Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Hipmi Ajib Hamdani

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Hipmi Ajib Hamdani

Implementasi Program PEN Dinilai Belum Berjalan Optimal

Rabu, 11 November 2020 | 04:43 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Upaya pemerintah menjalankan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dinilai belum berjalan optimal.  Gagasan pemerintah menjalankan PEN sebenarnya sudah baik namun dalam pelaksanannya banyak pihak yang seharusnya menerima fasilitas dari program PEN tetapi belum mendapatkan. Oleh karena itu dibutuhkan kerja sama seluruh pihak terkait dalam pelaksanaan program PEN.

“Kami melihat dalam konteks implementasi di lapangan memang belum optimal. Diharapkan pemerintah sebagai regulator di pusat maupun daerah bekerja sama untuk mengoptimalkan agar program pemulihan ekonomi nasional  bisa efektif dengan baik di lapangan,” ucap Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Ajib Hamdani dalam diskusi virtual yang berlangsung pada Selasa (10/11).

Catatan Kementerian Keuangan menunjukan realisasi program PEN hingga Rabu (4/11) mencapai Rp376,17 triliun atau 54,1% dari total pagu sebesar Rp695,2 triliun.  Sektor perlindungan sosial sebesar Rp 177,05 triliun atau 75,6% dari pagu Rp 234,33 triliun. Sektoral pemda Rp 32,21 triliun atau 48,8% dari pagu Rp 65,97 triliun. Bidang kesehatan sebesar Rp 32,15 triliun atau 33,1% dari pagu Rp 97,26 triliun. Dukungan umkm  sebesar Rp 94,64 triliun atau 82,4% dari pagu 114,81 triliun.  Insentif usaha mencapai Rp 38,13 triliun atau 31,6% dari pagu Rp 120,6 triliun. Pembiayaan korporasi mencapai Rp 2 triliun atau 3,2%dari pagu Rp 62,22 triliun.

Ajib mencontohkan salah satu regulasi yang belum optimal yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 70/PMK.05/2020 tentang Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional. Melaui regulasi tersebut  pemerintah menempatkan dana sebesar Rp30 triliun ke empat bank BUMN yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk; PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk; dan PT Bank Negara Indonesia (Persero); dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Menurutnya dalam regulasi tersebut seharusnya pemerintah memperhatikan berapa banyak dana yang masuk ke sektor UMKM. Sebab 60% produk domestik bruto ditopang oleh UMKM.

“Ketika pemerintah mendorong sektor UMKM maka daya ungkit ekonominya lebih maksimal dan kita bersama-sama akan bisa keluar dari pandemic dengan lebih cepat,” ucapnya..

Ketua Umum BPD Hipmi Jaya Afifudin Kalla
Ketua Umum BPD Hipmi Jaya Afifudin Kalla

Ketua Umum BPD  Hipmi Jaya Afifudin Kalla mengatakan selain banpres produktif untuk UMKM,  pengusaha juga sangat membutuhkan stimulus perpajakan dan perbankan. Seharusnya dua stimulus ini yang diperjuangkan lebih dahulu sebab itu berhubungan langsung dengan kegiatan usaha.

“Menurut kami itu sangat penting bagi keberlangsungan usaha khususnya bagi anggota hipmi karena dengan keadaan pandemi  tidak ada kegiatan selama beberapa bulan kebelakang, itu sangat mempengaruhi kegiatan usaha kami,” ucapnya.

Kondisi pandemi Covid-19 membuat pengusaha harus menata ulang proses bisnis. Rencana bisnis yang tadinya dijalankan di tahun 2020 digeser ke tahun 2021. Menurut Afif gap inilah yang seharusnya diisi oleh stimulus pemerintah.

“Kami sangat mendorong dari sisi perpajakan dan pemotongan pemotongan biaya-biaya lain yang terkait dengan usaha. Menurut kami juga stimulusnya juga harus dikawal supaya tepat sasaran dan bisa terdistribusi dengan baik.,” ucapnya.

Ketua Umum BPC Hipmi Jakarta Pusat Indra Rukman
Ketua Umum BPC Hipmi Jakarta Pusat Indra Rukman

Ketua Umum BPC Hipmi Jakarta Pusat Indra Rukman menilai realisasi program PEN masih cukup rendah.  Sebab hingga bulan November ini belum menyentuh angka 60%. Diharpakan realisasi program PEN bisa lebih cepat. Ia juga menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam menjaga kelangsungan UMKM yang terdampak pandemi Covid -19.

“Pelaku UMKM ini secepat mungkin mendapatkan manfaat dari program PEN. Karena ketika mereka mendapatkan manfaat sektor konsumsi juga bergerak sehingga ekonomi juga tumbuh,” ucapnya.   

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN