Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri LHK Siti Nurbaya

Menteri LHK Siti Nurbaya

Indonesia Disebut Negara Super Power di Bidang Penanggulangan Perubahan Iklim

Rabu, 24 Maret 2021 | 11:20 WIB
Ridho Syukra (ridho.syukra@beritasatumedia.com )

JAKARTA, investor.id - Indonesia disebut sebagai negara super power di bidang penanggulangan perubahan iklim. Hal tersebut disampaikan oleh President Designate untuk the 26th UN Climate Change Conference of the Parties (COP26), Alok Sharma ketika melakukan pertemuan dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya.

Pertemuan ini merupakan salah satu upaya pemerintah Inggris sebagai tuan rumah COP26 untuk merangkul negara negara pihak dalam rangka menyukseskan acara puncak pada 1-12 November 2021.

Pertemuan tersebut membahas beberapa hal terkait dengan COP26 dan langkah pengendalian perubahan iklim yang telah dilakukan Indonesia dan Inggris diantaranya kemitraan antara Inggris dan Indonesia, ambisi dalam penanggulangan perubahan iklim, adaptasi perubahan iklim dan kolaborasi Inggris-Indonesia dalam persiapan menuju COP26.

Menteri LHK Siti Nurbaya mengapresiasi kerja sama yang telah lama terjalin antara Inggris dan Indonesia antara lain dalam pengembangan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dalam kerangka Forest Law Enforcement, Governance and Trade.

Indonesia juga mengapresiasi tawaran Inggris melalui Program Investment in Nature and Forest dalam kerangka natured based solutions untuk mendukung dan menjaga kesuksesan Indonesia dalam menurunkan emisi dari deforestasi dan lahan gambut.

Siti menjelaskan persiapan Indonesia menuju COP26 terus berjalan hingga saat ini Indonesia telah menyerahkan beberapa dokumen ke United Nations Framework on Climate Change Conference (UNFCCC) yang disusun dari serangkaian pertemuan nasional yang melibatkan Kementerian dan lembaga terkait serta aktor non pemerintah pusat.

“Sampai saat ini,Indonesia telah melakukan submisi 8 dokumen mulai dari yang terkait dengan adaptasi hingga pembayaran solusi berbasis alam dan Indonesia berharap akan dapat melakukan submisi Nationally Determined Contribution yang kedua pada April ini,” ujar dia di Jakarta, Rabu (24/3).

Dalam NDC yang kedua Indonesia mempertahankan target awal yang tercantum dalam NDC pertama yaitu pengurangan emisi 29% dengan upaya sendiri dan dapat meningkat 41% dengan dukungan internasional.

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Ruandha Agung mengatakan bahwa NDC Indonesia menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan usaha sendiri, dan 41% dengan dukungan internasional.

Terdapat 5 sektor dalam NDC yang berperan dalam penurunan emisi gas rumah kaca yaitu energi, limbah, industrial processes and production use, pertanian dan kehutanan.

Bahwa pihaknya telah menyelesaikan pembaruan NDC Indonesia dimana terdapat 4 pokok utama yang dibahas, Pertama, tetap mempertahankan angka target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29% sampai dengan 41% pada tahun 2030 dan sudah sesuai dan sejalan dengan hasil elaborasi dalam Road Map NDC Mitigasi.

Kedua, Update informasi sesuai dengan kondisi saat ini dan telah dimasukkan hal yang berkaitan dengan visi misi Kabinet Indonesia Maju 2019.

Ketiga, hal baru dalam NDC adalah penjelasan terhadap hal yang masih perlu informasi lebih rinci misalnya terkait elemen adaptasi dan sarana implementasi serta kerangka transparansi.

Keempat, terdapat komitmen baru terkait oceans, wetland seperti mangrove, coral dan sebagainya yang biasa disebut blue carbon serta pemukiman masyarakat dalam elemen adaptasi.

Indonesia telah menyiapkan strategi jangka panjang hingga tahun 2070 berupa arah kebijakan dan pembangunan yang rendah karbon dan berketahanan iklim, mandat untuk long term strategies sebenarnya sudah ada dalam perjanjian paris artikel 4.19 bahwa semua negara harus memformulasikan dan mengkomunikasikan strategi jangka panjang pembangunan rendah emisi gas rumah kaca.

Long Term Strategies ini sebenarnya harus disampaikan pada tahun 2020 tetapi karena pandemi maka akan disampaikan sebelum Cop 26 tahun 2021 dan terdapat beberapa elemen dalam strategi ini diantaranya ambisi terhadap upaya adaptasi dan mitigasi, arah upaya mitigasi, arah upaya adaptasi, kebijakan lintas sektoral dan perhitungannya, kemitraan internasional, penerapan pendekatan serta monitoring, review dan update.

Strategi jangka panjang untuk mencapai target menuju net zero emission pada tahun 2050 adalah bagaimana peran pemerintah pusat dapat menyelaraskan tujuan dan target pengendalian perubahan iklim dengan target pembangunan nasional, sub nasional dan internasional termasuk tujuan pembangunan berkelanjutan/SDGs.

Kemudian bagaimana pemerintah dapat merangkul pihak non party stakeholders, mengembangkan inovasi dan memperkuat komunitas dalam upaya pengendalian perubahan iklim.

Sebelum tahun 2050 tepatnya pada 2045 atau 100 kemerdekaan Indonesia telah dipikirkan juga strategi untuk menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera dan diharapkan Indonesia  benar benar dapat mencapai target net zero emission pada tahun 2070.

Persiapan Indonesia menuju COP 26 yang dilaksanakan di Glasgow, Britania Raya terdapat 14 agenda besar yaitu Mitigation, Adaptation, Transparency of Actions and Supports, Climate Finance, Capacity Building, Technology,Article, The Paris Agreement, Compliance, Response Measure, Agriculture, Gender and Climate Change, Research and Systematic Observation, Local Communities and Indigenous People Platform dan Ocean Climate Change.

“Agenda tersebut sudah fix setiap tahun dan saat ini dilakukan diskusi untuk mempertajam posisi Indonesia terutama pada agenda nomor 14 yaitu ocean and climate change,” ujar dia.

Staf Ahli Menteri LHK Bidang Industri dan Perdagangan Internasional, Laksmi Dhewanthi mengatakan aksi pengendalian perubahan iklim baik juga upaya mitigasi maupun adaptasi perlu didukung oleh banya instrumen dan pendanaan, salah satunya aksi pengendalian perubahan iklim yang didanai dari berbagai sumber terutama APBN.

Berdasaran laporan Third National Communication (TNC) kepada Sekretariat UNFCCC pada tahun 2017 dalam kurun waktu 2015-2020, Indonesia memerlukan pendanaan yang cukup besar untuk membiayai pelaksanaan komitmen adaptasi dan mitigasi dalam pengendalian perubahan iklim yaitu sebesar US$ 81 miliar.

Untuk mencapai target NDC, APBN menganggaran 34% dari total kebutuhan pembiayaan iklim sebesar Rp 3,4 triliun, jika hanya berpatokan pada budget pemerintah tida cukup sehingga ada beberapa strategi yang dikembangkan oleh pemerintah dalam hal ini KLHK.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN