Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Sejumlah calon pekerja mengurus visa di Pusat Layanan Visa untuk Arab Saudi di Jakarta, Senin (14/2/2022). Foto ilustrasi:  BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Sejumlah calon pekerja mengurus visa di Pusat Layanan Visa untuk Arab Saudi di Jakarta, Senin (14/2/2022). Foto ilustrasi: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Ida Fauziyah: MoU Indonesia dan Malaysia Jadi Tolak Ukur Perlindungan Pekerja Migran

Rabu, 6 April 2022 | 10:35 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, Investor.id - Kementerian Menteri Ketenagakerjaan menyebutkan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor di Domestik di Malaysia akan menjadi benchmark (tolok ukur) untuk MoU dengan negara tujuan lain.

"Saat ini, Indonesia sedang mengembangkan kerja sama bilateral dengan Brunei Darussalam, Taiwan, Jepang, Arab Saudi, Australia, Kuwait, dan lainnya," ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keterangan resmi yang diterima pada Rabu (6/4).

Baca juga: Ida Fauziyah: Pemerintah Berikan Layanan Terbaik dalam Program JKP

Ida mengatakan, banyak kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia guna menerima tenaga kerja di Malaysia yang dituangkan dalam MoU tersebut. Pertama, memastikan penerapan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) yang efektif sebagai satu-satunya mekanisme yang diakui secara hukum untuk merekrut, menempatkan, dan mempekerjakan PMI ke Malaysia, serta memastikan bahwa mekanisme lain tidak diperbolehkan.

Kedua, memberikan kepada PMI tentang informasi dan publikasi apa pun yang diperlukan mengenai hukum, aturan, regulasi, kebijakan, dan arahan Malaysia, serta tradisi dan adat istiadat Malaysia, dalam Bahasa Indonesia jika memungkinkan. Ketiga, memastikan majikan mematuhi semua hukum, aturan, regulasi, kebijakan, dan arahan Malaysia.

Keempat, memastikan bahwa persetujuan untuk menggunakan jasa PMI hanya akan diberikan kepada calon pemberi kerja yang memenuhi semua kualifikasi yang disepakati oleh para pihak. Kelima, memantau, menyimpan, dan membagikan catatan Pemberi Kerja, PMI, agensi Malaysia, dan agensi Indonesia yang masuk daftar hitam untuk saling dipertukarkan dengan tujuan mencegah pihak-pihak yang masuk daftar hitam untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan MoU ini.

Baca juga: RI dan Malaysia Kerja Sama Perlindungan Pekerja Migran

"Akan lebih banyak lagi MoU dengan negara lain terkait perlindungan PMI. Berdasarkan pasal 31 UU 18 Tahun 2017, PMI hanya dapat ditempatkan di negara tujuan yang memiliki peraturan yang melindungi tenaga kerja asing, memiliki perjanjian bilateral antara Pemerintah Indonesia dengan negara tujuan, dan memiliki sistem jaminan sosial," ungkap Ida.

MoU ini memberikan perlindungan lebih baik dan lebih komprehensif kepada PMI yang bekerja di Malaysia di sektor domestik melalui regulasi seperti upah yang lebih baik, hari istirahat, jaminan sosial, dan penegakan hukum.

"MoU ini khusus dibuat untuk perlindungan PMI yang bekerja di sektor domestik di Malaysia dan tak ada hubungan antara MoU ini dengan tenaga kerja Malaysia yang bekerja di Indonesia," kata Ida

Editor : Parluhutan (parluhutan@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN