Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) pada High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy (HLP) yang merupakan rangkaian Sidang Umum PBB ke-74 di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Senin (23/9).

Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) pada High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy (HLP) yang merupakan rangkaian Sidang Umum PBB ke-74 di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Senin (23/9).

Indonesia Kembali Sampaikan Komitmen Berantas IUU Fishing

Minggu, 29 September 2019 | 21:04 WIB
Damiana Simanjuntak

JAKARTA, investor.id - Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Jusuf Kalla menyampaikan 3 sorotan Indonesia yang harus diprioritaskan untuk pengelolaan laut secara berkelanjutan.

Pertama, kata dia, mendorong aksi global untuk mengatasi sampah plastik di laut. Menurut Wapres, Indonesia dalam hal ini, telah megurangi 20% sampah plastik pada tahun 2019, dari target keseluruhan sebesar 75% pada tahun 2025.

Hal itu disampaikan di hadapan delegasi 14 negara, saat menghadiri High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy (HLP), yang merupakan rangkaian Sidang Umum PBB ke-74 di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat pada hari Senin (23/9/2019).

Wapres Jusuf Kalla memimpin Delegasi Republik Indonesia, turut mendampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Menteri Susi Pudjiastuti di acara High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy (HLP) yang merupakan rangkaian Sidang Umum PBB ke-74 di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Senin (23/9).
Menteri Susi Pudjiastuti di acara High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy (HLP) yang merupakan rangkaian Sidang Umum PBB ke-74 di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Senin (23/9).


"Prioritas kedua, Indonesia mendorong agar pengelolaan ikan yang berkelanjutan diperkuat. Komitmen untuk memberantas praktik penangkapan ikan secara ilegal (illegal, unreported, unregulated/ IUU fishing) dan kejahatan perikanan terorganisir transnasional (transnational organized crime/ TOC) harus dipertegas. Kolaborasi lintas batas yang kuat antara negara-negara Asean dan Pasifik adalah sebuah keharusan," kata Jusuf Kalla seperti dilansir Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, Minggu (29/9).

Ketiga, lanjut dia, mengarusutamakan laut dalam negosiasi perubahan iklim, termasuk dalam Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (UNFCCC).

"Indonesia menekankan pentingnya pengelolaan berkelanjutan terhadap mangrove dan lahan gambut," kata Wapres.

Dia menyampaikan, saat ini laut tengah menghadapi berbagai tantangan, seperti IUU Fishing dan dampak perubahan iklim. Padahal, ujar dia, laut berpotensi sebagai sumber kesejahteraan dunia.

"Bagi Indonesia, kita tidak punya pilihan lain kecuali menyelamatkan laut kita bersama. Kami mendorong agar seluruh negara berkoalisi, baik di tingkat regional maupun global, untuk mewujudkan laut yang lebih sehat dan produktif demi kesejahteraan bersama. Kita harus menjaga keseimbangan antara mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan melindungi daya dukung ekosistem laut. Agar sumber daya kelautan dapat berkelanjutan bagi kita semua dan masa mendatang," kata Jusuf Kalla.

HLP adalah forum kerja sama 14 negara dan pemerintahan yang memiliki kesepakatan untuk menyelamatkan laut. Keempat belas negara tersebut adalah Australia, Kanada, Chili, Fiji, Ghana, Indonesia, Jamaika, Jepang, Kenya, Meksiko, Namibia, Norwegia, Palau, dan Portugal. Sesuai dengan tujuannya, HLP bertugas memicu, memperkuat, dan mempercepat tindakan untuk perlindungan dan produksi laut dalam kebijakan, tata kelola, dan keuangan.

Larang Transhipment

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kelautan Peter Thomson, memprakarsai Asean-South Pacific Maritime Dialogue on IUU Fishing, di sela penyelenggaraan Sidang Umum PBB di New York, pada hari Rabu, 25 September 2019. Pertemuan tersebut disebut sebagai langkah awal pembentukan koalisi aksi di wilayah Asia Tenggara dan Pasifik untuk memberantas IUU fishing.

Menurut rilis resmi KKP di Jakarta, Minggu (29/9), diskusi tersebut menyoroti kerugian akibat IUU fishing. Dan, mengusulkan upaya-upaya pemberantasan, termasuk sanksi hukum yang berat. Diskusi tersebut juga mengakui adanya hubungan kuat antara IUU fishing dengan kejahatan lainnya di laut.

Diskusi tersebut juga menyoroti peran negara pelabuhan untuk mencegah hasil tangkapan IUU fishing masuk ke pasar negaranya. Diantaranya, dengan meratifikasi Port State Measures Agreement (PSMA).

Terkait PSMA, Menteri Susi mengatakan, implementasi PSMA tidak akan efektif jika kegiatan alih muat hasil tangkapan antar kapal di laut (transshipment) tetap dibiarkan, tidak diatur, dan tidak diawasi.

"Ratifikasi PSMA adalah hal yang bagus, tetapi akan menjadi macan tanpa taring tanpa pelarangan transshipment. Karena, masih banyak kapal perikanan yang tidak melaporkan hasil tangkapannya ke pelabuhan. Sebaliknya, mereka melakukan berbagai modus transshipment yang tersusun rapi," kata Susi.

Susi menambahakan, berdasarkan pengalaman Indonesia, terdapat 3 hal utama yang diperlukan untuk meningkatkan kerja sama antar negara dalam pemberantasam IUU fishing.

"Pertama, persamaan persepsi bahwa IUU fishing merupakan ancaman serius terhadap kesehatan laut dan keamanan di laut, harus dilakukan. Kedua, pentingnya sistem yang transparan serta pertukaran informasi yang akurat dan mutakhir. Ketiga, perlunya membangun forum untuk berbagi pengalaman dan keahlian untuk mewujudkan penegakan hukum terhadap IUU fishing yang efektif," ujar Susi.

Dalam kesempatan tersebut, Thailand menyambut dengan menyinggung rencana pembentukan Asean IUU Fishing Network. Yang akan dibahas pada bulan November mendatang dalam Aseab Ministerial Meeting di Brunei. Asean IUU Fishing Network akan menjadi sebuah platform negara-negara Asean untuk berbagi informasi dan data pemanfaatan sumber daya perikanan.

"Mengingat pentingnya transparansi di bidang perikanan, platform jaringan tersebut juga dimanfaatkan untuk berbagi data transmitter dari Vessel Monitoring System (VMS) dan Automatic Identification System (AIS). Kalau kita antar negara saling berbagi data tentang lalu lintas kapal dan memantaunya secara bersama-sama, praktik IUU Fishing lintas-batas pun pasti dapat lebih mudah diawasi dan ditekan," kata Susi.

Disebutkan, kehadiran Peter Thomson dalam diskusi tersebut penting untuk menghubungkan inisiatif yang dijajaki oleh negara-negara kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya dengan negara di kawasan lainnya, terutama di Pasifik. Thomson menyatakan, bakal mengangkat inisiatif tersebut pada Pacific Ocean Alliance Meeting, yang akan diselenggarakan di Suva, Fiji, pada 1-4 November 2019.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN