Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Salah satu kapal ikan asing (KIA) yang berhasil ditangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) karena kedapatan menangkap ikan di perairan RI tanpa izin (Sumber : KKP)

Salah satu kapal ikan asing (KIA) yang berhasil ditangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) karena kedapatan menangkap ikan di perairan RI tanpa izin (Sumber : KKP)

Indonesia Ratifikasi 2 Konvensi Untuk Perlindungan Pekerja Kapal

Damiana Simanjuntak, Rabu, 2 Oktober 2019 | 17:48 WIB

JAKARTA - Indonesia bakal meratifikasi 2 konvensi internasional yang terkait upaya-upaya perlindungan pekerja/awak kapal perikanan tangkap. Kedua konvensi itu adalah konvensi Cape Town Agreement yang diprakarsai International Maritime Organization (IMO) pada tahun 2012 terkait aturan standar keselamatan kapal penangkap ikan, dan konvensi ILO 188 (konvensi Work in Fishing Convention/ILO 188) tahun 2007, mengenai pekerjaan dalam penangkapan ikan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kedua konvensi itu merupakan bagian dari empat konvensi yang menjadi pilar perlindungan pekerja di sektor perikanan. Jika kedua konvensi itu diratifikasi, berarti Indonesia telah mengesahkan dan siap melaksanakan aturan dan standar yang ditetapkan dalam konvensi internasional tersebut.

Sebelumnya, Indonesia telah meratifikasi konvensi Port States Measures Agreement (PSMA) melalui Peraturan Presiden No 4/2016 merupakan langkah penting untuk mendeteksi human trafficking. Sebab, PSMA mewajibkan pelabuhan-pelabuhan yang ditunjuk (designated ports) untuk menginspeksi kapal ikan asing yang masuk dan keluar ke/dari negara pantai (coastal state).

Yang terbaru, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No 18/2019 tentang Pengesahan International Convention on Standard of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW-F/ Konvensi Internasional Tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, Dan Dinas Jaga Bagi Awak Kapal Penangkap Ikan)

"Katanya, saat ini kedua konvensi itu dalam proses untuk ratifikasi. Saya minta segera diselesaikan. Semoga bisa pertengahan tahun depan. Saya minta, kementerian/lembaga terkait segera memutuskan dan melaporkan kepada saya, dalam waktu satu bulan sejak hari ini," kata Luhut usai Peluncuran Perpres No 18/2019 di Jakarta, Rabu (2/10).

Jika Indonesia telah meratifikasi 4 konvensi internasional sebagai pilar perlindungan pekerja sektor perikanan, kata Luhut, awak Indonesia di kapal penangkap ikan dapat bekerja dalam kondisi 3C. Yakni, clean, clear and competent (beraih, transparan, dan kompeten).

"Kita harus memiliki satu pandangan yang sama, bahwa konvensi ini adalah modal dasar bagi kita untuk melindungi awak kapal penangkap ikan. Jangan sampai ketidaksiapan untuk mengimplementasikan konvensi tersebut menjadi alasan untuk tidak segera mengesahkan," ujar Luhut.

Luhut mengatakan, pemerintah berkomitmen dalam penerapan standar keamanan awak kapal penangkap ikan Indonesia. Termasuk dengan diterbitkannya Perpres 18/2019 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang standar pelatihan, sertifikasi, dan dinas jaga bagi awak kapal penangkap ikan (STCWF).

"Presiden telah menandatangani Perpres 18/2019. Peraturan tersebut menandakan pemerintah berkomitmen terhadap keselamatan awak kapal penangkap ikan. Melalui persiapan awak kapal yang memiliki kemampuan sesuai standar," kata Luhut.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Zulficar Mochtar membenarkan proses untuk ratifikasi komvensi ILO 188 dan CTA masih berlangsung. "Masih dalam proses ratifikasi. Siap (ratifikasi ditargetkan tengah tahun 2020)," kata Zulficar.

Terkait Perpres No 18/2019, Zulficar mengatakan, pemerintah akan menindaklanjuti. "Komitmen ini tentu saja haru dikoversikan dalam tindak lanjut yang efektif. Karena kalau tidak, sama saja bohong. Untuk tindak lanjutnya, tentu saja ini adalah tugas pemerintah sendiri," ujar dia.

Di sisi lain, dia menegaskan, keberlanjutan harus menjadi kunci dalam pemanfaatan sumber daya perikanan nasional. "Kata kuncinya, berkelanjutan. Itu harus kita pegang kuat, supaya tidak menajdi monopoli. Apalagi, lebih dari 90% nelayan kita ini adalah nelayan kecil," kata Zulficar.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA