Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)  milik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)

IMF Apresiasi Pemerintah Indonesia Mengenakan Tarif Pajak Karbon

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:04 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id - Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) mengapresiasi kebijakan pemerintah Indonesia yang berencana mengenakan pajak karbon mulai tahun depan. Upaya ini dinilai dapat mengatasi masalah perubahan iklim dengan menurunkan emisi karbon menuju ekonomi hijau.

Adapun rencana pengenaan pajak karbon sudah tertuang dalam Undang Undang Harmonisasi Perpajakan (HPP) dengan rencana yang diberlakukan secara bertahap mulai April 2021 dengan sasaran penerapan pajak karbon di sektor Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara.

Penerapan pajak karbon akan dikenakan tarif Rp 30,00 (tiga puluh rupiah) per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e) diterapkan pada jumlah emisi yang melebihi cap yang ditetapkan.

"Saya baru saja mendengar dari Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia, bahwa dalam krisis ini, Indonesia telah mengambil langkah-langkah ke arah penetapan harga (pajak) karbon, dan begitu juga banyak ekonomi lain, termasuk China, dengan perdagangan karbon baru-baru ini," ujar Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva dalam pernyataan media briefing IMF yang diterima Investor Daily, Kamis (14/10).

Kendati begitu, ia meminta pengenaan tarif pajak karbon tersebut perlu untuk ditingkatkan ke depannya. "Tetapi harga itu harus naik ke tingkat yang tepat jika ingin menjadi sinyal transformasi yang kuat," jelasnya.

Georgieva mengungkapkan bahwa terdapat empat prioritas yang perlu didorong khususnya untuk negara di Asia untuk mengurangi emisi karbon, karena Asia memiliki populasi yang tinggi dengan kawasan yang memiliki output yang tinggi, sehingga penting untuk menurunkan emisi.

Pertama, mendesak pembuat kebijakan untuk menerapkan insentif yang mendukung transisi ke ekonomi rendah karbon, yakni dengan menghilangkan subsidi BBM dan mengenakan tarif atau pajak pada karbon.

Menurut dia, rata-rata harga karbon di pasar global akan terus mengalami kenaikan. Saat ini, harga karbon mencapai US$ 3 per ton atau sekitar Rp 42,6 per kg (kurs Rp 14.200 per US$) dan diperkirakan mencapai US$ 75 per ton di 2030.

Selain itu, IMF juga mengusulkan adanya harga atau tarif dasar karbon secara internasional. Nantinya, negara penghasil emisi terbesar akan dikenakan harga karbon yang juga lebih besar.

"Jadi, ketika penghasil emisi besar sepakat di antara mereka mengenai harga di tingkat yang berbeda, yang juga memungkinkan penetapan harga yang berbeda—bisa berupa pajak, bisa berupa perdagangan," tambahnya.

Tak hanya itu, ia juga merekomendasikan untuk mendorong investasi dalam infrastruktur hijau, mobilitas hijau. Investasi sektor publik tidak dapat mengabaikan transformasi yang harus diambil oleh ekonomi kita.

Editor : Nasori (nasori@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN