Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Industri nikel. Foto: IST

Industri nikel. Foto: IST

Hipmi Minta Pemerintah Pertimbangkan Perihal Larangan Ekspor Nikel

Gora Kunjana, Kamis, 12 September 2019 | 21:48 WIB

JAKARTA, investor.id - Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memberlakukan larangan ekspor nikel mulai Januari 2020 lewat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Menurut Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Bambang Gatot, alasan yang melatarbelakangi munculnya kebijakan tersebut lantaran cadangan sudah mulai menipis, dan nikel kadar rendah sudah dapat diolah oleh negara untuk bahan baku baterai mobil listrik.

Menyikapi hal tersebut, Wakil Bendahara Umum (Wabendum) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Mardani H Maming mengatakan bahwa Menteri ESDM perlu mempertimbangkan lagi perihal larangan ekspor nikel Januari 2020. Karena kebijakan tersebut berdampak pada harga batu bara yang semakin menurun.

"Sekarang harga batu bara semakin menurun imbas larangan ekspor nikel Januari 2020 dan pemakaian batu bara di Tiongkok juga menurun. Apabila ini tidak diperhatikan dengan baik oleh pemerintah, maka sudah dapat dipastikan akan banyak terjadi pengangguran karena akan banyak tambang nikel dan batu bara yang tutup," ujar Maming dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Caketum BPP Hipmi Mardani H Maming
Caketum BPP Hipmi Mardani H Maming

Maming yang pernah menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu (Tanbu) Kalimantan Selatan tersebut menambahkan bahwa larangan eskpor nikel juga akan berdampak kepada nilai dolar yang semakin tinggi karena semakin sedikitnya komoditas ekspor Indonesia ke luar negeri.

"Kebijakan larangan ekspor nikel tersebut juga akan berdampak kepada nilai dolar yang semakin tinggi lantaran berkurangnya ekspor dari Indonesia untuk luar negeri. Oleh karena itu mungkin perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut dengan tim ekonomi dan menteri ESDM," tambah Calon Ketua Umum BPP Hipmi ini.

Terakhir, Maming berharap bahwa permasalahan ini dapat didengar oleh Menteri ESDM.

"Kami selaku pengusaha berharap bisa didengar aspirasinya. Semoga ke depannya Menteri ESDM bisa menyerap aspirasi kami dan mengadakan sebuah diskusi dengan mengundang anggota Hipmi dan para pengusaha nikel, pengusaha tambang dan batubara, untuk duduk bersama dan mencari jalan keluar yang terbaik bagi masa depan Indonesia," tutup Maming.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN