SWIPE UP TO READ

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (23/6/2022). (Foto: Investor Daily/Arnoldus Kristianus)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (23/6/2022). (Foto: Investor Daily/Arnoldus Kristianus)

Implementasi Pajak Karbon Ditunda 2 Kali, Ini Alasan Menkeu

Senin, 27 Juni 2022 | 16:30 WIB
Triyan Pangastuti (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan alasan pemerintah kembali menunda penerapan pajak karbon (carbon tax) yang rencana semula diimplementasikan pada 1 Juli mendatang disebabkan oleh ketidakpastian global yang meningkat khususnya terkait lonjakan harga energi.

Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk mencari waktu yang tepat dengan mempertimbangkan kondisi domestik maupun global dalam menerapkan ketentuan pajak karbon tersebut. Alhasil, dampak positif dari penerapan kebijakan ini nantinya dapat dirasakan untuk ekonomi domestik.

"Kami akan lihat timing-nya. Kalau kita lihat sekarang ini dengan gejolak yang terjadi di sektor energi, kita juga harus calculated mengenai penerapannya yang harus tetap positif untuk ekonomi kita," ucap Sri Mulyani dalam Raker bersama Badang Anggaran (Banggar (DPR) dan Bank Indonesia di Gedung DPR Jakarta, Senin (27/06/2022).

Semula, pajak karbon bakal diterapkan pada April 2022. Namun, kebijakan itu ditunda dan kemudian ditetap waktu baru yang Juli 2022. Sayangnya, kebijakan ini kembali molor.

Meskipun belum dijelaskan lebih rinci kapan penerapan pajak karbon setelah ditunda dua kali, namun Menkeu memastikan berbagai peraturan pelaksanannya tetap disusun dan dirampungkan. Hal ini penting sebagai dasar pelaksanaan pajak karbon, apalagi pemerintah sudah komitmen untuk mengatasi masalah perubahan iklim.

Saat ini, negara-negara Eropa lebih banyak menggunakan batu bara sebagai bahan bakar karena Rusia tak lagi mengekspor minyak maupun gas kepada negara Barat akibat sanksi ekonomi. Dengan demikian, penerapan pajak karbon perlu mempertimbangkan hal itu.

"Hal-hal seperti ini harus kita kalkulasi secara sangat hati-hati terhadap policy-policy yang menyangkut energi termasuk di dalamnya pajak karbon. Kami akan terus rumuskan," tutur Sri Mulyani.

Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu mengataan, pajak karbon tetap akan dikenakan pertama kali pada badan yang bergerak di bidang PLTU batu bara dengan mekanisme pajak yang mendasarkan pada batas emisi pada 2022 sesuai amanat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Ia mengatakan, pemerintah tetap berupaya untuk mematangkan peraturan pendukung pemberlakuan pajak karbon. Ini dilakukan bersama dengan seluruh K/L terkait termasuk Kemenkeu. Proses penyempurnaan peraturan pendukung tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh aspek terkait, termasuk pengembangan pasar karbon, pencapaian target National Defence College (NDC), kesiapan sektor, dan kondisi ekonomi.

Disamping itu, pemerintah juga tetap menjadikan penerapan Pajak Karbon pada 2022 sebagai capaian strategis (deliverables) yang menjadi contoh dalam pertemuan tingkat tinggi G20. Termasuk bagian dari deliverables ini, pemerintah juga mendorong aksi-aksi mitigasi perubahan iklim lainnya.

"Melalui mekanisme transisi energi (energy transition mechanism/ETM) yang di satu sisi memensiunkan dini PLTU batu bara (phasing down coal) dan di sisi lain mengakselerasi pembangunan energi baru dan terbarukan (EBT) dengan tetap mempertimbangkan dampak sosial dan ekonominya,” pungkas dia.

Editor : Nasori (nasori@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN