembang.

“Misalnya Indonesia akan kehilangan fasilitas Generalize System of Preference (GSP) atau keringanan bea masuk impor barang ke Amerika Serikat (AS). Dengan menjadi negara maju fasilitas begini bisa hilang,” papar Maming.

Maming juga mengingatkan, kemungkinan pencabutan status sebagai negara berkembang ini merupakan bagian dari strategi perang dagang yang sedang dilancarkan oleh negara-negara maju.

Sebagaimana diketahui GSP merupakan sebuah sistem tarif preferensial yang membolehkan satu negara secara resmi memberikan pengecualian terhadap aturan umum Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

“Bisa jadi ini merupakan bagian dari masalah-masalah yang disengketakan ke WTO saat ini. Kita mesti melihat potensi ke sana,” papar Maming.

Sebab itu, Hipmi berharap agar pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memperkuat negosiasi-negosiasi menyusul sikap dari Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) yang mencoret Indonesia dari daftar negara berkembang itu.

“Kita kan sedang fight juga agar ekspor kita lebih besar lagi untuk atasi defisit neraca dagang. Jangan sampai keringanan bea masuk impor barang ke AS ini terganggu lagi. Ini kan fasilitas yang diberikan untuk negara-negara kurang berkembang (LDCs) dan negara berkembang,” ujar Maming.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN