Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Azis Syamsuddin

Azis Syamsuddin

PEMERINTAH SIAPKAN STIMULUS UNTUK KORPORASI

Indonesia Sebaiknya Segera Mungkin Menuju New Normal

Nasori/Imam Suhartadi, Sabtu, 30 Mei 2020 | 12:47 WIB

JAKARTA, investor.id – Pemerintah sedang menyiapkan stimulus fiskal untuk korporasi yang terkena dampak pandemi Covid-19. Paket stimulus dalam bentuk penjaminan kredit modal kerja (KMK) oleh pemerintah itu nantinya akan difokuskan untuk membantu likuiditas perusahaan-perusahaan padat karya agar bisa beroperasi kembali.

Hal itu dikatakan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu dalam diskusi Zoom With Primus dengan tema ‘Kiprah DPR saat Pandemi Covid-19’ yang ditayangkan Beritasatu TV, Jumat (29/5).

Zooming with Primus: Kiprah DPR Saat Pendemi Covid-19, Jumat (29/5/2020). Sumber: BSTV
Zooming with Primus: Kiprah DPR Saat Pendemi Covid-19, Jumat (29/5/2020). Sumber: BSTV

Diskusi yang dipandu Direktur Pemberitaan Beritasatu Media Holdings (BSMH) Primus Dorimulu itu juga menghadirkan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dan Ketua Badan Supervisi Bank Indonesia Fadhil Hasan.

Di sisi lain, Azis Syamsuddin menilai, Indonesia lebih baik menuju era new normal atau normal baru sesegera mungkin. Masyarakat juga diminta untuk patuh dan taat aturan kesehatan selama masuk kondisi new normal agar penyebaran Covid-19 bisa ditekan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberikan ancang-ancang kondisi new normal akan dimulai antara 4-6 Juni 2020.

Wakil Ketua DPR RI, Dr HM Azis Syamsuddin, dalam diskusi Zooming with Primus: Kiprah DPR Saat Pendemi Covid-19 Jumat, 29 Mei 2020. Sumber: BSTV
Wakil Ketua DPR RI, Dr HM Azis Syamsuddin, dalam diskusi Zooming with Primus: Kiprah DPR Saat Pendemi Covid-19 Jumat, 29 Mei 2020. Sumber: BSTV

“Karena itu, persiapan kebijakan ekonomi harus dilakukan. Selain itu, TNI dan Polri juga sudah siap dengan standard operating procedure (SOP) untuk menegakkan kedisiplinan dan kebersihan selama new normal. Kalau ini tidak cepat dilakukan maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena kondisi ekonomi yang tidak membaik,” kata Azis.

TNI dan Polri, lanjut dia, sudah punya SOP melaksanakan keamanan dan menjaga kedisiplinan masyarakat agar program ekonomi mulai berjalan di era new normal.

“Kita ajak masyarakat jadi garda depan pelaksanana program pemerintah, masyarakat disiplin dan jaga protokol kesehatan. Saya berharap TNI dan Polri dalam menegakkan disiplin bisa dilakukan secara humanis sehingga berjalan baik, dan program ekonomi dan UKM bisa berjalan. Defisit APBN dilonggarkan dari 3 menjadi 6 persen (dari PDB) agar ekonomi bisa kembali begerak,” katanya.

Dia juga mengingatkan, dwelling time di pelabuhan tidak boleh lebih tiga hari, sehingga kegiatan ekonomi terutama di Jabodetabek bisa kembali berjalan.

Selain itu, membentuk Transit Oriented Development (TOD) di kota penyangga. TOD menjadi salah satu bentuk perencanaan kota yang terintegrasi dengan memaksimalkan akses ke transportasi umum dengan memperhatikan jarak dan waktu tempuh yang nyaman bagi masyarakat untuk melakukan aktifitas kerja dan lainnya.

DPR telah membentuk Satgas Lawan Covid-19 DPR RI yang koordinatornya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar yang bertugas mengecek protokol kesehatan di angkutan, tempat ibadah, termasuk soal pelanggaran PSBB dan lain-lain.

“Satgas ini bisa membantu mempersingkat dan menyelesaikan hambatan birokrasi,” katanya.

Azis mengatakan, DPR terus memberikan dukungan kepada pemerintah di dalam masa sulit menghadapi pandemi Covid-19. DPR, kata dia, tetap bekerja di masa reses, salah satunya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 telah disahkan DPR menjadi UU No 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2020 menjadi UU.

“Kita mitra-mitra kerja dalam pengesahan UU Nomor 2 tahun 2020 yang ada rentengan Perppu, Kepmen, kita lakukan koordinasi agar tidak tumpak tindih. Masa reses kita tetap masuk agar bisa lakukan tugas, di saat reses seharusnya kunjungan ke daerah tapi karena lock down maka kita ikut membantu menyalrkan sembako buat masyarakat yang terkena dampak corona dan semua prosesnya dilakukan secara Protokol Covid,” ujarnya. (jn)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN