Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Salah satu industri TPT. Foto ilustrasi: Joanito de Saojoao

Salah satu industri TPT. Foto ilustrasi: Joanito de Saojoao

Industri TPT Desak Pemerintah Segera Tetapkan Safeguard Garmen

Jumat, 9 April 2021 | 13:52 WIB
Leonard AL Cahyoputra (leonard.cahyoputra@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id -Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) meminta pemerintah untuk segera menerapkan safeguard Garmen. Pelaku industri garmen dalam negeri yang kebanyakan dari sektor IKM sangat membutuhkan perlindungan dari impor pakaian jadi yang saat ini marak. Industri juga meminta pemerintah untuk tidak menerima usulan Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BPPP) agar 75 nomor HS hanya dikenakan bea masuk 5%.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Rizal Tanzil mengungkapkan, Jika IKM terlindungi, mereka akan menggerakan industri hulunya, dengan membeli bahan baku kain dari lokal. Hal imi akan menimbulkan multiplier efek yang penting dalam menggerakkan ekosistem TPT Nasional. Sehingga dampaknya jelas menyerap tenaga kerja dan meningkatkan daya saing industri lokal.

“Kita bicara tentang 5 juta tenaga kerja dan ribuan IKM yang terlibat dalam rantai pasok ini, maka sebaiknya pemerintah harus segera menetapkan Bea Masuk Tindankan Pengamanan Pakaian Jadi ini segera!” ucap dia dalam siaran persnya, Jakarta, Kamis (8/4).

Koordinator Safeguard Garmen API, Kevin Hartanto menegaskan bahwa safeguard garmen saat ini mutlak perlu segera di tetapkan pemerintah untuk melindungi IKM dalam negeri. “Kami berharap pemerintah bulat sepenuhnya mendukung penetapan safeguard garmen ini, sehingga IKM dalam negeri bisa segera terlindungi dan mampu bangkit kembali, tegas dia.

Usulan BPPP mengenai 75 nomor HS dikenakan tarif hanya 5%, tidak akan berdampak pada perlindungan industri sama sekali. Apalagi salah satunya produk IKM kerudung/ hijab yang volume impornya lebih dari 10ribu ton per tahun. Hitungannya mengacu data BPS tahun 2017-2019, volume impor 75 nomor HS tersebut setara dengan 94,5% dari keseluruhan 134 nomor HS yang diajukan industri TPT.

“Hal ini sama saja bohong pengajuan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Garmen yang kami ajukan, dan hasil penyelidikan KPPI yang telah melakukan penyelidikan selama berbulan-bulan tidak dianggap sedikitpun,” ungkap Kevin.

Salah satu pengusaha IKM Garmen asal Jawa Tengah, Prita, mengeluhkan kondisi pasar saat ini yang sangat sepi. Dia mengaku para pelaku IKM sangat menderita dan tidak berdaya bersaing dari segi harga dan produk pakaian jadi dengan produk impor terutama dari Tiongkok yang murah dan banyak.

“Apalagi menjelang lebaran seperti saat ini, dimana seharusnya kami panen, tapi tahun ini sepi sekali. Kami sangat berharap pemerintah sesuai arahan Pak Jokowi segera menetapkan safeguard garmen sesuai usulan KPPI,” pinta Prita.

Sebelumnya, Ikatan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia (Ikatsi) menilai bahwa perlu dilakukan pembenahan birokrasi dibeberapa Kementerian terkait perekonomian. Ikatsi menilai pengaruh pola pikir sebagian birokrasi yang pro impor menjadi hambatan pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor manufaktur termasuk sektor tekstil dan produk tekstil (TPT).

Direktur Eksekutif Ikatsi, Riza Muhidin menyoroti kasus safeguard garment, dimana hasil penyelidikan Komite Perlindungan Pasar Indonesia (KPPI) Kementerian Perdagangan (Kemendag) selama hampir satu tahun, yang merekomendasikan pengenaan safeguard terhadap 134 HS (7 segment) pakaian jadi selama 3 tahun, justru berusaha dipereteli oleh Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BPPP). “Dari informasi yang kami dapat, BPPP meminta agar 75 nomor HS hanya dikenakan bea masuk tindak pengamanan (BMTP) sebesar 5%” ungkap dia.

IKATSI menilai usulan BPPP sangat tidak masuk akal karena jika dihitung harga pakaian impor yang dijual sekitar Rp.30.000,- berarti BMTP nya hanya Rp.1.500,- per potong. Riza menilai usulan ini mempermainkan hasil penyidikan KPPI yang merekomendasikan BMTP rata-rata Rp.100.000,- perpotong. Dari hal tersebut dapat dinilai bagaimana BPPP Kemendag sangat melindungi barang impor agar bisa tetap membanjiri pasar dalam negeri. “Padahal penyidikan KPPI membuktikan adanya injury yang diderita oleh produsen pakaian jadi nasional atas banjirnya barang impor selama bertahun-tahun” ungkap Riza.

Analisa yang dilakukan Ikatsi memperlihatkan bahwa jika 130 ribu ton garment yang selama ini diimpor bisa disubstitusi oleh produk dalam negeri maka perekonomian negara akan mendapat benefit yang sangat besar, karena dampaknya bukan hanya untuk industri garment itu sendiri namun juga untuk produsen di mid-stream dan di up-stream. “Kita bisa lihat bahwa safeguard tidak hanya menghemat US$ 850 juta devisa, tetapi juga mendorong kegiatan produksi sebesar Rp. 22,6 Trilyun atau US$ 1,5 milyar. Belum lagi setoran BPJS tenaga kerja yang diambil dari gaji tenaga kerja yang memproduksi barang substitusi itu” ucap dia.

Ikatsi berharap agar BPP Kemendag dan Bapenas segera menyetujui implementasi BMTP ini menyusul Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kemenkoperokoniman, yang sudah lebih dulu menyetujuinya.

Riza menekankan agar Presiden Jokowi segera bertindak membenahi para birokrat dan pejabat yang tidak satu visi membangun negeri melalui kegiatan ekonomi dalam negeri khususnya di sektor manufaktur. “Birokrasi dan pejabat yang beda visi dengan Presiden ini akan membuat kita selamanya ketergantungan dengan produk impor, dan terus menggerogoti devisa” kata dia.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN