Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Postur RAPBN 2020

Postur RAPBN 2020

RAPBN 2020

Indef: Belanja Pemerintah Belum Gambarkan Konsep Indonesiasentris

Arnoldus Kristianus, Rabu, 21 Agustus 2019 | 09:58 WIB

JAKARTA, investor.id - Strategi belanja pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 dinilai belum sejalan dengan upaya pemerintah untuk melakukan konsep pembangunan Indonesiasentris. Ini terlihat dari lebih besarnya jumlah alokasi belanja kementerian dan lembaga (K/L) dibanding jumlah Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

“Alokasi belanja K/L lebih besar dari transfer ke daerah, artinya pusat lebih dominan melakukan pengawasan dan perencanaan belanja APBN. Padahal, visi Presiden adalah pembangunan dari daerah pinggiran dan dimulai dari daerah terluar,” ucap Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad dalam konferensi pers di Kantor Indef, Jakarta, awal pekan ini.

Dalam RAPBN 2020, belanja negara direncanakan mencapai Rp 2.528,8 triliun, atau naik sebesar 7,99% dari outlook 2019. Dalam RAPBN 2020 belanja KL dianggarkan sebesar Rp 884,5 triliun atau lebih tinggi dibandingkan Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang sebesar Rp 858,8 triliun. Pada saat yang sama belanja pemerintah pusat justru menurun menjadi 25,1%.

“Kalau belanja non-K/L dibiarkan, bahkan mendekati nanti karena harus bayar pokok utang lantaran sudah jatuh tempo dan sebagainya, jumlahnya akan jauh lebih besar. Ekonomi kita akan semakin tertekan dan kurang bisa bergerak. Fiskal kita akan semakin terbatas. Perlu segera dicarikan solusi,” ucap Tauhid.

Sementara itu, menurut dia, bila dilihat dari belanja pemerintah pusat fungsi ekonomi menunjukkan penurunan dari 29,8% di 2015 menjadi 25,1%. Hal yang sama juga terjadi pada fungsi pendidikan dan kesehatan. “Melihat kualitas belanja negara ini, saya rasa pemerintah perlu meningkatkan kualitas belanja modal, melakukan reformulasi belanja Non K/L hingga reformulasi belanja subsidi,” ucap Tauhid.

Secara terpisah Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi mengatakan, tantangan yang masih dihadapi yaitu bahwa selama ini di pedesaan kapasitasnya terbatas dibandingkan pemerintah pusat. Sebagus apapun perencanaan pemerintah pusat tetapi di daerah terbatas.

“Di daerah banyak sekali project yang tidak diperlukan karena sifatnya masih sangat sporadis. Untuk kedepannya bisa difokuskan terhadap pembangunan infrastruktur yang dapat mendongkrak industri,” ucap Fithra.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengatakan, belanja   negara direncanakan mencapai  Rp 2.528,8 triliun, atau sekitar 14,5% dari PDB. Alokasi ini akan digunakan untuk memperbaiki kualitas SDM dan melanjutkan program perlindungan sosial untuk menjawab tantangan demografi.    

“Belanja juga ditujukan untuk meningkatkan investasi dan ekspor, melalui peningkatan daya saing dan produktivitas,  akselerasi infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan   mendukung transformasi ekonomi, serta penguatan kualitas desentralisasi fiskal,” ucap Presiden.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA