Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Gubernur BI Perry Warjiyo, bersama Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgiva, Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagard, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di tengah acara pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara G20 di Riyadh, Kamis (20/2).

Gubernur BI Perry Warjiyo, bersama Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgiva, Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagard, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di tengah acara pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara G20 di Riyadh, Kamis (20/2).

Indonesia Ajak G20 Perkuat Implementasi Bauran Kebijakan

Nasori, Senin, 24 Februari 2020 | 11:56 WIB

JAKARTA, investor.id - Indonesia mengajak negara-negara G20 untuk terus mempererat kerja sama internasional dan memperkuat mengimplementasikan bauran kebijakan guna memperkuat pemulihan dan mendorong pertumbuhan ekonomi global. Hal ini seiring dengan dorongan terhadap negara-negara G20 untuk meningkatkan kerja sama akibat munculnya berbagai tekanan global, termasuk merebaknya Covid-19 (Corona Virus Disease 2019) atau virus korona.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Onny Widjanarko mengatakan, hal tersebut mengemuka dalam pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara G20 yang dihadiri oleh Gubernur BI Perry Warjiyo, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Riyadh, Saudi Arabia pada 22-23 Februari 2020.

Di tengah prospek pertumbuhan ekonomi global yang meningkat moderat, potensi risiko masih relatif tinggi, termasuk ketegangan geopolitik, tensi perdagangan, dan ketidakpastian kebijakan. Negara-negara G20 pun sepakat memperkuat pemantauan terhadap risiko global, khususnya yang berasal dari Covid-19.

"Mereka juga didorong untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi risiko tersebut serta sepakat untuk mengimplementasikan respons bauran kebijakan yang efektif, baik dari sisi moneter, fiskal, maupun struktural," ujar Onny dalam keterangan tertulisnya, Senin (24/2).

Saudi Arabia yang menjadi Presidensi G20 pada 2020 mengusung tema besar presidensi Realizing the Opportunity of the 21st Century dalam pertemuan tersebut. Ini dilatarbelakangi oleh pesatnya perkembangan teknologi yang telah mengubah tatanan perekonomian global menuju ekonomi dan keuangan digital. Namun demikian, akses dan partisipasi masyarakat dalam perekonomian, khususnya kelompok muda, perempuan, dan UMKM dipandang belum optimal.

"Ini membutuhkan upaya untuk membuka akses dan kesempatan pada mereka dalam kegiatan perekonomian dan keuangan khususnya melalui pemanfaatan teknologi. Di samping itu, pembukaan akses terhadap sumber pendanaan melalui pengembangan pasar modal domestik dan penguatan pengaturan dan pengawasan sektor keuangan di era ekonomi digital juga menjadi agenda Presidensi G20 Saudi Arabia," papar Onny.

Gubernur BI mendukung agenda Presidensi G20 Saudi Arabia terkait pengembangan pasar modal domestik itu dan menggarisbawahi pentingnya resiliensi perekonomian sebagai fondasi pengembangan pasar modal domestik. Selain itu, Gubernur BI menekankan pentingnya peningkatan basis investor domestik, memitigasi volatilitas aliran modal, dan menjaga integritas pasar modal untuk mencegah fraud dan menjaga kredibilitas.

 

Sektor Keuangan

Di sektor keuangan, lanjut Onny, penguatan sistem keuangan melalui implementasi agenda reformasi sektor keuangan dan pemanfaatan teknologi menjadi fokus para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara G20.

Terkait hal tersebut, G20 menyambut baik rencana Financial Stability Board(FSB), Committee on Payments and Market Infrastructure, dan Standard Setting Bodies (SSBs) lainnya dalam menyusun peta jalan (roadmap) penguatan sistem pembayaran lintas negara (cross border payments) dan mempersiapkan transisi suku bunga acuan dari London Interbank Offered Rate (LIBOR) yang akan dihentikan penggunaannya pada tahun 2021.

Gubernur Bank Indonesia pun menyampaikan dukungan Indonesia atas agenda Presidensi G20 Saudi Arabia, khususnya cross border payments dan transisi LIBOR. Bank Indonesia telah meluncurkan visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025 yang menjadikan cross border payments sebagai salah satu elemen penting, termasuk mendukung partisipasi fintech dan digital payment services dalam mendorongcross border payments yang lebih efisien, aman dan murah.

"Lebih lanjut, Bank Indonesia telah bekerja sama dengan otoritas terkait untuk mempersiapkan transisi LIBOR oleh perbankan di Indonesia, dan menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam proses transisi tersebut," pungkas Onny.

 

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN