Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara

Indef: UMP 2021 Tak Naik, Daya Beli Sulit Terungkit

Rabu, 28 Oktober 2020 | 20:40 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id -  Pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum  (UMP) 2021 karena mempertimbangkan aspek kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional.

Keputusan tersebut tertuang dalam surat edaran Menteri Ketenagakerjaan RI No M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetaan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan bahwa di tengah tekanan pandemi saat ini, sebaiknya pemerintah mendorong kenaikan upah minimum.

Sementara itu, persoalan besaran kenaikan tentu harus mempertimbangkan indikator ekonomi dan forum tripartit dimana pemerintah berfungsi sebagai mediator.

“Sejauh ini pemerintah melalui kementerian tenaga kerja berpihak kepada pengusaha dan tidak memposisikan diri sebagai mediator antara kepentingan pengusaha dan pekerja. Padahal fungsi upah minimum itu untuk perlindungan bagi pekerja. dan upah minimum hanya mengatur upah pekerja yang paling bawah,”tuturnya saat dihubungi, Rabu (28/10).

 Bahkan Bhima mengatakan jika sebelumnya itu sudah keluar Surat Edaran Menaker Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 membuka peluang THR tak dibayar tepat waktu oleh pengusaha.

Kemudian adanya UU Cipta Kerja yang berisi banyak hak pekerja yang berkurang dan memberikan  ketidakpastian kerja (job uncertainty).

“Jadi kalau sekarang ditambah upah minimum tidak naik, maka ini strategi yang salah untuk perlindungan pekerja dan pemulihan ekonomi,”jelasnya.

Ia menambahkan secara logika  upah minimum bertujuan untuk melindungi buruh yang rentan dan menaikkan daya beli. Sementara itu, jika upah minimum tidak naik, maka efek ke daya beli buruh akan sulit pulih dalam waktu cepat.

Padahal pemerintah memproyeksikan inflasi tahun 2020 di kisaran 3%. Kalau inflasi naik, tapi upah minimum tidak naik maka pekerja rentan anjlok daya belinya.

“Ini berpengaruh pada konsumsi agregat tahun 2021. Konsumsi punya peran penting pada PDB, sehingga diproyeksikan ekonomi masih akan alami kontraksi,” paparnya.

Bahkan ia menilai program bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah di tahun depan pun tidak bisa menggantikan tidak naiknya upah minimum. Sebab masalah utama terletak pada rendahnya belanja jaminan sosial dari PDB yang hanya 2,1%, hal ini jauh dari negara tetangga.

“Jauh di bawah negara tetangga. bahkan Timor Leste memiliki 13,8% dari PDB. Oleh karena itu kesimpulannya tetap harus didorong kenaikan upah minimum,”tuturnya.

Dengan demikian, ia meminta pemerintah untuk  belajar dari negara lain, pasalnya di AS saja negara yang kapitalis liberal, Presiden Trump sedang perjuangkan kenaikan upah minimum federal sebesar US$15 per jam.

“Indonesia kan negara Pancasilais, harusnya ada keberpihakan yang lebih besar bagi pekerja rentan khususnya dalam menghadapi masa pandemi dan resesi ekonomi,”jelasnya.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN